- Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta lima lurah hasil PAW segera merangkul seluruh warga dan mengakhiri perbedaan pascapemilihan.
-
Para lurah diminta aktif hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta mengutamakan pelayanan publik.
-
Harda juga menekankan pentingnya melanjutkan program yang berjalan serta mengelola keuangan dan aset kalurahan secara transparan dan akuntabel.
SuaraJogja.id - Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta lima lurah hasil Pergantian Antarwaktu (PAW) yang baru dilantik untuk segera memperkuat konsolidasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Menurutnya, kontestasi pemilihan lurah telah berakhir sehingga tidak boleh lagi ada perbedaan maupun pengelompokan di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Harda saat memberikan sambutan dalam pelantikan lima lurah hasil PAW di Pendopo Parasamya Sleman, Kamis (8/10/2026).
"Setelah proses pemilihan terakhir, maka berakhir pula perbedaan pilihan. Tidak ada lagi kelompok yang memilih dan kelompok yang tidak memilih. Saudara adalah lurah bagi seluruh masyarakat kalurahan," tegas Harda kepada awak media.
Harda menekankan bahwa seorang lurah harus mampu menjadi pemimpin bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang pilihan saat pemilihan berlangsung.
Ia menilai tugas lurah tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan memahami berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Selain itu, Harda mengingatkan pentingnya menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang mengedepankan tanggung jawab, perlindungan, kesejahteraan masyarakat, serta keberanian mengambil peran saat masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin.
"Seorang pemimpin harus mampu melindungi dan mengayomi, memberikan tempat dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta bertanggung jawab dan bersedia berdiri di depan dalam keadaan apa pun," ujarnya.
Lurah Diminta Dekat dengan Masyarakat
Baca Juga: Tak Sekadar Turnamen, Juara ANC Dibidik Masuk Jalur Pembinaan FFI hingga U-21
Dalam arahannya, Harda juga menyoroti pentingnya prinsip manjing ajur-ajer atau kemampuan membaur dan menyatu dengan masyarakat.
Menurutnya, lurah harus aktif hadir di tengah warga dan tidak hanya terlihat dalam kegiatan formal maupun rutinitas kantor.
"Jangan menjadi pemimpin yang hadir di ruang kantor, tetapi jadilah pemimpin yang hadir ketika masyarakat membutuhkan," katanya.
Harda meyakini kedekatan antara pemimpin dan masyarakat akan memudahkan pemerintah kalurahan dalam mengenali persoalan riil di lapangan sekaligus menemukan solusi melalui komunikasi dan musyawarah.
Harda juga mengingatkan agar para lurah menjaga konsistensi antara janji dan tindakan. Setiap komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata.
"Apa yang telah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui kerja nyata," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
- Usai Temuan Kamar Mewah, Ombudsman Garap Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Minggu di Lapas Cibinong
- Menyakitkan Para Pencari Kerja, Guru Besar UGM: Perbuatan Gibran Tercela, Harus Diselesaikan
- 8 Sneakers Lokal Paling Nyaman dan Modis untuk Gaya Harian, Mulai Rp200 Ribuan
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
Usai Dilantik, Bupati Sleman Minta 5 Lurah PAW Diminta Fokus pada Program dan Pelayanan Publik
-
Resmi Pimpin Candibinangun, Atik Sunaryati Komitmen Salurkan Gaji dan Hak Pelungguh untuk Warga
-
Cuaca Jogja Dihantam Panas Berkepanjangan, ISPA Meledak 13.677 Kasus, Naik 1.059 dalam Sepekan
-
Tren "Pernikahan Hemat" Meningkat, Merapi Merbabu Hadirkan Paket Wedding Mulai Rp45 Juta
-
MK Tolak Diskualifikasi, Gibran Harus Gentleman Buka Bukti Ijazah