SuaraJogja.id - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DPD DIY kecewa terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 hanya sebesar Rp1,7 juta. Jumlah tersebut paling kecil di antara UMP provinsi lain di seluruh Indonesia.
Perwakilan DPD KSPSI DIY, Irsyad Ade Irawan, menuturkan, UMP DIY Tahun 2020, yang hanya naik 8,5 persen, memberatkan nasib buruh seperti dirinya, sehingga dinilai sangat tidak manusiawi.
"Sebelumnya Gubernur DIY menjanjikan bahwa UMP DIY akan bertambah lebih baik dan tidak menjadi provinsi dengan UMP paling kecil. Nyatanya, hal itu hanya isapan jempol belaka, Pemerintah DIY menetapkan sebesar Rp1,7 juta. Ini tidak manusiawi sekali," ungkapnya pada SuaraJogja.id, Kamis (7/11/2019).
Irsyad mengungkapkan, asosiasi pekerja buruh itu juga kecewa terhadap dasar perhitungan UMP, yang masih menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga dalam menghitung besaran upah yang harus didapat, DIY masih menjadi provinsi dengan UMP yang rendah.
Menurutnya, dasar PP tersebut tidak sebanding dengan tuntutan dan pemenuhan standar kebutuhan hidup layak (KHL) di DIY.
"Jumlah Rp1,7 tersebut masih dibawah KHL. Sebelumnya kami sudah melakukan survei di sejumlah kota/kabupaten, salah satunya Yogyakarta. Dari hasil survei KHL Yogyakarta, setidaknya pekerja harus mendapatkan Rp2,7 juta. Tapi penetapan UMP untuk Yogyakarta sendiri hanya Rp2 juta, jadi buruh mengalami defisit tiap bulan," keluhnya.
Hal itu, kata Irsyad, akan berlaku juga di empat kabupaten di DIY. Ia mengungkapkan, jumlah UMP tersebut hanya memberi kesempatan buruh untuk makan dan membayar tempat tinggal, sedangkan kebutuhan lainnya tidak bisa dipenuhi.
"Ini buruh seperti orang bekerja zaman dahulu, di mana mereka dibayar untuk makan dan membayar tempat tinggal. Seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih baik untuk mensejahterakan rakyatnya," terang dia.
DI Yogyakarta telah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) naik sebesar 8,51 persen pada 2020. Kenaikan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Baca Juga: Komisi IV : Kesejahteraan Buruh Tani harus Ditingkatkan
Pemda DIY sepakat menaikkan UMP 2020 menjadi sebesar Rp1.704.608,25. Sementara, UMK 2020 di Kota Yogyakarta Rp2.004.000, Kabupaten Sleman Rp1.846.000, Kabupaten Bantul Rp1.790.500, Kabupaten Kulon Progo Rp1.750.500, dan Kabupaten Gunungkidul Rp1.705.000.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pencabutan Artikel 'Ahmad Sahroni Minta Maaf...'
- Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Mundur dari Anggota DPR RI
- Belum 1 Detik Calvin Verdonk Main, Lille Mendadak Berubah Jadi Klub Pembantai di Liga Prancis
- Astrid Kuya Bela Uya Kuya: Semua Isi Rumah Dimiliki Sejak Sebelum Jadi DPR
- Rumah Ludes Dijarah Massa, Harta Nafa Urbach Tembus Rp20 Miliar Tanpa Utang
Pilihan
-
Heboh 'Ojol Taruna' Temui Gibran, GoTo Bongkar Identitas Aslinya
-
Sri Mulyani Bebaskan PPN untuk Pembelian Kuda Kavaleri, Termasuk Sikat Kuku dan Kantong Kotorannya
-
Diplomat Indonesia Tewas Ditembak di Peru! Ini Profil dan Jejak Karier Zetro Leonardo Purba
-
Polemik Gas Air Mata di UNISBA dan UNPAS Bandung, Rektor dan Polisi Beri Klarifikasi
-
Polemik Penangkapan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen, Aktivis Nilai Bentuk Kriminalisasi
Terkini
-
Misteri Kematian Mahasiswa Amikom: Keluarga Dipaksa Tolak Autopsi? Ini Kata Kapolda DIY
-
Rumah Rp160 Jutaan di Bantul? Pemkab Siapkan Dukungan untuk Program Prabowo
-
Kecelakaan di Jalan Kaliurang: Mobil Putar Balik, Pengendara Motor Jadi Korban
-
Bukan Mengamankan, Mendampingi: Lurah di Yogyakarta Berpakaian Lurik Hadiri Demo Sambil Bagi-Bagi Makanan
-
DANA Kaget: Buruan Klaim! Ini 4 Link Saldo DANA Kaget Gratis Hari Ini