SuaraJogja.id - Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) DIY mendatangi Kompleks Kepatihan Yogyakarta untuk bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Senin (2/11/2020). Mereka terdiri dari perwakilan BEM berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di DIY.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan klarifikasi terkait aksi unjuk rasa buruh di DIY yang melibatkan bentrokan pada 8 Oktober 2020 lalu. BEM SI DIY menolak tuduhan terlibat dalam aksi perusakan sejumlah fasilitas dan sarana publik.
"Kami tidak berafiliasi dengan kepentingan politik praktis apa pun," ujar Koordinator Umum Forum BEM SI DIY Muhammad Asfar Yakib Untung usai audensi.
Berbagai aksi vandalisme yang terjadi dalam berbagai unjuk rasa, menurut Asfar, bukan agenda terencana mahasiswa.
Baca Juga: Perempuan Polandia Tuntut Pemerintah Batalkan Larangan Aborsi
Namun, aksi tersebut merupakan tindakan oknum-oknum tertentu yang ingin membuat gaduh untuk mengadu domba dan membuat gap antara masyarakat dan beberapa kelompok yang menyampaikan aspirasi.
Meski menolak terbitnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Demonstrasi disebutkan bisa menjadi jalan aspirasi terakhir yang bisa ditempuh bila menyangkut kepentingan masyarakat.
"Kami mengajak semua pihak untuk mengingat keistimewaan Yogyakarta yang mengedepankan kultur intelektualnya," ujarnya.
Sementara, Sekda DIY Baskara Aji mengungkapkan, Pemda tidak mempermasalahkan berbagai kegiatan mahasiswa, termasuk melakukan aksi unjuk rasa asal mereka meminta izin kepada pihak yang berwenang.
"Jangan melakukan aksi demo bila tidak ada izin dari kepolisian karena itu ketentuan," ujarnya.
Baca Juga: Soal Pelanggaran Prokes Covid-19, Rocky: Pemerintah Gagal Yakinkan Publik
Sultan, menurut Aji, juga berpesan agar mahasiswa bisa melihat kondisi saat berunjuk rasa. Bila ada potensi ditunggangi oknum-oknum tertentu, maka mereka diminta menunda atau membatalkan aksi tersebut untuk mengantisipasi aksi anarkis.
Berita Terkait
-
Malang Membara: Demo Tolak UU TNI Ricuh, Pos DPRD Dibakar, Puluhan Luka!
-
Jejak Digital Annisa Mahesa Heran Lihat Orang Demo: Buat Apa?
-
Revisi UU TNI Disahkan: Militer Kembali Berpolitik? Ini Kata Aktivis HAM
-
Unjuk Rasa Desak KPK Selesaikan Kasus Korupsi di Banggai
-
700 Kasus Femisida, Aliansi Perempuan Beri Rapor Merah Prabowo-Gibran di Hari Perempuan Internasional!
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu