SuaraJogja.id - Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri pada Rabu (19/10/2022) kemarin. Hal itu menyusul dirinya yang salah membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya.
Pengunduran diri Braverman yang dilakukan hanya 43 hari setelah dia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris.
Dalam surat pengunduran diri kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.
"Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi," kata dia, dikutip dari Antara Kamis (20/10/2022).
"Sebagai menteri dalam negeri, saya memegang standar tertinggi dan pengunduran diri saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka," ujar Braverman.
Namun, Braverman kemudian berkomentar mengenai pemerintahan Truss.
"Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini," kata Braverman.
Dikatakannya, pemerintah Inggris saat ini tidak hanya melanggar janji utama kepada para pemilihnya tetapi Braverman juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya, seperti mengurangi jumlah migrasi secara keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, terutama penyeberangan kapal kecil yang berbahaya.
Braverman adalah sosok eksentrik dari sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa.
Baca Juga: Bos Kakao Mundur Usai Aplikasi Down 8 Jam
Setelah pengunduran diri Braverman, Truss menunjuk mantan Menteri Transportasi Grant Shapps sebagai menteri dalam negeri yang baru.
Jumat lalu, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng, setelah anggaran mini, yang difominadi oleh pemotongan pajak yang besar dan tidak didanai, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan.
Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan yang baru.
Sejak menjabat, Hunt yang merupakan mantan menteri budaya, kesehatan, dan luar negeri membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah khusus perekonomian.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- Promo Alfamart 14-18 Maret 2026: Diskon Sirop dan Wafer Mulai Rp8 Ribuan Jelang Lebaran
- Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
Pilihan
-
Puncak Mudik Bakauheni Diprediksi 18-19 Maret 2026, ASDP Ingatkan Pemudik Segera Beli Tiket
-
Belajar dari Pengalaman, Jukir di Jogja Deklarasi Anti Nuthuk saat Libur Lebaran
-
Kisah Fendi, Bocah Gunungkidul yang Rela Putus Sekolah Demi Rawat Sang Ibu
-
Harry Styles Ungkap Perjuangan Jadi Penyanyi Solo Usai One Direction Bubar
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
Terkini
-
Sambut Mudik Lebaran 2026, BRI Siapkan Posko BRImo di Tol JakartaJawa
-
Belajar dari Pengalaman, Jukir di Jogja Deklarasi Anti Nuthuk saat Libur Lebaran
-
Antrean KA Bandara di Stasiun Jogja Membludak, Angkut 637 Ribu Pemudik
-
Kisah Fendi, Bocah Gunungkidul yang Rela Putus Sekolah Demi Rawat Sang Ibu
-
Logika Uang Pengganti Dipersoalkan Ahli, Sri Purnomo Disebut Tak Menikmati Dana Hibah