Komisi X DPR RI Tinjau Sekolah Rusak di Bantul, 3 Kelas Perlu Direnovasi

SuaraJogja.id - Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Bantul, Jumat (28/2/2020), Komisi X DPR RI meninjau bangunan yang rusak di area SMPN 1 Kasihan, Bantul. Kepala Sekolah SMP N 1 Kasihan Supratikno menyampaikan, ada tiga kelas yang membutuhkan perbaikan.

"Karena bangunan sejak tahun '73. Kami [pihak sekolah] takut ruangan kurang nyaman," kata Supratikno saat ditemui SuaraJogja.id di sekolah, Jumat.

Tiga kelas yang membutuhkan renovasi mengalami kerusakan pada bagian dinding, yang dinilai sudah tidak kokoh lagi, bagian atap kayunya sudah rapuh, serta posisi lantai terletak lebih rendah dari halaman.

Hingga saat ini, hanya ada satu ruangan yang tidak lagi digunakan karena dirasa kurang nyaman. Sementara, dua ruangan lainnya masih digunakan sebagai ruang kelas 7A dan 7D, masing-masing diisi 32 siswa.

Baca Juga: Bikin Haru, Begini Sikap Istri Pertama Usai Erix Soekamti Putuskan Poligami

Supratikno mengaku sudah melakukan peninjauan dengan tukang untuk memastikan kemanan ruangan yang digunakan. Sementara, satu ruangan yang tidak digunakan dinilai sudah tidak nyaman ditempati.

"Tanggapannya positif karena tadi rombongan melihat secara langsung," kata Supratikno.

Ia menjelaskan, proposal perbaikan diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dan diterima dengan positif oleh rombongan Komisi X DPR RI, yang juga didampingi staf Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Sebelumnya, Supratikno mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan perbaikan. Namun, dari dinas belum ada anggaran.

"Harapan kita karena sudah dikunjungi langsung, ya lekas ada perbaikan. Supaya semuanya aman dan nyaman," kata Supratikno.

Baca Juga: Sewa Pesawat Garuda, Pemerintah Tak Ingin Jokowi Capek Saat ke Amerika

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul Isdarmoko menyampaikan, pihaknya selama ini selalu memperhatikan kondisi sekolah di kawasan Kabupaten Bantul. Namun, adanya keterbatasan anggaran membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul menerapkan sistem skala prioritas, sehingga belum ada anggaran yang bisa diberikan untuk melakukan renovasi di Kabupaten Bantul.

"Kalau anggaran dari kami kalau dibandingkan dengan kebutuhan kan tidak menjangkau," kata Isdarmoko saat ditemui di ruangannya.

Dengan kondisi tersebut, Isdarmoko mengaku tidak bisa mencegah jika kemudian ada sumbangan dari wali murid karena hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan.