Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo
Senin, 17 Oktober 2022 | 16:06 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) usai menyerahkan laporan hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). [Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden]

SuaraJogja.id - Menteri Pemudan dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali tidak sependapat dengan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) atas hasil investigasi yang telah mereka lakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Tragedi Kanjuruhan.

Dalam temuannya, setidaknya TGIPF telah merekomendasikan 9 poin pokok kepada PSSI. Dari rekomendasi tersebut, terdapat beberapa poin yang dinilai memberatkan pihak federasi.

Seperti yang tertulis dalam poin ke-6, bahwa TGIPF merekomendasikan seluruh pengurus PSSI agar mengundurkan diri dari jabatannya dan segera melakukan KLB untuk menentukan kepengurusan yang baru.

Selain itu, dalam TGIPF juga menjelaskan jika pihak pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan jika PSSI belum melakukan KLB.

Baca Juga: Sesuai Regulasi FIFA dan Rekomendasi TGIPF, Polri Tak akan Lagi Gunakan Gas Air Mata, Warganet: Budaya Kita adalah Janji

Menanggapi hal semacam itu, banyak yang menilai jika pemerintah memberikan intervensi kepada induk sepak bola Indonesia, dengan demikian ada kemungkinan Indonesia akan kembali dibanned oleh FIFA karena adanya campur tangan pemerintah.

Menyikapi rekomendasi itu, Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali menyebut bahwa urusan sepak bola merupakan urusan PSSI yang di atasnya ada FIFA. Ia menyebut jika pemerintah tidak bisa melakukan intervensi langsung.

"Urusan sepak bola urusan PSSI, itu di atasnya ada FIFA. Nanti, presiden ketemu dengan presiden FIFA, pemerintah tidak ada intervensi, langsung. Kita disanksi jika pemerintah masuk federasi. Ada federasinasional dan internasional yang mengurus itu," ungkap Menpora, Zainuddin Amali.

Pernyataan Zainuddin Amali dinilai bertolak belakang dengan apa yang telah direkomendasikan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Banyak netizen yang menyoroti pernyataan dari Menpora itu.

"Lho lho kok beda suara," ungkap salah seorang netizen.

Baca Juga: Ketua TGIPF, Mahfud MD Sebut Pihak yang Paling Bertanggung Jawab Atas Kejadian Kanjuruhan Adalah PSSI

"Udh biasa min pejabat kite beda suara dalam semua hal.." ujar netizen yang lain.

"La emang TGIPF dah offiside....cuman gak mau mengakui....maksa orang lain mengakui...tapi mereka sendiri tidak mau memgakui......ni ujung2nya politik. Karena kursi ketum pssi sangat seksi u meningkatkan elektabilitas menjelang 2024," ucap netizen lainnya.

"Intinya ttap kawal dan usut tuntas, jika dibiarkan sja dan tak ada kejelasan mka sepakbola di negara ini hnya akan gini2 aja," tegas netizen satunya.

Kontributor : Moh. Afaf El Kurnia

Load More