Senin Depan, Bupati Kulon Progo Dilantik Menjadi Kepala BKKBN

SuaraJogja.id - Pelantikan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tinggal menunggu hari. Kepastian tersebut terungkap saat Hasto kedatangan Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (27/6/2019).

Bupati Hasto Wardoyo dipastikan bakal dilantik menjadi Kepala BKKBN pada Senin (1/7/2019).

"Kedatangan kami ke sini, sesuai perintah presiden. Kami datang ke Bupati Hasto untuk menyampaikan undangan pelantikan kepala BKKBN. Di rencanakan Senin 1 Juli 2019 di Auditorium BKKBN Pusat di Halim," katanya usai bertemu dengan Hasto Wardoyo seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan rencana pelantikan ini berdasarkan perintah dari Sekretariat Kabinet dan telah disampaikan kepada kementerian kesehatan.

Baca Juga: DPRD Masih Menunggu SK Pengangkatan Bupati Hasto Jadi Kepala BKKBN

"Sesuai regulasi, calon Kepala BKKBN akan dilantik oleh Menteri Kesehatan," katanya.

Nofrijal mengatakan setelah Bupati Hasto dilantik sebagai Kepala BKKBN memiliki pekerjaan rumah, mulai dari pengisian jabatan hingga menyempurnakan draf RPJM BKKBN 2020-2024.

Ia merinci pekerjaan rumah pengisian jabatan tersebut adalah pengisian total 60 jabatan tinggi, sebanyak dua pimpinan madya dan 22 pejabat tinggi pratama setingkat eselon II saat ini tak terisi. Selain itu, menandatangani SK pengangkatan hampir 1.000 CPNS dan PNS 2018 yang belum ditandatangani hingga saat ini.

"Ada PR luar dan dalam. Untuk dalam, kita sudah 1,5 tahun tak punya kepala. Maka perlu ada pembenahan pengisian jabatan, tadi saya laporkan ke Hasto," katanya.

Ia juga mengatakan calon Kepala BKKBN juga diperlukan dalam membenahi pelayanan KB setelah era BPJS, pendataan kondisi nyata keluarga Indonesia, serta memanajemen bonus demografi Indonesia.

Baca Juga: Bupati Kulon Progo Diangkat Jadi Kepala BKKBN, Ini Penjelasan Presiden

"Menyikapi bonus demografi kita perlu memanajemen dengan baik. Puncaknya 2029 atau 2030, diharapkan umur bonus demografi bisa panjang, tak hanya dua tiga tahun saja. Dan juga koordinasi dengan kementerian atau lembaga teknis lainnya akan lebih mantap," katanya.