Grudug Kantor DPRD, Pengemudi Betor Protes Banyak Bantuan Tak Tepat Sasaran

SuaraJogja.id - Sebanyak 30 orang anggota Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) menggerudug kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDP) Kabupaten Bantul, Senin (15/6/2020). Para pengemudi Becak Motor (Betor) tersebut mempertanyakan data perihal penerima bantuan sosial Covid-19. 

Sebagai sektor yang turut terdampak dengan merebaknya wabah Covid-19, puluhan pengemudi betor tersebut mempertanyakan akurasi data penerima bantuan sosial dari pemerintah. Selama tiga bulan terakhir, mereka tidak memiliki penghasilan karena tidak ada pelanggan. Akibatnya, mereka kesulitan untuk bertahan hidup, terutama dalam menopang kebutuhan keluarga. 

Sementara, sejauh ini masih banyak pengemudi betor yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Mereka pun mengajukan protes karena di daerahnya justru tetangga dan saudara RT dan Dukuh yang menerima bantuan dari pemerintah. Puluhan pengemudi tersebut berharap DPRD dapat segera memberikan bantuan kepada anggota PBMY. 

Ketua PBMY DIY, Parmin menyampaikan, pihaknya merasa bantuan yang selama ini dibagikan oleh pemerintah salah sasaran. Sebab, ia dan kelompoknya sudah tiga bulan tidak mendapatkan penghasilan, namun masih banyak yang belum menerima bantuan. 

Baca Juga: Curhat Buruh, PHK Sepihak dan Lambatnya Penanganan Aduan Disnakertrans DIY

"Selama tiga bulan ini banyak yang belum tersentuh bantuan. Harapannya dengan sowan ke sini, dewan dapat mencarikan bantuan untuk teman-teman," ujarnya ditemui di teras kantor DPRD DIY. 

Parmin menyebutkan, bahwa sebagian besar anggotanya saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Selama tiga bulan belakangan, para pengemudi betor tersebut hanya mengandalkan bantuan yang diberikan oleh masyarakat. Ia menyebutkan, sebagian besar anggotanya tidak memiliki pekerjaan lain. 

Dari hasil audiensi dengan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Parmin mengaku mengapresiasi langkah dewan. Ia berharap anggota dewan tersebut dapat menepati janji yang disampaikan hari ini.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bantul, Subhan Nawawi menyampaikan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan. 

"Kita klarifikasi dulu, kita mintai keterangan bahwa mereka di dusunnya tidak mendapatkan bantuan," ujarnya. 

Baca Juga: Tinjau Pantai Parangtritis, Dinpar DIY: Pengunjung Akan Didata

Subhan mengatakan, pihaknya mengarahkan anggota PBMY untuk melakukan aduan di Pos Pelayanan Aduan Covid-19. Selanjutnya, hasil aduan akan diserahkan ke Bupati sebagai rekomendasi untuk penambahan data penerima bantuan sosial dari pemerintah.