SuaraJogja.id - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo didesak Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk menata kembali konsep Pasar Hewan Terpadu Pengasih. Desakan ini menyusul banyaknya pedagang yang mengeluh tidak laku.
Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Priyo Santoso mengatakan, Pasar Hewan Terpadu Pengasih perlu penyempurnaan sarana dan prasarana, seperti pelebaran jalan hingga konsep pengembangan pasar tersebut.
"Di Pasar Burung Wates, pedagang jualan setiap pasaran hitungan Jawa Wage dan Pahing. Di Pasar Hewan Terpadu Pengasih, hari pasarannya hanya Legi. Hal ini membuat omzet pedagang turun drastis," kata Priyo di Kulon Progo, Selasa (11/2/2020).
Ia juga meminta, konsep Pasar Hewan Terpadu Pengasih dibuat lebih tegas antara pedagang pasar klitikan, pasar burung, pasar ayam, serta pasar sapi dan kambing. Menurutnya, DPP harus mendesain ulang hari pasaran Pasar Hewan Terpadu Pengasih agar pedagang tidak merugi.
"Harapannya, dagangan yang dijual di Pasar Hewan Terpadu Pengasih dapat terjual dengan laris," katanya, dikutip dari ANTARA.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kulon Progo, Hamam Cahyadi, justru mempertanyakan maksud dari pasar hewan terpadu. Ia menilai, belum ada keterpaduan antara pasar klitikan, pasar burung, pasar ayam, serta pasar sapi dan kambing.
"Pasar Hewan Terpadu Pengasih belum mencerminkan keterpaduan antarpasar yang direlokasi. Selain itu, belum merepresentasikan konsep keterpaduan," ujar Hamam.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Edy Priyono mengungkapkan, saat rapat kerja dengan DPP, pihaknya telah berpesan supaya pemindahan pasar hewan harus diikuti turunannya. Ia mengatakan, pasar ayam dan klitikan tidak bisa dipisahkan karena kultur pedagang dan pembeli sudah terbangun.
"Kami sudah memperingatkan Dinas Pertanian dan Pangan untuk berhati-hati saat sebelum memindahkan pedagang, hal ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat," kata dia.
Baca Juga: Jomblo, Malam Minggu Prilly Latuconsina Sering Diledek Orangtua
Senada, anggota Komisi II DPRD Kulon Progo, Septi Nur Anggraeni, turut meminta DPP untuk memberi keringanan pada pedagang supaya mereka tidak membayar retribusi sampai pasar ramai.
"Pedagang juga mengeluh dagangan tidak laku. Di sisi lain mereka harus membayar retribusi setiap harinya. Hal ini memberatkan mereka," ungkap Septi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
Pilihan
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
Terkini
-
Dominasi Lapangan, SMK Nusantara dan MAN 1 Kabupaten Sukabumi Jadi Juara AXIS Nation Cup 2026
-
Gandeng 43 Kampus Muhammadiyah, PERADI Profesional Perkuat Pendidikan dan Integritas Advokat
-
Coach Justin Nilai AXIS Nation Cup Buka Jalan Talenta Muda ke Level Profesional
-
Gratis! Grand Final AXIS Nation Cup 2026 Hadirkan 16 Tim dan Deretan Artis
-
Pasca Ramai Seruan Boikot, RANS Carnival di Maguwoharjo Ditinggal Musisi dan UMKM