SuaraJogja.id - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DPD DIY kecewa terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 hanya sebesar Rp1,7 juta. Jumlah tersebut paling kecil di antara UMP provinsi lain di seluruh Indonesia.
Perwakilan DPD KSPSI DIY, Irsyad Ade Irawan, menuturkan, UMP DIY Tahun 2020, yang hanya naik 8,5 persen, memberatkan nasib buruh seperti dirinya, sehingga dinilai sangat tidak manusiawi.
"Sebelumnya Gubernur DIY menjanjikan bahwa UMP DIY akan bertambah lebih baik dan tidak menjadi provinsi dengan UMP paling kecil. Nyatanya, hal itu hanya isapan jempol belaka, Pemerintah DIY menetapkan sebesar Rp1,7 juta. Ini tidak manusiawi sekali," ungkapnya pada SuaraJogja.id, Kamis (7/11/2019).
Irsyad mengungkapkan, asosiasi pekerja buruh itu juga kecewa terhadap dasar perhitungan UMP, yang masih menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga dalam menghitung besaran upah yang harus didapat, DIY masih menjadi provinsi dengan UMP yang rendah.
Menurutnya, dasar PP tersebut tidak sebanding dengan tuntutan dan pemenuhan standar kebutuhan hidup layak (KHL) di DIY.
"Jumlah Rp1,7 tersebut masih dibawah KHL. Sebelumnya kami sudah melakukan survei di sejumlah kota/kabupaten, salah satunya Yogyakarta. Dari hasil survei KHL Yogyakarta, setidaknya pekerja harus mendapatkan Rp2,7 juta. Tapi penetapan UMP untuk Yogyakarta sendiri hanya Rp2 juta, jadi buruh mengalami defisit tiap bulan," keluhnya.
Hal itu, kata Irsyad, akan berlaku juga di empat kabupaten di DIY. Ia mengungkapkan, jumlah UMP tersebut hanya memberi kesempatan buruh untuk makan dan membayar tempat tinggal, sedangkan kebutuhan lainnya tidak bisa dipenuhi.
"Ini buruh seperti orang bekerja zaman dahulu, di mana mereka dibayar untuk makan dan membayar tempat tinggal. Seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih baik untuk mensejahterakan rakyatnya," terang dia.
DI Yogyakarta telah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) naik sebesar 8,51 persen pada 2020. Kenaikan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Baca Juga: Komisi IV : Kesejahteraan Buruh Tani harus Ditingkatkan
Pemda DIY sepakat menaikkan UMP 2020 menjadi sebesar Rp1.704.608,25. Sementara, UMK 2020 di Kota Yogyakarta Rp2.004.000, Kabupaten Sleman Rp1.846.000, Kabupaten Bantul Rp1.790.500, Kabupaten Kulon Progo Rp1.750.500, dan Kabupaten Gunungkidul Rp1.705.000.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Ekuitas BRI Mencapai Rp330,9 Triliun di Tengah Pembagian Dividen
-
Peringatan 20 Tahun Gempa Jogja: Menyiapkan Generasi Muda Menghadapi Ancaman Bencana Alam
-
Diseret ke Isu Lain, Kuasa Hukum Sri Purnomo: Tanpa Bukti di Sidang, Itu Bukan Fakta Hukum
-
Polresta Sleman Selidiki Teror Order Fiktif Ambulans dan Damkar, Nomor Pelaku Terdeteksi di Sumut
-
Ada Bahasa Isyarat di Balik Harumnya Tembakau, Kisah Perjuangan Difabel Menembus Dinding Stigma