Pindah Ibu Kota, Pakar UGM: Pemenuhan Kebutuhan Pangan Harus Diperhatikan

SuaraJogja.id - Kepindahan ibukota RI dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur akan membawa dampak yang besar pada kehidupan Aparat Sipil Negara (ASN).

Diperkirakan bakal ada ratusan ribu ASN bersama keluarganya yang ikut pindah.

Karenanya Pemerintah diharapkan menyiapkan layanan pendukung selain infrastruktur. Sebab selain pendidikan, kesehatan dan infraksturtur, tantangan krusial yang harus dihadapi adalah pemenuhan kebutuhan pangan.

"Yang sangat urgen adalah pangan, karena Kalimantan itu masih mendatangkan bahan pangan dari Jawa Timur,” ungkap Pakar Pembangunan Wilayah Universitas Gadjah Mada (UGM) R Rijanta, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga: Begini Kata Pers Jerman soal Ibu Kota RI Pindah ke Kalimantan

Menurutnya, stok pangan untuk ibukota baru perlu didatangkan dari tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal penduduk.

Untuk itu, pengembangan wilayah-wilayah pendukung untuk menyediakan kebutuhan tersebut, baik melalui penguatan kapasitas pengelolaan sumber daya serta program transmigrasi di kabupaten sekitar, mendesak dilakukan.

Selain itu, sektor pendukung lain seperti ekonomi, pariwisata, hiburan, dan lainnya yang akan muncul seiring dengan pembangunan pusat pemerintahan pun perlu diperhatikan. Rancangan serta aturan tata ruang yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan agar tidak semrawut.

“Jangan sampai kesemrawutan baru terjadi karena mengulang apa yang terjadi di ibu kota lama. Harus dipikirkan dari sekarang, fungsi-fungsi di luar pemerintahan nanti ada di mana, dan itu harus ditegakkan secara ketat, jangan kecolongan,” tandasnya.

Rijanta menambahkan, kesiapan pemerintah untuk memulai proses perpindahan secara menyeluruh harus dilakukan secepatnya. Apalagi target pemindahan ibukota rencanya akan dilakukan pada tahun 2024.

Baca Juga: Jokowi Sebut Kaltim Ibu Kota Baru, JK: DPR dan Pemerintah yang Memutuskan

Sebab untuk pembangunan konstruksi bisa dilakukan tiga sampai empat tahun. Namun yang lebih penting pengaturan legalitasnya.