SuaraJogja.id - Pemerintah akan melarang keberadaan media sosial sekaligus e-commerce seperti Tiktok Shop. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun menyebut telah menandatangani revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur Tiktok Shop yang saat ini berdampak pada UMKM.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) DIY, Syam Arjayanti, Senin (25/09/2023) mengakui keberadaan e-commerce maupun social commerce seperti Tiktok Shop berdampak pada pelaku UMKM di DIY. Apalagi sebagian besar produk yang ditawarkan dalam platform tersebut merupakan barang impor.
"Di tantangannya karena barang-barang dari luar negeri itu murah sekali karena dari beberapa negara fasilitasnya memang lumayan besar misalnya untuk pemerintah hadir untuk pengiriman. Nah ini yang menjadikan produk-produk kita kalah bersaing dengan produk dari luar negeri," paparnya.
Menurut Syam, selama ini harga produk impor yang dijual lewat e-commerce seperti Tiktok Shop dari beberapa negara lebih murah dibandingkan produk serupa yang diproduksi di dalam negeri. Akibatnya UMKM di DIY mengalami penurunan omzet karena kalah bersaing dengan produk luar negeri.
Karenanya selain kebijakan pemerintah yang melarang Tiktok Shop, Syam mendorong UMKM di DIY untuk meningkatkan kualitas produknya. Hal itu penting dilakukan karena UMKM lokal sulit mematok harga yang lebih murah dari produk yang dijual e-commerce.
"Karena kalau kita lihat ya, itu di penjualan-penjualan online itu memang yang murah banyak terjual juga. Tetapi yang harganya mahal pun banyak yang terjual kalau kualitasnya bagus. Kan mesti juga orang akan nyari ya," tandasnya.
Syam menambahkan, pemerintah menggencarkan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Karenanya Pemda DIY pun mewajibkan pengunaan anggaran untuk membeli produk dalam negeri khususnya UMKM yang telah terdaftar di e-katalog.
Pemda DIY menargetkan transaksi dalam e-katalog sebesar Rp 1,5 triliun pada 2023 ini. Saat ini tercatat lebih dari 1.000 UMKM lokal yang sudah masuk dalam e-catalog.
"Tapi ini memang banyak kendala juga. Misalnya npwp belum ada, email lupa, password lupa, jadi macam-macam kendala. Ini tantangan kita untuk mendorong agar UMKM bisa bersaing di kancah nasional maupun global," imbuhnya.
Baca Juga: TikTok Shop Dihapus, Benarkah?
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
Terkini
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
5 Tempat Ayam Goreng Legendaris di Jogja yang Wajib Masuk List Weekend Kamu
-
Malaysia Healthcare Expo 2025 Berlangsung di Yogyakarta, Hadirkan 14 Rumah Sakit Terkemuka
-
Film 'Siapa Dia' Momentum Transformasi LSF dari Lembaga Sensor Jadi Lembaga Klasifikasi Umur
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?