Tingkat Kecerdasan Belum Setara, Muhammadiyah Desak Kebijakan Pendidikan Berkesinambungan Meski Ganti Menteri

SuaraJogja.id - Indonesia masih menghadapi tantangan yang berat di sektor pendidikan. Di Hari Pendidikan Nasional (hardiknas) ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir pun mendesak para perumus kebijakan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan hingga mencapai tingkat unggul dan berkelanjutan.

Haedar juga mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan terkait posisi Indonesia dalam Human Development Index (HDI) yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat daya saing bangsa juga masih berada di bawah rata-rata. Bahkan dalam hal kecerdasan, Indonesia masih terkendala dalam mencapai posisi yang diharapkan.

"Artinya, pendidikan nasional Indonesia masih belum setara dengan negara-negara lain," ujar Haedar dalam Refleksi Hardiknas, Kamis (2/5/2024).

Haedar mengungkapkan, ada fakta mengkhawatirkan terkait posisi Indonesia dalam Human Development Index (HDI) yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat daya saing bangsa juga masih berada di bawah rata-rata.

Bahkan dalam hal kecerdasan, Indonesia masih terkendala dalam mencapai posisi yang diharapkan. Karenanya butuh komitmen yang kuat, karena pendidikan merupakan proses jangka panjang dan strategis yang memerlukan konsistensi.

"Pergantian menteri pendidikan adalah hal yang biasa, namun pentingnya kesinambungan dalam kebijakan pendidikan nasional tidak boleh terganggu," tandasnya.

Haedar menambahkan, masalah lain yang mengemuka adalah peran penting sektor swasta dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama yang berbasis pada gerakan sosial-keagamaan yang seringkali dimarjinalkan. Padahal lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Taman Siswa memiliki sejarah panjang dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendidikan nasional serta perjuangan kemerdekaan.

Dalam persaingan antara pendidikan negeri dan swasta, terutama yang berbasis keagamaan dan masyarakat yang non-profit, haruslah dilihat sebagai potensi untuk membangun pendidikan Indonesia secara bersama-sama. Sebab mempertentangkan kedua sektor tersebut hanya akan menghambat upaya pembangunan pendidikan secara holistik.

"Maka menjadi naif bila ada pikiran-pikiran dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional memarjinalkan peran swasta kemasyarakatan-keagamaan, justru kebijakannya harus integratif dan proporsional," tandasnya.

Alih-alih pertentangan, Haedar menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hanya dengan bekerja secara bersama-sama, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata, serta mendorong kemajuan pendidikan untuk generasi mendatang.