SuaraJogja.id - Forum Warga Yogyakarta mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tak mengulang kegagalan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perpanjangan PPKM selama lima hari hingga 25 Juli harus diikuti solusi untuk masyarakat yang terdampak.
"Kami akan menagih tanggung jawab Pemda terhadap rakyatnya. Kegagalan PPKM ini jangan diulang dengan tidak memberikan jaminan hidup masyarakat," terang Juru Bicara Forum Warga Yogyakarta Dinta Yuliant dihubungi wartawan, Rabu (21/7/2021).
Ia menjelaskan jika mobilitas masyarakat terutama pedagang di Yogyakarta cukup tinggi. Jika tempat usaha hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 wib, tentu pedagang akan rugi.
"Pedagang tentu harus membuka usaha dan juga berharap banyak pembeli yang datang. Selain itu mereka juga memiliki mobilitas yang tinggi untuk menyiapkan barang dagangan. Jika kembali diperpanjang (PPKM) tanpa ada solusi tentu pedagang rugi," kata dia.
Bantuan sosial yang diharapkan sedikitnya menjadi penopang hidup masyarakat, kata Dinta, sama sekali belum diterima anggotanya.
Pasalnya, kebanyakan pedagang tidak termasuk warga miskin (PKH) yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2015.
"Para pedagang pasar, pedagang kaki lima, pelaku usaha kecil, dan pekerja sektor informal ini baru menjadi miskin satu tahun belakangan karena pandemi. Harus menutup lapaknya dan menguras tabungan, sehingga di tahun ini sudah banyak yang kolaps," terang dia.
Dinta melanjutkan bahwa Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut terdapat anggaran perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi yang akan disalurkan ke Pemda sebesar 25,4 triliun, dan batu terserap 4,6 triliun. Selain itu banyak kepala daerah yang belum mencairkan anggaran tersebut.
"Maka dari itu kami akan melakukan Dialog Sosial dengan Gubernur DIY, Kamis (22/7/2021). Artinya ada perlindungan yang sudah disiapkan pemerintah dan sampai hari ini warga yang terdampak tidak mendapat bantuan apapun," terangnya.
Baca Juga: 210 Ribu Karyawan Mall di Surabaya Terancam PHK Akibat Perpanjangan PPKM Darurat
Pihaknya meminta pada pemerintah untuk benar-benar memperhatikan masyarakat. Forum Warga Yogyakarta, mendukung jika PPKM dilanjutkan dengan syarat jaminan hidup masyarakat terpenuhi selama kebijakan itu diterapkan.
"Nah ini yang kami rasa pemerintah masih abai. Membuat kebijakan tapi tidak memberikan solusi kepada rakyat yang terdampak di level bawah. Kami bisa menaati peraturan itu, namun jika mengganggu kehidupan kami, tentu kami akan mengambil langkah yang lebih konkret," jelas dia.
Berita Terkait
-
210 Ribu Karyawan Mall di Surabaya Terancam PHK Akibat Perpanjangan PPKM Darurat
-
PPKM Darurat, Kota Semarang Berhasil Menekan Penumpukan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit
-
Tak Jadi Ada Kelonggaran Karena Masih PPKM Darurat, Wali Kota Balikpapan: Saya Mohon Maaf
-
Penyaluran Bantuan PPKM Darurat di Jateng, Bulog Klaim Salurkan 228 Ton Beras
-
PPKM Diperpanjang, Warga Cianjur Menjerit: Pemerintah Harus Perhatikan Pedagang Kecil
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
Pilihan
-
Massa Bikin Barikade di Jalan Palmerah Utara, Hadapi Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata
-
Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan
-
Dua Sepeda Motor yang Dibakar Massa di Pos Polisi Pejompongan Diduga Milik Intel
-
Sepeda Motor Dibakar Dekat Pos Polisi Pejompongan, Bentrok Pecah
-
Tolak MBG dan Kopdes, FMN: Anggaran Hanya Lari ke Prabowo dan Kroni-kroninya!
Terkini
-
Geruduk DPRD, BEM DIY Tagih UU Perampasan Aset Agar Tak Jadi Dokumen yang Terparkir di DPR
-
Waspadai Pelajar Terseret Aksi Demo, Disdikpora DIY Perketat Pengawasan Sekolah
-
Komitmen Perkuat Koperasi dan UMKM, Dirut BRI Hery Gunardi Raih Bakti Koperasi
-
BRI Perkuat Ekonomi Desa BRILiaN Balbar di Sofifi Maluku Utara dan UMKM Lewat Semarak Merah Putih
-
SDI Dukung Tuntutan AMPB soal RUU Perampasan Aset, Tapi Ingatkan Risiko Penyusupan