SuaraJogja.id - Persatuan Rakyat Untuk Pembebasan Papua Barat (PRUPPB) menggelar aksi long march dari Tugu Pal Putih menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Sabtu (31/8/2019) sore.
Dalam aksi itu mereka menuntut kepada pemerintah agar jurnalis diberikan akses meliput pelanggaran HAM di Papua Barat. Alasannya, jurnalis yang ingin meliput isu-isu pelanggaran HAM di Papua sering diintimidasi.
"Buka akses (masuk) jurnalis internasional, jurnalis nasional karena selama ini di Papua sering terjadi intimidasi terhadap jurnalis yang mau memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di sana," ujar koordinator aksi PRUPPB Rizaldi Ageng di sela aksi, Sabtu (31/8/2019).
Anggota Lingkar Studi Sosialis (LSS) ini menambahkan, mereka juga menuntut pemerintah untuk menarik aparat militer yang dikirim akhir-akhir ini untuk mengamankan cekaman Papua.
"Tuntutan kita yang paling penting adalah tarik militer organik dan nonorganik di Papua," ujarnya.
"Karena sekarang makin banyak ketika aksi masa banyak diselenggarakan disana, yang dilakukan adalah malah pengiriman militer entah itu pengiriman militer melalui pesawat TNI itu sendiri atau dinaikan dari pesawat komersil," tambahnya lagi.
Kembali Singgung Rasisme
Rizaldi menambahkan rasisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan merupakan bentuk dan konsekuensi dari kolonialisme yang telah ada sejak zaman dulu.
"Ngomongin soal rasisme juga Menurut kita itu soal konsekuensi dari kolonialisme sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Komnas HAM Setuju Jokowi Datang ke Papua, Komisioner: Ajak Semua Menteri
Ia mencontohkan sejarah penjajahan Indonesia, ketika masyarakat Indonesia dipanggil monyet oleh masyarakat kolonial Belanda. Kisah ini sendiri oleh Novelis Pramoedya Ananta Toer diangkat dalam novel 'Bumi Manusia' dengan tokoh utama Minke anekdot dari Monkey.
Selain itu, ia mencontohkan masyarakat Afrika yang dulu diperbudak kolonialisme Amerika. Kala itu, orang-orang Afrika dianggap setengah manusia dan setengah binatang.
"Tuntutan kita salah satunya menghapuskan rasisme dan yang paling jauh kalau ngomongin soal penghapusan rasisme, kita melihat akarnya adalah kolonialisme itu sendiri," paparnya.
Lantaran itu, lanjutnya, mereka belum puas karena pelaku rasisme hanya sebagian yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, menurutnya, masih banyak pelaku rasisme bahkan dari kalangan pejabat yang masih bergentayangan.
"Belum semua aparat dan pejabat di daerah yang mengungkapkan rasis itu, mereka belum ditangkap dan belum jelas bagaimana tindak lanjutnya pemerintah untuk menyelesaikan kasus rasisme itu sendiri," kata dia.
Kontributor : Rahmad Ali
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Gandeng 43 Kampus Muhammadiyah, PERADI Profesional Perkuat Pendidikan dan Integritas Advokat
-
Coach Justin Nilai AXIS Nation Cup Buka Jalan Talenta Muda ke Level Profesional
-
Gratis! Grand Final AXIS Nation Cup 2026 Hadirkan 16 Tim dan Deretan Artis
-
Pasca Ramai Seruan Boikot, RANS Carnival di Maguwoharjo Ditinggal Musisi dan UMKM
-
Polresta Sleman Sita 561 Botol Miras Ilegal Selama Oktober 2026