SuaraJogja.id - Sebanyak 30 orang anggota Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) menggerudug kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDP) Kabupaten Bantul, Senin (15/6/2020). Para pengemudi Becak Motor (Betor) tersebut mempertanyakan data perihal penerima bantuan sosial Covid-19.
Sebagai sektor yang turut terdampak dengan merebaknya wabah Covid-19, puluhan pengemudi betor tersebut mempertanyakan akurasi data penerima bantuan sosial dari pemerintah. Selama tiga bulan terakhir, mereka tidak memiliki penghasilan karena tidak ada pelanggan. Akibatnya, mereka kesulitan untuk bertahan hidup, terutama dalam menopang kebutuhan keluarga.
Sementara, sejauh ini masih banyak pengemudi betor yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Mereka pun mengajukan protes karena di daerahnya justru tetangga dan saudara RT dan Dukuh yang menerima bantuan dari pemerintah. Puluhan pengemudi tersebut berharap DPRD dapat segera memberikan bantuan kepada anggota PBMY.
Ketua PBMY DIY, Parmin menyampaikan, pihaknya merasa bantuan yang selama ini dibagikan oleh pemerintah salah sasaran. Sebab, ia dan kelompoknya sudah tiga bulan tidak mendapatkan penghasilan, namun masih banyak yang belum menerima bantuan.
"Selama tiga bulan ini banyak yang belum tersentuh bantuan. Harapannya dengan sowan ke sini, dewan dapat mencarikan bantuan untuk teman-teman," ujarnya ditemui di teras kantor DPRD DIY.
Parmin menyebutkan, bahwa sebagian besar anggotanya saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Selama tiga bulan belakangan, para pengemudi betor tersebut hanya mengandalkan bantuan yang diberikan oleh masyarakat. Ia menyebutkan, sebagian besar anggotanya tidak memiliki pekerjaan lain.
Dari hasil audiensi dengan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Parmin mengaku mengapresiasi langkah dewan. Ia berharap anggota dewan tersebut dapat menepati janji yang disampaikan hari ini.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bantul, Subhan Nawawi menyampaikan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan.
"Kita klarifikasi dulu, kita mintai keterangan bahwa mereka di dusunnya tidak mendapatkan bantuan," ujarnya.
Baca Juga: Curhat Buruh, PHK Sepihak dan Lambatnya Penanganan Aduan Disnakertrans DIY
Subhan mengatakan, pihaknya mengarahkan anggota PBMY untuk melakukan aduan di Pos Pelayanan Aduan Covid-19. Selanjutnya, hasil aduan akan diserahkan ke Bupati sebagai rekomendasi untuk penambahan data penerima bantuan sosial dari pemerintah.
Anggota DPRD Saweran
Setelah menerima aspirasi yang disampaikan para pengemudi betor, sejumlah anggota DPRD Bantul berinisiatif melakukan saweran untuk ikut meringankan beban mereka.
"Karena dia mintanya secepatnya, ya istilahnya ada bantingan dari anggota dewan," kata Subhan.
Lebih jauh Subhan menjelaskan, hasil audiensi dengan PBMY tersebut akan disampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan lainnya. Rencananya, para anggota Dewan akan menggelar iuran untuk membantu pengemudi betor yang terdampak covid-19. Sedangkan, laporan yang diajukan akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
BRI Umumkan Dividen Rp52,1 Triliun, Didukung Laba Rp56,65 Triliun
-
BRI Group Buka Pegadaian di Timor Leste, Perluas Layanan UMi
-
BRI Salurkan Banknotes SAR 152,49 Juta untuk Haji 2026, 203.320 Jemaah Bisa Gunakan di Tanah Suci
-
BRI Permudah Investasi Lewat Cicil Emas BRImo, Proses 60 Detik
-
Belum Berlaku Pekan Ini, Pemkab Sleman Masih Sinkronkan Jadwal WFH dengan Instansi Vertikal