Aliansi Buruh Jogja: Tak Ada Transparansi dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan

Di sisi lain, kementerian keuangan melaporkan dana PBI APBN yang diperuntukkan masyarakat miskin dan tidak mampu ternyata sisa lebih dari Rp 25 triliun dalam 5 tahun ini. Sementara ada defisit sejumlah Rp 62 tiliun untuk PBPU.

Namun, secara tiba-tiba kenaikan ini dibatalkan pada 9 Maret 2020 melalui putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran, lantaran kenaikan ini dianggap tidak berkeadilan karena masyarakat semakin sulit mengakses layanan dengan jaminan kesehatan yang mahal.