SuaraJogja.id - PT Angkasa Pura I (Persero) belum akan gegabah meminta tambahan penerbangan dalam waktu dekat untuk sejumlah maskapai di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
PTS General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Agus Pandu Purnama menuturkan sejumlah maskapai yang berada di Bandara YIA juga tetap akan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan khususnya terkait aturan libur nataru mendatang.
"Belum ada, mereka (maskapai) masih wait and see karena peraturannya kan masih dinamis ya, jadi kami sesuaikan dengan perkembangan di lapangan," kata Agus Pandu saat dikonfirmasi awak media, pada Selasa (26/10/2021).
Pandu menuturkan, berdasarkan catatan di Bandara YIA per Senin (25/10/2021) kemarin, mayoritas keberangkatan penumpang masih menuju ke wilayah Jabodetabek, terkhusus dengan dominasi tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
"Jumlah keberangkatan penumpang kemarin sebanyak 1.694 pax, sedangkan jumlah kedatangan di Bandara Yogyakarta International Airport sebanyak 1.835 pax. Jumlah kedatangan penumpang juga didominasi dari wilayah Jabodetabek," terangnya.
Pandu menjelaskan, belum adanya permintaan tambahan penerbangan di Bandara YIA bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal itu perlu dipertimbangkan mengingat kebijakan pemerintah pusat yang dinamis.
Walaupun memang sudah terjadi penurunan kasus Covid-19 dengan signifikan. Namun hingga saat ini persyaratan juga masih diperlukan bagi para pengguna jasa transportasi udara.
Salah satunya kebijakan penerapan syarat wajib PCR bagi calon penumpang pesawat yang masih menjadi perbincangan hangat masyarakat saat ini.
"Kami akan mensosialisasikan ini (wajib PCR), supaya penumpang lebih siap dengan membawa persyaratan yang ditentukan dalam penerbangan," tuturnya.
Baca Juga: Relawan Joman Sebut Jokowi Tak Nyaman dengan Syarat Wajib PCR untuk Penerbangan
Lebih lanjut, kata Pandu saat ini syarat PCR itu tetap diberlakukan oleh pemerintah. Jadi untuk perjalanan pesawat di luar wilayah Jawa-Bali dengan kategori daerah PPKM level 1 dan 2 masih diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR atau rapid test antigen.
Untuk masa waktu 2x24 jam untuk PCR dan 1x24 jam untuk rapid test antigen. Selain itu juga masih ada syarat wajib vaksin dan sebagainya.
"Untuk penumpang dengan usia di bawah 12 tahun wajib menunjukan kartu vaksin dan harus memenuhi persyaratan tes Covid-19 yang berlaku pada masing-masing wilayah," tandasnya.
Berita Terkait
-
Relawan Joman Sebut Jokowi Tak Nyaman dengan Syarat Wajib PCR untuk Penerbangan
-
Turun Harga Tidak Selesaikan Masalah, Jokowi Harus Hapus Syarat PCR untuk Penerbangan
-
Joman Curiga Syarat Tes PCR Permainan Mafia Pandemi: Kasihan Presiden, Rakyat Lagi Susah
-
Aneh, Pemerintah Ngotot Berlakukan PCR Padahal Lebih Akurat Antigen
-
Pilot Garuda Ramai-ramai Protes Kebijakan Wajib PCR Penerbangan Jawa Bali
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Sempat Tak Pasti, PSEL Akhirnya Dibangun di Jogja, 1.000 Ton Sampah Disulap Jadi Listrik Tiap Hari
-
GEMPAR Ramaikan Pasar Balangan, Kuatkan Pedagang Lepas dari Jerat Rentenir
-
BRI Catat 501 Juta Transaksi BRILink Agen Hingga Juni 2026
-
Gempar! Pasar Balangan Sleman Mendadak Ramai, Penampilan Jathilan Jadi Magnet Warga
-
DIY Mulai Kering Kerontang, Bantuan Pusat Menunggu Status Darurat