Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Hiskia Andika Weadcaksana
Senin, 09 Januari 2023 | 15:13 WIB
Ilustrasi Vaksinasi Booster (sehatnegeriku.kemkes.go.id)

SuaraJogja.id - Pemerintah telah resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per 31 Desember 2022 lalu. Berbagai pertimbangan melandasi keputusan pencabutan kebijakan tersebut. 

Kendati begitu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Gunadi mengatakan tugas pemerintah tidak berhenti di situ saja dalam menjaga imunitas warganya. Ia menilai ada vaksinasi yang masih harus dioptimalkan capaiannya.


"Kembali kuncinya adalah kalau kita lihat protokol kesehatan sepertinya masyarakat sudah sangat paham, tapi sepertinya yang perlu digenjot lagi adalah angka vaksinasi ya," kata Gunadi kepada awak media, Senin (9/1/2023).


Berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri diakui memang masih ada kelompok masyarakat yang menolak untuk dilakukan vaksinasi. Padahal hal ini cukup penting guna melindungi semua pihak terkhusus kelompok rentan.

Baca Juga: PPKM Dicabut, Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Siapkan Vaksin Gratis Buat Anak


Diketahui saat ini pemerintah masih menggulirkan program vaksinasi Covid-19 booster kedua atau vaksin dosis ke empat. Sasaran prioritasnya adalah kelompok rentan lansia. 


Menurutnya selain orang dewasa dan lansia, anak-anak di juga harus diberikan perhatian maksimal. Termasuk kelompok anak yang masih berumur di bawah 6 tahun. 


"Itu tentu harus dimaksimalkan. Jadi kuncinya itu kalau saya, vaksinasi terutama masyarakat jangan enggan untuk dilakukan booster. Jangan dikira ini 'oh saya enggakpapa', tapi kalau kekebalan komunal itu terbentuk otomatis kita akan melindungi orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi kita harus berpikir kemaslahatan bersama," terangnya. 
 
"Jadi mungkin kita tidak apa-apa karena mungkin sistem imun kita sehat, katakanlah vaksin satu dua kali gapapa, tapi bagaimana dengan saudara, keluarga kita yang tidak bisa dilakukan vaksin karena alasan kesehatan, kan ada misalnya kondisi imunnya tidak baik. Kan kita melindungi mereka itu," tambahnya 


Gunadi menegaskan masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi terkait dengan perkembangan varian baru virus Covid-19. Namun bukan berarti tidak menjaga diri dan mengabaikan vaksinasi begitu saja.


Pemerintah harus terus menggenjot capaian vaksinasi di beberapa daerah tertentu yang masih rendah. Sehingga kekebalan komunal di Indonesia semakin kuat.

Baca Juga: PPKM Dicabut, Bandung Barat Genjot Capaian Vaksinasi Covid-19


"Kalau varian enggak usah khawatir, kalau varian itu cenderung sekarang karena vaksinasi baik, variannya pun cenderung bisa ditangani imun kita dan vaksin," tegasnya.


Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjamin pemerintah tetap mencegah penyebaran kasus Covid-19 setelah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dicabut. Salah satunya pemberian vaksin gratis ke masyarakat.


Menurut dia, pemerintah akan menyiapkan vaksin gratis bagi anak-anak usia 6 bulan sampai 11 tahun untuk mewujudkan kekebalan masyarakat secara lebih merata.


"Supaya kekebalan masyarakat ini semakin merata, begitu juga dengan vaksin anak-anak. Dan pemerintah sudah bertekad untuk digratiskan," ujar Ma'ruf Amin dalam keterangan pers yang ditulis, Minggu (8/1/2023).


Menurut Wapres meskipun PPKM telah dicabut di seluruh wilayah Indonesia, namun pemerintah akan terus meningkatkan penyebarluasan vaksinasi dan booster di masyarakat.


"Karena kita sudah mencabut PPKM, namun masalah vaksinasi ini harus lebih ditingkatkan," ujar Wapres.

Load More