SuaraJogja.id - Sebanyak lima orang Dewan Pengawas KPK baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin.
Menanggapi kehadiran Dewas KPK tersebut, Muhammadiyah mencoba menghindar dari spekulasi sebagian orang yang pesimistis mengenai dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir bahkan mengajak seluruh elemen masyarakat lebih mengutamakan khusnuzon atau berprasangka baik.
"Kita harus mengembangkan khusnuzon. Siapapun yang dipilih (presiden) jadi Dewan Pengawas KPK, apalagi ada yang punya reputasi baik ya kita dukung," paparnya di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (21/12/2019).
Menurut Haedar, yang terpenting masyarakat ikut mengawasi kinerja lima anggota Dewas KPK. Dengan pengawasan tersebur masyarakat bisa mengkritik bila mereka melakukan penyimpangan.
Baca Juga: Muhammadiyah Dapat Akomodasi dari Pemerintah China, Bukan Uang Bungkam
"Masak di era terbuka ini (dewas kpk) tidak diawasi," ungkapnya.
Haedar berharap, kelima orang yang terpilih mengawasi KPK bisa menjalankan tugasnya sesuai konstitusional. Kalau toh ada yang merasa pesimistis atau meragukan kinerja mereka, anggap saja hal itu sebagai bentuk kontrol publik pada Dewas KPK.
"Yang terpenting kelimanya bisa menjaga integritas sehingga kehidupan bangsa bisa berjalan dengan baik. Sebab bangsa yang besar bisa mengatasi masalah secara sistem dan kolektif. Yang penting kontrol publik dan kepercayaan," tandasnya.
Sebagai informasi, lima orang terpilih jadi Dewas KPK. Mereka yakni Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP) dan Albertino Ho (hakim). Selain itu Artidjo Alkostar (mantan hakim agung) dan Syamsudin Haris (peneliti LIPI).
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Muhammadiyah Desak Wall Street Journal Turunkan Artikel Soal Uang Bungkam
Berita Terkait
-
Enaknya Jadi Setya Novanto: Korupsi Triliunan, Hukumannya Makin RIngan
-
Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Bisa Kena Pasal Korupsi
-
Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Depok Bisa Diperiksa dalam Kasus Korupsi
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
CEK FAKTA: Benarkah Keluarga Jokowi Terlibat Korupsi Pertamina?
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
- Rekaman Lisa Mariana Peras Ridwan Kamil Rp2,5 M Viral, Psikolog Beri Komentar Menohok
Pilihan
-
Polresta Solo Apresiasi Masyarakat Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
-
Bahaya! JP Morgan Soroti Pernyataan Blunder Pejabat RI, Terbukti IHSG dan Rupiah Anjlok
-
IHSG Anjlok 8 Persen, Saham NETV Justru Terbang Tinggi Menuju ARA!
-
IHSG Terjun Bebas, Hanya 15 Saham di Zona Hijau Pasca Trading Halt
-
Tarif Impor Bikin IHSG Babak Belur, Bos BEI Siapkan Jurus Jitu Redam Kepanikan Investor
Terkini
-
UGM Bentuk Tim Periksa Pelanggar Disiplin Kepegawaian Gubes Farmasi Terkait Kasus Kekerasan Seksual
-
Anomali Libur Lebaran: Kunjungan Wisata Gunungkidul dan Bantul Turun Drastis, TWC Justru Melesat
-
Gunungkidul Sepi Mudik? Penurunan sampai 20 Persen, Ini Penyebabnya
-
Kecelakaan KA Bathara Kresna Picu Tindakan Tegas, 7 Perlintasan Liar di Daop 6 Ditutup
-
Arus Balik Pintu Masuk Tol Jogja-Solo Fungsional di Tamanmartani Landai, Penutupan Tunggu Waktu