SuaraJogja.id - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab baru saja menjejakkan kaki ke tanah air setelah tinggal di Arab Saudi selama tiga tahun lebih. Namun, kepulangan HRS sempat dikhawatirkan memperkuat oposisi yang akan menggulingkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Isu tersebut kemudian menjadi perhatian Rafly Harun.
Melalui kanal YouTube pribadinya, Refly menyampaikan harapannya agar kepulangan HRS maupun warga negara lainnya mendapatkan sambutan yang ramah dari pemerintah. Jangan sampai, ada oknum-oknum tertentu yang dipersiapkan sehingga akhirnya justru memicu hal-hal yang tidak diinginkan.
"Terhadap apapun anak bangsa, sesungguhnya fungsi penegakan hukum adalah fungsi yang terakhir," ujar Refly.
Fungsi pertama, adalah fungsi persuasif. Yaitu fungsi melindungi dan mengayomi masyarakat. Dengan pendekatan itu, sangat mungkin segala sesuatu bisa ditangani dengan baik. Berbeda jika yang ditawarkan adalah fungsi keamanan dan ketertiban. Maka pendekatan yang dilakukan adalah kohersif.
Menurutnya, akan lebih baik jika paradigma yang digunakan, pemerintah akan melindungi masyarakat dari kerumunan-kerumunan yang berpotensi menimbulkan kericuhan. Bukan justru meminta kelompok masyarakat untuk bertanggung jawab atas keberadaan penunggang bebas.
"Saya tidak pernah mendengar paradigma seperti ini ya," imbuh Refly.
Salah satunya adalah saat kepulangan HRS. Refly merasa tidak mendengar bahwa pemerintah akan melindungi masyarakat dari oknum-oknum yang akan membuat kericuhan. Sebaliknya yang ia ketahui pemerintah justru seolah memberikan ancaman dengan menyebutkan jika macam-macam akan dapat balasan.
Terkait isu bersatunya HRS dengan oposisi Jokowi, harus dilihat pada bentuk oposisi apa yang dimaksud. Apakah oposisi secara formal atau non-formal. Dengan massa yang tergabung dalam FPI maupun PA 212, Refly menilai HRS mampu bergabung dengan pihak oposisi di luar pemerintahan.
Ada beberapa kelompok yang juga disebut Rafly memiliki corak oposisi di luar pemerintah. Seperti, Anak NKRI, KAMI, dan Masyumi. Ia menyebutkan bahwa kehadiran HRS memiliki kemungkinan untuk memperkuat konstelasi politik oposisi di luar pemerintahan atau parlemen.
Baca Juga: Refly Kecewa, Sindir Prabowo Tak Mediasikan Pemerintah dan Habib Rizieq
"Tapi teroposisi dengan pemerintahan sah, yang didukung oleh banyak kekuatan partai politik. Tidak mudah," terangnya.
Antarkelompok yang memberikan kritik terhadap pemerintahan belum tentu sesuai satu dengan yang lainnya. Sosok HRS juga belum tentu cocok dengan tokoh muslim lainnya, maupun tokoh-tokoh oposisi lainnya. Namun, jika dasarnya adalah nilai mungkin gerak oposisi itu akan lebih efektif.
Sebab, kelompok oposisi ini berada di luar parlemen dan pemerintahan, maka seharusnya hal yang dituju bukanlah pada kedudukan atau kekuasaan. Melainkan kepada perbaikan dan nilai. Revolusi akhlak yang disinggung HRS juga disebut Refly sebagai bentuk nilai yang ditawarkan.
Tonton penjelasan Refly soal oposisi DISINI
Kedepannya, bisa dilihat agenda-agenda yang bisa digunakan untuk platform umum orang-orang yang teroposisi di luar parlemen. Bersama dengan Rizal Ramli, Refly Harun juga sudah mengajukan usulan agar anak bangsa bisa menjadi presiden dan wakil presiden tanpa beberapa ketentuan yang membatasi saat ini.
"Agenda itu banyak, dan agenda itulah yang seharusnya jadi kesepakatan. Sehingga oposisi di luar dan di dalam parlemen bisa efektif," tukasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
-
Jokowi Pamer Ijazah di Depan Mukanya, Roy Suryo Ketawa Ngakak
-
Relawan Jokowi Padati PN Jaktim, Joget-Joget dan Bawa Poster Sindiran untuk Roy Suryo
-
Jokowi Bantah Roy Suryo di Sidang: Di Skripsi Saya Tak Ada Tulisan 'Tesis'
Terkini
-
Bukan Aksi Sepihak, Forum Kebangsaan DIY Klaim Penurunan Foto Gibran Dipelopori Anggota Dewan
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit