SuaraJogja.id - Jaringan Anti Korupsi (JAK) mendesak Presiden Joko Widodo (jokowi) untuk turun tangan dalam proses calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan presiden sangat penting karena proses pemilihan capim menentukan nasib pemberantasan korupsi kedepan.
Sebab, kinerja panitia seleksi (pansel) banyak menuai kritik saat ini. Pansel dinilai menutup mata akan masukan dari banyak pihak terkait beberapa rekam jejak capim yang buruk dalam melaporkan harta kekayaan.
"Proses seleksi yang dilakukan sarat dengan yang namanya intransparansi. Masyarakat juga tidak dilitbatkan," kata Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam pernyataan sikap JAK di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (30/8/2019).
Menurut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum HAM tersebut, KPK harus independen. Karenanya, proses seleksi capim harus ditinjau ulang.
Baca Juga: Pansel KPK Tanya Kasus Kayu, Sugeng: Jika Bersalah, Mustahil Saya di Sini
Selain itu kinerja pansel pun perlu dievaluasi. Sebab bagaimanapun hasil kerja pansel dalam menentukan capim KPK akan menjadi cermin keseriusan Presiden dalam memberantas korupsi.
"Presiden harus benar-benar mempertimbangkan hal itu," katanya.
Sementara, Majelis Hukum PP Muhammadiyah Krisno Raharja mengungkapkan seleksi terhadap 20 nama capim KPK saat ini telah memasuki uji publik. Namun proses itu tidak dilakukan secara transparan.
Dari 20 capim yang lolos, ada calon yang tidak taat dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu ada yang diduga pernah terlibat pelanggaran etik, ada pula yang pernah menghalangi kerja KPK.
"Bahkan ada yang diduga pernah menerima gratifikasi," katanya.
Baca Juga: Dicecar Pansel KPK soal Rumah Mewah, Brigjen Sri: Saya Atlet Lari Gawang
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
5 Capim KPK Terpilih Nihil Perempuan, Begini Dalih Habiburohkman soal Hasil Voting Komisi III
-
Johanis Tanak jadi Pimpinan KPK Lagi, Harta Kekayaan Tembus Rp11,2 Miliar dan Ini Deretan Asetnya!
-
IM57+ Kritisi Daftar Pimpinan KPK Terpilih Periode 2024-2029: Tak Ada Representasi Masyarakat Sipil
-
Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua KPK yang Baru, Hartanya Rp 9,6 Miliar
-
Raih 45 Suara Hasil Voting Capim di DPR, Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK Baru
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
Pilihan
-
Viral Pertamax Dituding Jadi Biang Rusaknya Fuel Pump Mobil, ITB Sampai Dipanggil
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Terkini
-
Isu Sosial di Gunungkidul: Banyak Warga Merantau, Anak Tertitip, Berakhir Adopsi
-
Lapor via WA, Bawaslu Sleman Ciduk 6 Terduga Pelaku Politik Uang di Minggir
-
Kasus Jual Beli Bayi Terbongkar di Kulon Progo, Pelaku sudah Beraksi Belasan Kali
-
Jual Beli Anak di Kulon Progo Terbongkar, Orang Tua Bayi Tak Ditahan, Ini Penjelasannya
-
Bayi Dijual Rp25 Juta, Polisi Ringkus 4 Tersangka Jual Beli Anak di Kulon Progo