SuaraJogja.id - Kepala Desa Tridadi Kabul Mudji Basuki mengeluhkan buruknya kinerja KPU Sleman dalam Pemilu 2019. Ia menilai KPU Sleman lamban dalam bekerja.
Menurut Kabul, secara umum proses pemungutan suara di wilayahnya berjalan lancar. Namun, ada beberapa anggota KPPS yang belum memahami proses pelaporan hasil penghitungan suara. Akibatnya, terjadi kesalahan input data.
"Ada beberapa KPPS yang belum paham dalam membuat laporan hasil penghitungan. Hasil rekapan. Sehingga di kecamatan diadakan penghitungan ulang," kata Kabul kepada Suara.com, Jumat (26/4/2019).
Beberapa kesalahan yang dimaksud di antaranya, ada perbedaan data yang diinput dengan data yang tertera pada lembar C1. Kesalahan input data terjadi pada proses perekapan, misalnya suara partai dan suara calon anggota legislatif (caleg).
"Terus surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang gugur, surat suara yang rusak. Itu masuknya di dalam kolom laporan itu banyak yang keliru," ujar dia.
Kabul menduga hal ini terjadi karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sleman. Di tahun-tahun sebelumnya, para anggota KPPS dikumpulkan terlebih dahulu untuk menjalani pengarahan atau santiaji. Namun, proses itu tidak dilakukan pada Pemilu tahun ini di wilayahnya.
Tak heran, banyak petugas KPPS kebingungan saat melakukan proses pelaporan. Selain itu, petugas juga tidak mendapatkan pengarahan yang jelas mengenai pemilih yang menggunakan kartu A5. Banyak pula pemilih yang datang ke TPS hanya berbekal KTP.
Menurut Kabul, santiaji penting sekali dilakukan. Pasalnya, sistem yang digunakan pada pemilu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemilu serentak tahun ini dinilai lebih rumit.
Kinerja lamban juga ditunjukkan KPU Sleman dalam masalah pembayaran honor KPPS. Meski mereka telah menyelesaikan kewajiban pada 17 April, honor baru dapat diberikan Selasa (23/04/2019) sore. Sebelumnya, beberapa anggota KPPS di Sleman telah mengeluhkan hal ini melalui media massa.
Baca Juga: KPU Pusat Salat Gaib untuk Ratusan KPPS yang Meninggal
Keterlambatan pemberian honor ini cukup merepotkan petugas PPS Kelurahan. Sesaat setelah honor para anggota KPPS sampai ke Kantor Desa, Kabul langsung meminta honor dibagikan malam itu juga.
"Selasa sore datang, malamnya saya bagi. Bahkan karena undangannya enggak sampai atau gimana, tak suruh jemput bola. Turun ke dusun, karena kami enggak mau jadi tanggungan uang," ujar dia.
Kontributor : Sri Handayani
Tag
Berita Terkait
-
KPU Pusat Salat Gaib untuk Ratusan KPPS yang Meninggal
-
Mahfud MD: Prabowo dan Jokowi Diuntungkan Dengan Kesalahan Real Count KPU
-
Ratusan Petugas KPPS Meninggal, Pemilu 2019 Terindikasi Maladministrasi?
-
Doa dari Masjid Agung Jawa Tengah untuk Para Pahlawan Demokrasi
-
Dilema Petugas KPPS: Kerja Tak Kenal Waktu, Honor Kecil Bayar Telat
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KA Bangunkarta Tabrak Mobil & Motor di Prambanan: 3 Tewas, Penjaga Palang Pintu Dinonaktifkan
-
Wasiat Terakhir PB XIII: Adik Raja Ungkap Pesan Penting Suksesi Keraton
-
Pembunuh Wanita di Gamping Ditangkap, Ditemukan di Kuburan usai Minum Racun Serangga
-
Dari Lurik Hitam hingga Tangga Imogiri: Kisah Para Penandu yang Jaga Tradisi Pemakaman Raja
-
Ramai Klaim Penerus Tahta, Adik Paku Buwono XIII Ungkap Syarat jadi Raja Keraton Surakarta