SuaraJogja.id - Beberapa hari terakhir kabar bahwa Jogja menjadi pilot project pemberlakuan New Normal ramai dibicarakan di jejaring sosial media.
Dalam informasi yang beredar liar di sosial media disebutkan bahwa keterangan Jogja jadi pilot project New Normal dari Humas Satgas Covid-19 DIY. Dalam pesan tersebut tertulis Jogja menjadi percontohan lantaran masyarakatnya yang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi.
Adanya prilaku disiplin tersebut membuat Jogja saat ini mulai kembali pulih, apalagi data terakhir tidak ada penambahan kasus positif Covid-19.
"Insya Allah tinggal menunggu penyembuhan claster Indogrosir...Bismillah doa dan semangat tetap kita tunjukkan dan Insya Allah DIY segera bebas dari virus ini Aamiin. Allahu Yaa Kariim. N hari kemarin 0 kasus penambahan kasus positif. Patut disyukuri n selali kita doakan," isi sebagian tulisan yang tersebar di media sosial tersebut.
Belakangan, pihak Humas Jogja membantah adanya informasi perihal Jogja jadi pilot project penerapan New Normal itu. Dilansir dari akun Instagram resmi @humasjogja, disebutkan bahwa informasi tersebut tidak benar.
"Kami sampaikan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar. DIY belum menerima instruksi dari presiden ataupun menteri terkait wacana untuk menjadikan Jogja sebagai pilot project konsep New Normal," tulisnya.
Meski begitu pemda DIY tetap mempersiapkan skenario untuk menghadapi New Normal tersebut.
Humas Jogja juga mengimbau agar masyarakat tetap menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meski belum ada protokol New Normal.
"Selain itu kami berharap tetap di rumah saja. Jika terpaksa keluar rumah kenakan masker. Mari bersama sebarkan informasi positif dan valid kepada masyarakat," tambahnya.
Baca Juga: Selama Dua Hari Beruntun, Pasien Positif Covid-19 di Jogja Tidak Bertambah
Sementara itu berdasarkan informasi dari presidenri.go.id disebutkan bahwa adapun untuk tahap pertama pemberlakukan New Normal akan dilaksanakan secara serentak di DKI Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.
"Dari data yang ada, di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Yang kita laksanakan adalah pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat tetap menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan kita siapkan tempat mencuci tangan. Mudah-mudahan tahap pertama bisa berjalan dengan baik," terang Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau kesiapan penerapan New Normal di Stasiun MRT Jakarta kemarin.
Berita Terkait
-
New Normal, Seperti Ini Pengalaman Belanja di Tengah Pandemi Covid-19
-
Warga U-45 Diminta New Normal, Ketua DPRD DKI: Di Rumah Aja Imun Turun
-
Kerahkan Tentara untuk Disiplinkan Warga, Jokowi: Jika Efektif, Diperluas
-
Yuk, Intip Suasana The New Normal di Bank BRI!
-
Jokowi Minta Protokol Tatanan New Normal Disosialisasikan Secara Masif
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan