SuaraJogja.id - Memperingati Hari Buruh Dunia yang jatuh pada 1 Mei, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY menggelar orasi dan tuntutan kepada Pemerintah dan juga DPR.
Pihaknya mendesak agar permintaan pekerja dan juga buruh terkait kebijakan yang pro terhadap pegawai di DIY, segera dipenuhi.
Massa aksi sudah berkumpul di Tugu Yogyakarta, sejak pukul 13.00 WIB. Meski diguyur hujan sejumlah massa tetap bertahan menyampaikan aksi dan orasinya di ikon Kota Jogja tersebut.
Salah satu orator di mobil komando, Muhammad Sanusi menyampaikan bahwa sejauh ini, buruh belum mendapat manfaat dari kebijakan yang dibuat para petinggi negara.
"Buruh DIY menuntut Pemerintah termasuk DPR memutar halaun terhadap kebijakan yang haru pro rakyat dan pro oposisi. Regulasi juga harus berpihak terhadap buruh dan pekerja di DIY," sebutnya, Senin (1/5/2023).
Janji manis yang bahkan dikeluarkan oleh Menteri sekalipun tidak akan dipercaya pekerja jika tak sesuai dengan harapan buruh.
"Jadi janji manis di depan massa terkait isu buruh sudah tak kami percaya untuk sekelas menteri," katanya.
Sehingga perlu kebijakan baru termasuk penghapusan UU Omnibus Law yang dibuat malah merugikan para kelas pekerja.
"Kami ogah ditindas dengan kebijakan yang justru memfasilitasi investor. Terutama investor-investor yang tak pro rakyat," ungkap dia.
Baca Juga: Aksi May Day di Jogja Dikawal Pasukan Bregada, Buruh: Budaya juga Harus Bisa Bawa Makmur Rakyat
Di sisi lain, SBSI DIY sendiri tetap memberikan dukungan pemerintahan saat ini. Namun mereka berjanji tidak akan berhenti mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kontra terhadap rakyat terutama pekerja di DIY.
Pasalnya yang terdampak terhadap ketimpangan kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan hampir semua kelompok dan lapisan pekerja.
"Jangankan pekerja swasta, pekerja di lini yang dinaungi pemerintah seperti BUMN saja kita masih tertindas, maka tegas cabut UU Cipta Tenaga Kerja," kata orator lainnya, Akhmad Khumeri.
Korlap aksi, Rahman Saleh Werbay menyebutkan bahwa aksi damai itu salah satu upaya untuk mengingatkan pemerintah yang tak kunjung menjawab aspirasi rakyatnya.
Momen Hari Buruh adalah cara untuk mendesak pemerintah mengambil kebijakan yang pro rakyat. Pasalnya, masyarakat hingga saat ini kerap tertindas di tengah aturan-aturan yang timpang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
Es Jeruk di Malioboro Rp20 Ribu Viral, Hasto Bakal Turunkan Satpol PP
-
BPPD DIY Dorong Yogyakarta Jadi Destinasi Cultural Wellness Berkelanjutan Lewat Festival 2026
-
Gandung Pardiman Meninggal Dunia di RS Panti Rapih, Dimakamkan di Ponjong
-
BRI Terus Lakukan Buyback Saham, Fundamental Perseroan Jadi Penopang Pertumbuhan
-
JPW Desak Ketegasan Polda DIY Tindak Parkir Liar Selama Operasi Patuh Progo 2026