Budi Arista Romadhoni
Rabu, 18 November 2026 | 16:10 WIB
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengomentari wacana hutan jadi barak militer di Yogyakarta, Rabu (18/11/2026). [Suarajogja.id/Putu Ayu Palupi]
Baca 10 detik
  • Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan belum menerima informasi detail mengenai rencana alih fungsi hutan untuk barak militer.
  • DPRD DIY mengingatkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk fasilitas militer berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan daerah.
  • Pemerintah daerah diminta memeriksa kondisi vegetasi secara langsung serta mempertimbangkan keterbatasan lahan pertanian produktif sebelum memulai pembangunan.

SuaraJogja.id - Rencana pemanfaatan kawasan hutan di DIY untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang belum sepenuhnya diketahui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Sultan mengaku belum menerima informasi detail mengenai lokasi maupun pengajuan penggunaan kawasan tersebut.

Namun Sultan meminta rencana pemanfaatan kawasan hutan harus diawali dengan pengajuan permohonan. Setelah itu, pemerintah perlu melihat secara langsung lokasi dan kondisi kawasan yang akan digunakan.

"Di mana? Durung ngerti aku. Belum tahu aku, nanti kan mesti mengajukan permohonan," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Rabu (18/11/2026).

Sultan menyatakan, kebutuhan pembangunan fasilitas militer memang muncul seiring perubahan status komando kewilayahan di DIY dari Korem menjadi Kodam. Perubahan tersebut tentu membutuhkan penyesuaian, termasuk penyediaan kantor dan fasilitas penempatan pasukan.

Namun Sultan meminta agar tidak menyamaratakan seluruh kawasan hutan sebagai lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan barak militer. Kondisi vegetasi dan fungsi kawasan harus diperiksa terlebih dahulu.

Pembangunan barak tidak bisa asal dilakukan di hutan-hutan yang ada di DIY. Terlebih berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, total luasan hutan di wilayah ini pada 2026 tercatat sekitar 84.921,64 hektare atau 26,65 persen dari total luas wilayah daratan DIY. Angka tersebut merupakan gabungan kawasan hutan negara dan hutan rakyat.

"Yo pengertian hutan apa? Ya kan? Kita lihat lokasinya. Kita lihat lokasinya. Jangan asal-asal hutan begitu. Kalau memang itu hutan semak atau memang bukan yang tegakan-tegakan pohon yang memang kita desain untuk reboisasi, ya kita pikir dua tiga kali dulu. Lihat lokasinya dulu, yang penting," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan menggunakan ruang di wilayah yang memiliki keterbatasan lahan. Apalagi saat ini belum ada koordinasi terkait rencana penggunaan maupun kemungkinan alih fungsi kawasan hutan di DIY.

"Padahal penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan militer berpotensi bersinggungan dengan persoalan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga ketahanan pangan daerah," ungkapnya.

Baca Juga: Nama Sri Sultan Masuk Radar Cawapres Pengganti Gibran, Ngarsa Dalem: Ya Jangan Lah

Andriana menyatakan, pihaknya tidak menolak kebutuhan pertahanan negara. Namun pembangunan fasilitas militer tidak boleh mengabaikan kelestarian hutan dan keberadaan lahan pertanian produktif.

Apalagi DIY hanya memiliki empat kabupaten dan satu kota. Keterbatasan wilayah tersebut membuat setiap kebijakan pemanfaatan ruang harus diperhitungkan secara matang.

Apalagi terjadi persoalan alih fungsi lahan pertanian di DIY yang hampir mencapai 1.000 hektare setiap tahun. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.

Jika kawasan hutan dan lahan pertanian produktif kembali terdesak oleh kebutuhan pembangunan, keberlanjutan lingkungan serta ketahanan pangan DIY dikhawatirkan semakin terancam.

"Jangan sampai alih fungsi lahan pertanian semakin besar akibat kebijakan-kebijakan yang dimunculkan tanpa mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian," ujarnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Load More