SuaraJogja.id - Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri pada Rabu (19/10/2022) kemarin. Hal itu menyusul dirinya yang salah membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya.
Pengunduran diri Braverman yang dilakukan hanya 43 hari setelah dia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris.
Dalam surat pengunduran diri kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.
"Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Namun, saya harus pergi," kata dia, dikutip dari Antara Kamis (20/10/2022).
"Sebagai menteri dalam negeri, saya memegang standar tertinggi dan pengunduran diri saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka," ujar Braverman.
Namun, Braverman kemudian berkomentar mengenai pemerintahan Truss.
"Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini," kata Braverman.
Dikatakannya, pemerintah Inggris saat ini tidak hanya melanggar janji utama kepada para pemilihnya tetapi Braverman juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya, seperti mengurangi jumlah migrasi secara keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, terutama penyeberangan kapal kecil yang berbahaya.
Braverman adalah sosok eksentrik dari sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa.
Baca Juga: Bos Kakao Mundur Usai Aplikasi Down 8 Jam
Setelah pengunduran diri Braverman, Truss menunjuk mantan Menteri Transportasi Grant Shapps sebagai menteri dalam negeri yang baru.
Jumat lalu, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng, setelah anggaran mini, yang difominadi oleh pemotongan pajak yang besar dan tidak didanai, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan.
Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan yang baru.
Sejak menjabat, Hunt yang merupakan mantan menteri budaya, kesehatan, dan luar negeri membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah khusus perekonomian.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Gelombang Pengunduran Diri di Partai Buruh Berlanjut, Seluruh Pengurus DIY Kompak Pamit
-
Viral Debat Mahasiswa dan Rektorat UNY saat Hendak Gelar Aksi, Begini Kronologi Lengkapnya
-
Sri Sultan Absen dari Agenda Pemerintahan, Paku Alam X Ditunjuk Jadi Plh Gubernur DIY
-
Rp4,6 Miliar Digelontorkan, Mesin Produksi Susu di DIY Diduga Tak Pernah Berfungsi
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda