SuaraJogja.id - Puluhan anggota Paguyuban Seksi Keamanan Keraton (paksi katon) yang mengatasnamakan diri elemen masyarakat anti-komunis Yogyakarta menggeruduk kantor DPRD DIY, Rabu (20/05/2020) siang. Sembari membawa sejumlah spanduk, sejumlah massa melakukan aksi menginjak dan membakar bendera Partai Komunis Indonesia (PKI).
Mereka menuding DPR dan DPRD sudah disusupi kader PKI. Mereka beralasan, hal itu disebabkan dalam pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dilakukan DPR tidak mengkaitkan Tap MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme leninisme sebagai rujukan atau konsideran.
“Sejak 2009 kami melihat kader PKI sudah mulai menyusup [ke DPR] untuk dapat memilih dan dipilih. Apalagi ada surat keputusan dari MK kalau anak dan cucu kader PKI diberi kesempatan untuk punya hak pilih. Ini berlanjut sampai sekarang ada 200 PKI di DPR sehingga membuat kebijakan tidak mencantumkan Tap MPRS 25/1966 itu dalam RUU HIP,” ungkap Ketua Paksi Katon, Muhammad Suhud disela-sela aksi.
Suhud menilai, kondisi bangsa yang tengah carut marut dimanfaatkan oleh kader komunis melalui tangan-tangan partai politik untuk memperoleh status politik penuh.
Bahkan mereka menyebut, kader ini disinyalir ikut mewarnai haluan negara RI sekaligus menumpuk kekayaan untuk persiapan Pemilu 2024.
Menurutnya, mereka bisa saja menempatkan kader-kader komunis untuk duduk di pemerintahan. Oleh sebab itu, massa menuntut adanya pelaksanaan pancatura.
Diantaranya pemerintah harus mengembalikan UUS 1945 seperti bentuk aslinya. Selain itu, mencabut surat keputusan MK tentang diberinya hak memilih dan dipilih kader komunis.
Yang tak kalah, sambung dia, perlu adanya reformasi total tatanan berbangsa dan bernegara. Kabinet Indonesia Maju yang berisi para avonturir politik juga perlu dirombak.
"Karenanya kami menuntut kalau sampai nanti Tap MPRS 25/1966 dihapus dari RUU HIP, lebih baik DPR dibubarkan saja,” imbuhnya.
Baca Juga: Sisi Gelap di Balik Antrean Beli Alkohol Usai Pelonggaran Lockdown India
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Diduga Aniaya Istri Kedua, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Dipolisikan
-
Kasus Suap DPRD, KPK Periksa 4 Mantan Anggota Dewan Sumut
-
Sambangi DPRD Gresik, Keluarga Korban Pemerkosaan Minta Nur Hudi Disanksi
-
Kasus Suap Anggota DPRD Sumut, KPK Periksa 4 Mantan Pejabat
-
Anies Belanja Lahan untuk RTH di Tengah Pandemi, Ketua DPRD: Saya Kaget
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Upacara HUT RI ke-81 di Kulon Progo Berlangsung Tanpa Tenda Pejabat, Seluruh Peserta Berdiri Sejajar
-
Ketika Persoalan Bangsa Tak Kunjung Usai, Bendera 25 Meter Mengingatkan Arti Cinta Tanah Air
-
Civitas Akademika Jogja Pilih Sindir MBG, Kopdes hingga Korupsi Lewat Karnaval Kemerdekaan
-
Perubahan Iklim Mulai Menggerus Produktivitas Ternak, Pakar UGM Dorong Strategi Baru
-
KKN Berubah Jadi Misi Kemanusiaan, 61 Mahasiswa UMY Bertahan di Tengah Bencana NTT