Rapat Perdana Kabinet Baru Prancis Digoyang Isu Pemerkosaan

SuaraJogja.id - Tuduhan pemerkosaan terhadap seorang menteri dari partai konservatif oposisi membayangi pertemuan pertama kabinet baru Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin dan mengganggu upaya peluncuran kembali presidensinya.

Damien Abad, yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri untuk Solidaritas dan Disabilitas Prancis, pada Minggu, menolak tuduhan pemerkosaan oleh dua perempuan.

Tuduhan tersebut dipublikasikan di laman Mediapart lewat sebuah artikel berdasarkan wawancara dengan kedua perempuan tersebut.

Perdana Menteri Elisabeth Borne mengatakan dia tidak mengetahui adanya tuduhan tersebut saat Abad bergabung ke dalam pemerintahan.

Baca Juga: Polisi Usut Kasus Pemerkosaan Wanita Muda di Pademangan Jakarta Utara

Abad ditunjuk oleh Macron pada Jumat, setelah berupaya selama dua pekan untuk menemukan keseimbangan gender, persuasi politik, dan pengalaman dalam kabinetnya.

Abad sebelumnya merupakan pemimpin partai konservatif oposisi di Majelis Nasional Prancis. Dia merupakan “tangkapan” terbesar Macron di tingkat tengah-kanan, dan merupakan bagian dari upaya untuk semakin memperlemah partai mantan presiden Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy.

Kedua perempuan yang dikutip oleh artikel Mediapart mengatakan Abad memaksa mereka melakukan hubungan seksual yang tak diinginkan dengannya. Peristiwa itu terjadi pada akhir 2010 dan awal 2011, kata mereka.

Salah satu dari kedua perempuan tersebut melaporkan Abad ke kepolisian pada 2017, yang berakhir tanpa adanya tindakan lebih lanjut, kata Abad dan Mediapart.

Abad membantah telah melakukan tindakan itu. Dia mengatakan secara fisik, dia tak mungkin melakukan tindakan yang dituduhkan terkait disabilitas yang disandangnya, sebuah kelainan bernama arthrogryposis yang mempengaruhi seluruh tubuhnya.

Baca Juga: Menegangkan, Detik-detik Perempuan di Kota Kendari Selamat Dari Upaya Pemerkosaan dan Pembunuhan

Para politikus oposisi dari sayap kiri mendesak Macron untuk memecat Abad.

"Saya rasa ini bukan soal apakah dia harus mengundurkan diri, namun tentang apakah dia perlu diberhentikan sebagai peringatan,” kata politikus kubu Hijau Sanderine Rousseau dalam siaran radio RTL.

“Kita harus mengirimkan sinyal kuat kepada para perempuan bahwa kata-kata mereka didengarkan,” katanya.

Dalam pertemuan kabinet yang disiarkan televisi, Macron mengatakan kepada para menteri bahwa mandat pemerintah adalah untuk meneruskan lima tahun pertamanya di pemerintahan, juga untuk meluncurkan inisiatif-inisiatif baru guna membantu menyatukan masyarakat Prancis.

“Mandat pemerintahan ini adalah untuk melayani rakyat sebangsa,” kata Macron.

Dia menekankan bahwa kabinetnya menyatukan para menteri dari berbagai latar belakang dan aliran politik berbeda. Namun, dia tidak menyebut kontroversi seputar Abad.

Usai memenangi pemilihan umum, Macron dan pemerintahan barunya tengah berupaya menunjukkan bahwa mereka memperhatikan biaya hidup dan inflasi pangan secara serius.