SuaraJogja.id - Memperingati Hari Buruh Dunia yang jatuh pada 1 Mei, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY menggelar orasi dan tuntutan kepada Pemerintah dan juga DPR.
Pihaknya mendesak agar permintaan pekerja dan juga buruh terkait kebijakan yang pro terhadap pegawai di DIY, segera dipenuhi.
Massa aksi sudah berkumpul di Tugu Yogyakarta, sejak pukul 13.00 WIB. Meski diguyur hujan sejumlah massa tetap bertahan menyampaikan aksi dan orasinya di ikon Kota Jogja tersebut.
Salah satu orator di mobil komando, Muhammad Sanusi menyampaikan bahwa sejauh ini, buruh belum mendapat manfaat dari kebijakan yang dibuat para petinggi negara.
"Buruh DIY menuntut Pemerintah termasuk DPR memutar halaun terhadap kebijakan yang haru pro rakyat dan pro oposisi. Regulasi juga harus berpihak terhadap buruh dan pekerja di DIY," sebutnya, Senin (1/5/2023).
Janji manis yang bahkan dikeluarkan oleh Menteri sekalipun tidak akan dipercaya pekerja jika tak sesuai dengan harapan buruh.
"Jadi janji manis di depan massa terkait isu buruh sudah tak kami percaya untuk sekelas menteri," katanya.
Sehingga perlu kebijakan baru termasuk penghapusan UU Omnibus Law yang dibuat malah merugikan para kelas pekerja.
"Kami ogah ditindas dengan kebijakan yang justru memfasilitasi investor. Terutama investor-investor yang tak pro rakyat," ungkap dia.
Baca Juga: Aksi May Day di Jogja Dikawal Pasukan Bregada, Buruh: Budaya juga Harus Bisa Bawa Makmur Rakyat
Di sisi lain, SBSI DIY sendiri tetap memberikan dukungan pemerintahan saat ini. Namun mereka berjanji tidak akan berhenti mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kontra terhadap rakyat terutama pekerja di DIY.
Pasalnya yang terdampak terhadap ketimpangan kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan hampir semua kelompok dan lapisan pekerja.
"Jangankan pekerja swasta, pekerja di lini yang dinaungi pemerintah seperti BUMN saja kita masih tertindas, maka tegas cabut UU Cipta Tenaga Kerja," kata orator lainnya, Akhmad Khumeri.
Korlap aksi, Rahman Saleh Werbay menyebutkan bahwa aksi damai itu salah satu upaya untuk mengingatkan pemerintah yang tak kunjung menjawab aspirasi rakyatnya.
Momen Hari Buruh adalah cara untuk mendesak pemerintah mengambil kebijakan yang pro rakyat. Pasalnya, masyarakat hingga saat ini kerap tertindas di tengah aturan-aturan yang timpang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Diserbu Hampir 1 Juta Pasien RI, Malaysia Kantongi RM2.2 Miliar dari Wisata Kesehatan
-
Menguliti Paradoks Ekonomi Jogja: Kemiskinan Menurun, Ketimpangan Masih Membesar
-
BRI Group Raih Penghargaan Atas Kepemimpinan, ESG, Hingga Inklusi Keuangan
-
BRI Perkuat Holding Ultra Mikro, Ekosistem Emas Kelola 153 Ton
-
Qlola New Skin Resmi Diperkenalkan, BRI Tingkatkan Pengalaman Digital Nasabah Bisnis