SuaraJogja.id - Persatuan Rakyat Untuk Pembebasan Papua Barat (PRUPPB) menggelar aksi long march dari Tugu Pal Putih menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Sabtu (31/8/2019) sore.
Dalam aksi itu mereka menuntut kepada pemerintah agar jurnalis diberikan akses meliput pelanggaran HAM di Papua Barat. Alasannya, jurnalis yang ingin meliput isu-isu pelanggaran HAM di Papua sering diintimidasi.
"Buka akses (masuk) jurnalis internasional, jurnalis nasional karena selama ini di Papua sering terjadi intimidasi terhadap jurnalis yang mau memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di sana," ujar koordinator aksi PRUPPB Rizaldi Ageng di sela aksi, Sabtu (31/8/2019).
Anggota Lingkar Studi Sosialis (LSS) ini menambahkan, mereka juga menuntut pemerintah untuk menarik aparat militer yang dikirim akhir-akhir ini untuk mengamankan cekaman Papua.
"Tuntutan kita yang paling penting adalah tarik militer organik dan nonorganik di Papua," ujarnya.
"Karena sekarang makin banyak ketika aksi masa banyak diselenggarakan disana, yang dilakukan adalah malah pengiriman militer entah itu pengiriman militer melalui pesawat TNI itu sendiri atau dinaikan dari pesawat komersil," tambahnya lagi.
Kembali Singgung Rasisme
Rizaldi menambahkan rasisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan merupakan bentuk dan konsekuensi dari kolonialisme yang telah ada sejak zaman dulu.
"Ngomongin soal rasisme juga Menurut kita itu soal konsekuensi dari kolonialisme sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Komnas HAM Setuju Jokowi Datang ke Papua, Komisioner: Ajak Semua Menteri
Ia mencontohkan sejarah penjajahan Indonesia, ketika masyarakat Indonesia dipanggil monyet oleh masyarakat kolonial Belanda. Kisah ini sendiri oleh Novelis Pramoedya Ananta Toer diangkat dalam novel 'Bumi Manusia' dengan tokoh utama Minke anekdot dari Monkey.
Selain itu, ia mencontohkan masyarakat Afrika yang dulu diperbudak kolonialisme Amerika. Kala itu, orang-orang Afrika dianggap setengah manusia dan setengah binatang.
"Tuntutan kita salah satunya menghapuskan rasisme dan yang paling jauh kalau ngomongin soal penghapusan rasisme, kita melihat akarnya adalah kolonialisme itu sendiri," paparnya.
Lantaran itu, lanjutnya, mereka belum puas karena pelaku rasisme hanya sebagian yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, menurutnya, masih banyak pelaku rasisme bahkan dari kalangan pejabat yang masih bergentayangan.
"Belum semua aparat dan pejabat di daerah yang mengungkapkan rasis itu, mereka belum ditangkap dan belum jelas bagaimana tindak lanjutnya pemerintah untuk menyelesaikan kasus rasisme itu sendiri," kata dia.
Kontributor : Rahmad Ali
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Dapat Duit Gratis dari DANA? Bongkar Trik DANA Kaget, Siapa Cepat Dia Dapat
-
Sleman Genjot Ekonomi Timur: Jalan Prambanan-Lemahbang Jadi Andalan, Warga Terima Sertifikat
-
Terungkap, Alasan PSIM Hancurkan Dewa United: Van Gastel Pilih Liburkan Pemain Setelah Kalah
-
Proyek Strategis Nasional (PSN) Untungkan Siapa? Jeritan Petani, Perempuan, dan Masyarakat Adat yang Terpinggirkan
-
Makan Bergizi Gratis Mandek? Guru Besar UGM: Lebih Baik Ditinjau Ulang