SuaraJogja.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menegaskan tidak akan campur tangan terkait dengan persoalan yang ada di tubuh PSSI. Termasuk dengan desakan berbagai pihak terkait mundurnya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.
"Ya itu (desakan ketum PSSI mundur) urusan PSSI, pemerintah tidak akan masuk dan tidak akan intevensi," kata Amali kepada awak media di Stadion Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jumat (21/10/2022).
Amali memastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, tidak bisa melakukan intervensi terkait dengan masalah yang terjadi di PSSI. Pihaknya tak ingin langkah intervensi pemerintah justru berakibat buruk bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Ia mengingatkan kembali kejadian 2015 silam yang membuat PSSI harus diberikan sanksi oleh FIFA akibat intervensi yang dilakukan pemerintah.
"Enggak bisa intervensi. Kan kita pernah di-banned gara-gara intervensi, kalian ingat 2015. Karena kita intervensi, kemudian kita disanksi dan diban dan saya tidak mau itu," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menolak rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan untuk merombak menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Padahal KLB diperuntukkan guna menjalankan rekomendasi rombak kepengurusan.
"Desakan mundur kan itu hanya rekomendasi. Usulan. Keputusan ya ada di aturan," kata Anggota Komite Eksektuif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Kamis.
Riyadh menjelaskan, KLB merupakan hak anggota PSSI. Jika anggota meminta dilaksanakannya KLB, maka PSSI baru akan menggelarnya.
"Kalau anggota minta sesuai statuta ya terlaksana. Kalau di luar ya tidak bisa serta merta. Harus melalui statuta yang ada," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI itu.
Baca Juga: Momen Keseruan saat Presiden FIFA Main Bola Bareng PSSI
Pria yang juga Ketua Asprov PSSI Jatim itu menyatakan tidak perlu disuruh PSSI akan melaksanakan KLB pada tahun 2023.
"PSSI tidak pakai disuruh nanti tahun 2023 ya ganti dan perlu proses tiga bulan sebelumnya mundur," ujarnya.
Berita Terkait
-
Tiba di Komnas HAM, Iwan Bule Bungkam Soal Desakan Mundur dari Ketum PSSI
-
Buntut Tragedi Kanjuruhan, PSI Desak Kapolri Nonaktifkan Kapolda Jatim dan Ketum PSSI Mundur
-
Ditanya Siapa yang Harus Minta Maaf atas Tragedi Kanjuruhan? Jokowi Diam, Menpora Garuk-garuk
-
Waduh, Lagi Konpers Tragedi Kanjuruhan, Iwan Bule Ucap 'Hadirin yang Berbahagia'
-
PSSI Minta Anggaran ke Jokowi untuk Ongkos Timnas Indonesia U-19 ke Eropa untuk Training Camp
Tag
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
PR Poros Maritim Prabowo: Belajar dari Ketahanan ala Jenderal Soedirman
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Rumah Sakit Hingga Penggergajian Kayu: Reka Ulang Pengeroyokan Remaja Bantul Ungkap Fakta Mengerikan
-
Ferry Irwandi vs Dukun Santet: Siapa Surasa Wijana Asal Yogyakarta?
-
Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar