Sentil Elite Politik, Ketum Muhammadiyah Bawa-bawa Nama Cristiano Ronaldo: Berhenti, Berhenti!

SuaraJogja.id - Polemik kasus penyadapan hingga praktik saling berebut pengaruh di lingkaran elite yang terjadi saat ini menjadi persoalan yang serius. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir pun mengingatkan agar ambisi politik dan kekuasaan tidak terus diumbar hingga memicu benturan, kegaduhan, bahkan mengancam persatuan bangsa.

"Para elite politik, baik yang masih berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan harus tahu kapan harus berhenti. Enough is enough (sudah cukup-red). Ada saatnya seseorang menyadari perbuatannya sudah cukup dan memberikan ruang bagi kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara," papar Haedar di Yogyakarta, Senin (9/11/2026).

Haedar bahkan menggunakan analogi pesepak bola Cristiano Ronaldo yang memutuskan berhenti dari tim nasional meskipun dinilai masih mampu bermain.

"Cristiano Ronaldo saja kemarin mengumumkan berhenti dari timnas, padahal sebenarnya dia masih bisa main. Paham kan pesan saya kepada siapa? Menurut saya, berhenti, berhenti, berhenti," ujar Haedar.

Menurutnya, setiap orang, kelompok, maupun institusi harus memiliki kesadaran untuk membatasi ambisi politik dan ekonomi. Sebab, ketika semua pihak terus memaksakan kepentingannya secara berlebihan, benturan tidak bisa dihindari.

"Kalau sudah merasa cukup, baik secara pribadi maupun kolektif, bahkan untuk mencapai sesuatu, ya berhenti. Karena kalau tidak pernah berhenti, nanti muncul kontroversi," tegasnya.

Haedar mengingatkan, perjuangan politik yang terus diumbar atas nama demokrasi sekalipun bisa berubah menjadi sumber konflik apabila tidak disertai kesadaran untuk menahan diri.

Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi melahirkan persilangan kepentingan yang saling berbenturan. 

"Jika dibiarkan, bukan hanya hubungan antarelite yang terganggu, tetapi juga harmoni sosial masyarakat," tandasnya.

Baca Juga: Muhammadiyah Tegas Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi BNPB

Di sisi lain, Haedar meminta Presiden Prabowo Subianto menegakkan hukum berbasis konstitusi. Berbagai kasus hukum, termasuk persoalan penyadapan dan korupsi, harus diselesaikan secara adil, objektif, dan transparan.

Menurutnya, ketika suatu perkara sudah masuk dalam penanganan aparat penegak hukum, masyarakat tetap perlu melakukan pengawalan dan kontrol sosial. Namun, kegaduhan yang terus-menerus justru berisiko membuat persoalan tidak kunjung selesai.

"Ketika sebuah kasus sudah dalam penanganan hukum, yang diperlukan adalah pengawalan dan kontrol sosial. Itu saja," katanya.

Haedar juga mengingatkan karakter masyarakat Indonesia yang cenderung sulit menghentikan kehebohan ketika sebuah kasus sudah menjadi perbincangan publik.

Karena itu, ia meminta masyarakat tetap kritis, tetapi tidak terjebak dalam kegaduhan yang tidak produktif. Proses hukum harus dikawal agar berjalan sesuai aturan, bukan justru tenggelam dalam pertarungan opini. Muhammadiyah, lanjutnya, mengajak semua pihak membangun ketertiban sosial melalui kesadaran kolektif. 

"Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan institusi negara, tetapi juga membutuhkan etika sosial dan kesadaran setiap individu untuk mengetahui batas kepantasan," ungkapnya.