SuaraJogja.id - Desakan untuk menunda Pilkada 2020 ramai disuarakan masyarakat, melalui media sosial salah satunya. Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) pun mengungkapkan perlunya pemerintah untuk mendengarkan usulan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
PolGov UGM mengungkapkan, pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Meski begitu, Indonesia termasuk ke dalam 67 negara yang tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan 72 negara telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilu.
Pilkada 2020 di Indonesia pada 9 Desember 2020 mendatang akan dilaksanakan di 270 daerah (8 Pilgub, 224 kabupaten, dan 37 kota di 32 provinsi) dan kini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
PolGov UGM pun melakukan analisis tentang topik penundaan Pilkada 2020 melalui Laboratorium Big Data Analysis.
Baca Juga: KPU Medan Batasi Dana Kampanye Pilkada Jadi Rp 36,2 Miliar
Dari analisis tersebut, terdapat sejumlah temuan tentang topik penundaan Pilkada 2020. Di antaranya, topik ini cukup santer diperbincangkan warganet di Twitter dan diberitakan media.
Salah satu puncaknya terjadi pada 21 September 2020, setelah Muhammadiyah dan NU memberikan pernyataan resmi untuk tak menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi.
PolGov UGM menemukan bahwa masyarakat belum yakin dengan rancangan pemerintah terkait pilkada di tengah pandemi.
Kesimpulan itu terlihat dari besarnya respons publik terhadap rekomendasi kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Untuk itu, PolGov UGM menyarankan, "pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mengapresiasi hal ini dan terus menjalankan komunikasi serta kolaborasi dengan kedua organisasi tersebut sebagai upaya untuk mempersiapkan setiap tahapan dengan mengedepankan pelaksanaan protokol kesehatan."
Baca Juga: Paslon Pilkada 2020 Jadikan Pencegahan Covid-19 sebagai Tema Kampanye
Temuan lain menunjukkan bahwa isu kesehatan paling banyak dikaitkan dengan pemberitaan tentang penundaan Pilkada 2020.
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan