SuaraJogja.id - Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri pada Rabu (19/10/2022) kemarin. Hal itu menyusul dirinya yang salah membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya.
Pengunduran diri Braverman yang dilakukan hanya 43 hari setelah dia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris.
Dalam surat pengunduran diri kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.
"Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi," kata dia, dikutip dari Antara Kamis (20/10/2022).
"Sebagai menteri dalam negeri, saya memegang standar tertinggi dan pengunduran diri saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka," ujar Braverman.
Namun, Braverman kemudian berkomentar mengenai pemerintahan Truss.
"Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini," kata Braverman.
Dikatakannya, pemerintah Inggris saat ini tidak hanya melanggar janji utama kepada para pemilihnya tetapi Braverman juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya, seperti mengurangi jumlah migrasi secara keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, terutama penyeberangan kapal kecil yang berbahaya.
Braverman adalah sosok eksentrik dari sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa.
Baca Juga: Bos Kakao Mundur Usai Aplikasi Down 8 Jam
Setelah pengunduran diri Braverman, Truss menunjuk mantan Menteri Transportasi Grant Shapps sebagai menteri dalam negeri yang baru.
Jumat lalu, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng, setelah anggaran mini, yang difominadi oleh pemotongan pajak yang besar dan tidak didanai, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan.
Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan yang baru.
Sejak menjabat, Hunt yang merupakan mantan menteri budaya, kesehatan, dan luar negeri membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah khusus perekonomian.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Sembilan SPPG di DIY Terancam Ditutup Permanen, Satu SPPG Langganan Keracunan Ditutup
-
Tak Punya Anggaran, Sektor Kebudayaan Jogja Ikut Tergerus, TBY Pangkas Event dan Kurator
-
Jogja Fashion Week 2026: Panggung Kreativitas dan Regenerasi Desainer Muda
-
Bentangkan Merah Putih 1.000 Meter, Serukan Rakyat Masih Bersatu di Tengah Persoalan Bangsa
-
Hari UMKM Nasional, BRI Peduli Perkuat UMKM Desa Brilian melalui Pendampingan Berkelanjutan