SuaraJogja.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menegaskan tidak akan campur tangan terkait dengan persoalan yang ada di tubuh PSSI. Termasuk dengan desakan berbagai pihak terkait mundurnya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.
"Ya itu (desakan ketum PSSI mundur) urusan PSSI, pemerintah tidak akan masuk dan tidak akan intevensi," kata Amali kepada awak media di Stadion Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jumat (21/10/2022).
Amali memastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, tidak bisa melakukan intervensi terkait dengan masalah yang terjadi di PSSI. Pihaknya tak ingin langkah intervensi pemerintah justru berakibat buruk bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Ia mengingatkan kembali kejadian 2015 silam yang membuat PSSI harus diberikan sanksi oleh FIFA akibat intervensi yang dilakukan pemerintah.
"Enggak bisa intervensi. Kan kita pernah di-banned gara-gara intervensi, kalian ingat 2015. Karena kita intervensi, kemudian kita disanksi dan diban dan saya tidak mau itu," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menolak rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan untuk merombak menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Padahal KLB diperuntukkan guna menjalankan rekomendasi rombak kepengurusan.
"Desakan mundur kan itu hanya rekomendasi. Usulan. Keputusan ya ada di aturan," kata Anggota Komite Eksektuif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Kamis.
Riyadh menjelaskan, KLB merupakan hak anggota PSSI. Jika anggota meminta dilaksanakannya KLB, maka PSSI baru akan menggelarnya.
"Kalau anggota minta sesuai statuta ya terlaksana. Kalau di luar ya tidak bisa serta merta. Harus melalui statuta yang ada," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI itu.
Baca Juga: Momen Keseruan saat Presiden FIFA Main Bola Bareng PSSI
Pria yang juga Ketua Asprov PSSI Jatim itu menyatakan tidak perlu disuruh PSSI akan melaksanakan KLB pada tahun 2023.
"PSSI tidak pakai disuruh nanti tahun 2023 ya ganti dan perlu proses tiga bulan sebelumnya mundur," ujarnya.
Berita Terkait
-
Tiba di Komnas HAM, Iwan Bule Bungkam Soal Desakan Mundur dari Ketum PSSI
-
Buntut Tragedi Kanjuruhan, PSI Desak Kapolri Nonaktifkan Kapolda Jatim dan Ketum PSSI Mundur
-
Ditanya Siapa yang Harus Minta Maaf atas Tragedi Kanjuruhan? Jokowi Diam, Menpora Garuk-garuk
-
Waduh, Lagi Konpers Tragedi Kanjuruhan, Iwan Bule Ucap 'Hadirin yang Berbahagia'
-
PSSI Minta Anggaran ke Jokowi untuk Ongkos Timnas Indonesia U-19 ke Eropa untuk Training Camp
Tag
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Balikpapan: Bukan Masa yang Tenang
-
Usai Cuti Kampanye, Basri Rase Gelar Rapat Perdana Bersama OPD, Bahas Apa?
-
Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen Punya KTP DKI Jakarta, Nyoblos di TPS Mana?
-
Awali Pekan ini, Harga Emas Antam Mulai Merosot
-
Ada Marselino Ferdinan! FIFA Rilis Wonderkid Kualifikasi Piala Dunia 2026
Terkini
-
Imbas Kecurangan Takaran BBM di Sleman, Bupati Perketat Sertifikasi Tera SPBU
-
Mendag Sidak SPBU yang Diduga Curang di Sleman, Rugikan Konsumen Rp1,4 Miliar per Tahun
-
Sunarso Dinobatkan Sebagai The Best CEO untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities
-
Reza Arap Diam-Diam Tolong Korban Kecelakaan di Jogja, Tanggung Semua Biaya RS
-
Sayur dan Susu masih Jadi Tantangan, Program Makan Siang Gratis di Bantul Dievaluasi