SuaraJogja.id - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo didesak Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk menata kembali konsep Pasar Hewan Terpadu Pengasih. Desakan ini menyusul banyaknya pedagang yang mengeluh tidak laku.
Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Priyo Santoso mengatakan, Pasar Hewan Terpadu Pengasih perlu penyempurnaan sarana dan prasarana, seperti pelebaran jalan hingga konsep pengembangan pasar tersebut.
"Di Pasar Burung Wates, pedagang jualan setiap pasaran hitungan Jawa Wage dan Pahing. Di Pasar Hewan Terpadu Pengasih, hari pasarannya hanya Legi. Hal ini membuat omzet pedagang turun drastis," kata Priyo di Kulon Progo, Selasa (11/2/2020).
Ia juga meminta, konsep Pasar Hewan Terpadu Pengasih dibuat lebih tegas antara pedagang pasar klitikan, pasar burung, pasar ayam, serta pasar sapi dan kambing. Menurutnya, DPP harus mendesain ulang hari pasaran Pasar Hewan Terpadu Pengasih agar pedagang tidak merugi.
"Harapannya, dagangan yang dijual di Pasar Hewan Terpadu Pengasih dapat terjual dengan laris," katanya, dikutip dari ANTARA.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kulon Progo, Hamam Cahyadi, justru mempertanyakan maksud dari pasar hewan terpadu. Ia menilai, belum ada keterpaduan antara pasar klitikan, pasar burung, pasar ayam, serta pasar sapi dan kambing.
"Pasar Hewan Terpadu Pengasih belum mencerminkan keterpaduan antarpasar yang direlokasi. Selain itu, belum merepresentasikan konsep keterpaduan," ujar Hamam.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Edy Priyono mengungkapkan, saat rapat kerja dengan DPP, pihaknya telah berpesan supaya pemindahan pasar hewan harus diikuti turunannya. Ia mengatakan, pasar ayam dan klitikan tidak bisa dipisahkan karena kultur pedagang dan pembeli sudah terbangun.
"Kami sudah memperingatkan Dinas Pertanian dan Pangan untuk berhati-hati saat sebelum memindahkan pedagang, hal ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat," kata dia.
Baca Juga: Jomblo, Malam Minggu Prilly Latuconsina Sering Diledek Orangtua
Senada, anggota Komisi II DPRD Kulon Progo, Septi Nur Anggraeni, turut meminta DPP untuk memberi keringanan pada pedagang supaya mereka tidak membayar retribusi sampai pasar ramai.
"Pedagang juga mengeluh dagangan tidak laku. Di sisi lain mereka harus membayar retribusi setiap harinya. Hal ini memberatkan mereka," ungkap Septi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Peringatan Dini BMKG: Akhir Pekan di Jogja Berpotensi Hujan Badai Petir dan Angin Kencang
-
Wajib Coba! 7 Kuliner Legendaris Jogja Paling Dicari Wisatawan, Lengkap Pagi hingga Malam
-
BBRI Masih Menarik di Tengah Tekanan Saham Bank, Fundamental Kuat Jadi Andalan
-
UMP Jogja Masih Rendah, Buruh Lelah Suarakan Kenaikan Upah dan Kesejahteraan saat May Day
-
Sahid Tour Siap Berangkatkan 492 Jamaah Haji, Beri Bekal Lewat Program Manasik 3 Hari