SuaraJogja.id - Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 masih menjadi perbincangan publik. Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara itu menjadi polemik setelah Seoharto yang disebut sebagai salah satu aktor di balik peristiwa tersebut namanya tak tertera.
Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, Baskara T. Wardaya menyebut setidaknya ada beberapa hal yang dapat disoroti kembali. Pertama bahwa perjuangan perang kemerdekaan adalah perjuangan bersama. Perjuangan ini tidak hanya melibatkan pimpinan militer saja tapi juga ada peran sipil di dalamnya.
"(Perjuangan) bersama itu misalnya begini, kan tidak mungkin ada serangan ini kalau tidak ada Sultan HB IX misalnya, beliau kan tidak ikut perang dan beliau bukan orang militer waktu itu. Beliau adalah raja," kata Baskara saat dihubungi awak media, Jumat (4/3/2022).
Lanjut Baskara, ada pula diplomat-diplomat yang kemudian berurusan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tokoh-tokoh sipil itu kemudian menjadi bagian dari diplomasi dalam peristiwa tersebut.
"Jadi ada tokoh-tokoh lain yang sipil, yang biasanya dilupakan dalam Serangan Umum 1 Maret itu seakan-akan ini hanya militer. Ini bukan hanya militer ini bagian dari diplomasi. Jadi ada perjuangan bersenjata dan diplomasi," ungkapnya.
Ia menyebut juga sosok Jenderal Sudirman yang semula hanya tokoh sipil sebagai seorang guru. Namun dengan panggilan revolusi Jenderal Sudirman bergabung sebagai pejuang militer walaupun memang beliau tidak dididik militer sejak muda.
"Memang serangan umum ini militer tapi tidak hanya militer yang terlibat, ada banyak sipil yang juga terlibat," ucapnya.
Baskara juga menyebut tokoh-tokoh lain seperti Letnan Komarudin, Mayor Sardjono, Mayor Kusno, Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki serta masih banyak lagi. Termasuk ada pula nama Soeharto yang saat itu memang bertugas sebagai Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III.
"Yang saya maksud bersama itu. Jadi Letkol Soeharto memang perannya penting tapi sebenarnya hanya salah satu saja dari yang waktu itu terlibat serangan," ujarnya.
Baca Juga: Cerita di Balik Serangan Umum 1 Maret 1949, Disebar dari Rumah Petani hingga Terdengar PBB
Kedua, ditambahkan Baskara, selain dari perjuangan bersama bahwa saat itu ditentukan pula oleh faktor-faktor dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri ada strategi perjuangan dan diplomasi, lalu dari luar negeri ada pihak Belanda, PBB dan negara-negara pendukung Indonesia dan sebagainya.
"Oleh karena itu Serangan Umum 1 Maret itu sebenarnya adalah yaitu tadi hasil keputusan bersama para pejuang sipil maupun militer ini. Kedua adalah bahwa ini memang tindakan militer tapi bagian dari diplomasi Indonesia untuk mengatakan kepada PBB bahwa Republik Indonesia masih ada, tidak seperti yang dipropagandakan oleh Belanda," tandasnya.
Di dalam Keppres tersebut memang tidak mencantumkan nama Soeharto tetapi justru memasukkan sosok Soekarno dan Hatta sebagai penggerak dan pihak yang menyetujui Serangan Umum 1 Maret 1949.
Baskara menilai hal itu bisa saja dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Walaupun memang mereka tidak ikut terlibat dalam peristiwa bersejarah itu secara langsung.
"Waktu itu kan keadaan dokumen tertulis tidak ada, artinya sulit lah (memastikan itu). Selain kita juga belum terbiasa dengan tulis-menulis dan cetak mencetak seperti sekarang. Keadaannya kan kacau waktu itu. Soekarno-Hatta di dalam pengungsian karena diasingkan oleh Belanda. Mungkin secara langsung tidak di lapangan. Tetapi saya kira sebagai pimpinan tertinggi gerakan revolusi waktu itu Soekarno-Hatta ya menurut saya terlibat walaupun secara tidak langsung," urainya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto.
"Keppres tersebut bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah," tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Kamis.
Berita Terkait
-
Pemerintah Dituding Hilangkan Nama Soeharto dalam Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, Ini Penjelasan Mahfud MD
-
Mahfud MD Bantah Keppres Serangan Umum 1 Maret Hilangkan Nama Soeharto
-
Pemerintah Bantah Hilangkan Nama Soeharto di Keppres Serangan Umum 1 Maret, Mahfud MD: Keppres Itu Bukan Buku Sejarah
-
Di Depan Tetenger HB IX, Sri Sultan Luruskan Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949
Terpopuler
- Parfum Paling Wangi Rasa Apa? Ini 5 Rekomendasi Aroma yang Populer
- 5 Rekomendasi Lipstik Wardah untuk Usia 40-an yang Elegan, Nyaman di Bibir dan Awet
- 5 HP Samsung Galaxy A Series Termurah: Layar Super AMOLED, 5G hingga NFC
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Pesaing Vario 125 dari Yamaha, Tampang Bernuansa R1M
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Komunitas, UMKM, dan Merchant Bersatu Dukung Keseruan BRI Wellness Experience 2026 di Hutan Kota
-
Viral Dugaan Penipuan Tes TOEFL saat MPLS, Disdikpora DIY Tegaskan Nama Dinas Dicatut
-
LoI Sinergi BRI Taipei Dengan KDEI: Berikan Literasi Keuangan Bagi Pekerja Migran Indonesia
-
Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta Gelar 2nd Fun Kids Swimming Competition
-
Mandiri Looping for Life di Road to INACRAFT Festival 2026: Rawat Warisan, Gerakkan Keberlanjutan