SuaraJogja.id - Viralnya foto yang menunjukan sosok Taruna Akademi Militer (Akmil) TNI keturunan Prancis, Enzo Zenz Allie terkait dengan organisasi terlarang menjadi perbincangan di kalangan warganet.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Mahfud MD menyarankan kepada TNI untuk mencopot Enzo dari Akmil, jika terbukti benar.
Dia melanjutkan, Enzo sudah tidak memenuhi syarat awal. Indikasi terpaparnya Enzo dalam gerakan ormas terlarang justru melanggar prasyarat awal. Meski begitu, Mahfud menyerahkan keputusan pada TNI.
"Saran saya, kalau sudah gerakannya sudah ideologis seperti HTI, ya harus ditangkap. Kalau hanya pengajian biasa ya tidak apa-apa," katanya, Jumat (9/8/2019).
Baca Juga: Mahfud MD Sebut TNI Kecolongan Karena Terima Enzo Masuk Akmil
Mahfud juga mengemukakan seharusnya TNI bisa melihat rekam jejak Enzo dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini, karena penelusuran tersebut bukan perkara yang sulit.
"Kecolongan lah menurut saya. TNI itu kan lembaga yang dikenal ketatnya. Dikenal ketat (harusnya) tahu rekam jejaknya, kakeknya siapa, kegiatannya. Ternyata ini lolos di Akmil," papar Mahfud.
Kejadian Enzo yang justru diberikan penghargaan dengan diwawancara langsung oleh Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto justru memperlihatkan ketidaktahuan aparat akan rekam jejaknya.
Apalagi pasca video wawancara keduanya yang menggunakan Bahasa Prancis viral di lini masa didapat informasi kalau Enzo mengikuti gerakan radikal, salah satunya pernah mengibarkan bendera ormas terlarang. Bahkan, ibunya juga menjadi bagian dari organisasi tersebut.
"Di institusi yang terpantau (TNI) masak baru. Seakan-akan (TNI) tidak tahu peran dia (Enzo) yang berbau radikal. Ibunya juga bagian dari (gerakan) itu. Masak gak tahu," tandasnya.
Baca Juga: Gonjang-Ganjing Enzo Alie, dari Dugaan HTI hingga Ancaman Dipecat
Untuk diketahui, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Sisriadi menegaskan jika taruna Akmil keturunan Prancis bernama Enzo Zenz Allie tidak terpapar radikalisme. Hal itu diungkap Sisriadi menangapi beredarnya foto mirip Enzo yang bawa bendera tauhid.
Musababnya, setiap taruna Akmil yang hendak mendaftar harus melaui serangkaian seleksi. Salah satunya seleksi mental ideologi.
"Tidak. Kami kan ada sistem seleksi yang berbeda dengan seleksi orang mau kerja shift siang shift malam. Ini untuk megang senjata dia. Jadi sudah selektif," ujar Sisriadi saat dikonfirmasi, Rabu (7/8/2019).
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Drama Impor Gula Tom Lembong: Dari Perintah Jokowi Hingga Isu Politisasi
-
Sebut Kasus Tom Lembong Dipolitisasi, Mahfud MD: Kalau Hukum Itu Benar Mestinya Bisa 'Kena' Menteri Lain
-
Mahfud Md Bandingkan Anggota DPR Saat Ini dengan Orde Baru: Dulu Pulang Naik Kereta, Sekarang Naik Pesawat
-
Mahfud MD: Pejabat Gak Boleh Flexing, Kalau Pengusaha Gak Apa-Apa, Asal...
-
Royhan Akbar Anak Mahfud MD Kerja Apa? Maharnya saat Nikahi Putri TGB Fantastis
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025