Pasca Kasus Keracunan, Kulon Progo Bentuk Satgas Makan Bergizi Gratis, Apa Saja Kewenangannya?

SuaraJogja.id - Surat Keputusan (SK) Bupati Kulon Progo mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diterbitkan.

SK ini menjadi dasar hukum terbentuknya Satgas yang berperan dalam pelaksanaan, pengawasan, hingga percepatan program MBG di wilayah Kulon Progo.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kulon Progo, Heri Warsito, membenarkan penerbitan SK tersebut. Ia menyebutkan, SK Bupati Kulon Progo Nomor 321/A/2025 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG kini resmi berlaku.

"SK Satgas MBG sudah terbit dan menjadi landasan hukum pelaksanaan program," ujarnya dikutip Harianjogja.com, Senin (22/9/2025).

Dalam SK tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo bertindak sebagai pengarah.

Adapun Ketua Satgas MBG dijabat oleh Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, yang dibantu oleh tiga Wakil Ketua, yaitu Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), serta Kepala Dinas Kesehatan.

Sekretaris Disdikpora, Nur Hadiyanto, menjelaskan bahwa tugas Satgas MBG tidak hanya sebatas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pasca kasus keracunan beberapa waktu lalu.

Satgas juga memiliki kewenangan dalam perencanaan dan percepatan penyelenggaraan program MBG.

"Meski namanya percepatan, tetapi cakupan tugas Satgas lebih luas, termasuk pengawasan," terangnya.

Baca Juga: Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara

Selain itu, dalam SK tersebut Satgas MBG juga diberi mandat untuk melakukan identifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Identifikasi dilakukan berdasarkan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan wilayah, serta jumlah dan sebaran peserta didik di sekolah-sekolah.

Nur Hadiyanto menegaskan bahwa hasil kerja Satgas MBG nantinya akan dilaporkan langsung kepada Bupati Kulon Progo.