SuaraJogja.id - Persatuan Rakyat Untuk Pembebasan Papua Barat (PRUPPB) menggelar aksi long march dari Tugu Pal Putih menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Sabtu (31/8/2019) sore.
Dalam aksi itu mereka menuntut kepada pemerintah agar jurnalis diberikan akses meliput pelanggaran HAM di Papua Barat. Alasannya, jurnalis yang ingin meliput isu-isu pelanggaran HAM di Papua sering diintimidasi.
"Buka akses (masuk) jurnalis internasional, jurnalis nasional karena selama ini di Papua sering terjadi intimidasi terhadap jurnalis yang mau memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di sana," ujar koordinator aksi PRUPPB Rizaldi Ageng di sela aksi, Sabtu (31/8/2019).
Anggota Lingkar Studi Sosialis (LSS) ini menambahkan, mereka juga menuntut pemerintah untuk menarik aparat militer yang dikirim akhir-akhir ini untuk mengamankan cekaman Papua.
"Tuntutan kita yang paling penting adalah tarik militer organik dan nonorganik di Papua," ujarnya.
"Karena sekarang makin banyak ketika aksi masa banyak diselenggarakan disana, yang dilakukan adalah malah pengiriman militer entah itu pengiriman militer melalui pesawat TNI itu sendiri atau dinaikan dari pesawat komersil," tambahnya lagi.
Kembali Singgung Rasisme
Rizaldi menambahkan rasisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan merupakan bentuk dan konsekuensi dari kolonialisme yang telah ada sejak zaman dulu.
"Ngomongin soal rasisme juga Menurut kita itu soal konsekuensi dari kolonialisme sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Komnas HAM Setuju Jokowi Datang ke Papua, Komisioner: Ajak Semua Menteri
Ia mencontohkan sejarah penjajahan Indonesia, ketika masyarakat Indonesia dipanggil monyet oleh masyarakat kolonial Belanda. Kisah ini sendiri oleh Novelis Pramoedya Ananta Toer diangkat dalam novel 'Bumi Manusia' dengan tokoh utama Minke anekdot dari Monkey.
Selain itu, ia mencontohkan masyarakat Afrika yang dulu diperbudak kolonialisme Amerika. Kala itu, orang-orang Afrika dianggap setengah manusia dan setengah binatang.
"Tuntutan kita salah satunya menghapuskan rasisme dan yang paling jauh kalau ngomongin soal penghapusan rasisme, kita melihat akarnya adalah kolonialisme itu sendiri," paparnya.
Lantaran itu, lanjutnya, mereka belum puas karena pelaku rasisme hanya sebagian yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, menurutnya, masih banyak pelaku rasisme bahkan dari kalangan pejabat yang masih bergentayangan.
"Belum semua aparat dan pejabat di daerah yang mengungkapkan rasis itu, mereka belum ditangkap dan belum jelas bagaimana tindak lanjutnya pemerintah untuk menyelesaikan kasus rasisme itu sendiri," kata dia.
Kontributor : Rahmad Ali
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- 7 Cushion Wudhu Friendly dengan Hasil Flawless Seharian, RIngan dan Aman di Kulit
- Heboh Lagi, Ahmad Dhani Klaim Punya Bukti Perselingkuhan Maia Estianty dengan Petinggi Stasiun TV
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
BBRI Masih Menarik di Tengah Tekanan Saham Bank, Fundamental Kuat Jadi Andalan
-
UMP Jogja Masih Rendah, Buruh Lelah Suarakan Kenaikan Upah dan Kesejahteraan saat May Day
-
Sahid Tour Siap Berangkatkan 492 Jamaah Haji, Beri Bekal Lewat Program Manasik 3 Hari
-
Long Weekend May Day di Jogja: Siapkan Payung, Hujan Ringan Diprediksi Guyur Kota Pelajar
-
Duh! Dewan Pembina dan Ketua Yayasan Daycare Little Aresha Pernah Tersandung Kasus Korupsi