UU Cipta Kerja Ditandatangani Presiden, Rocky Gerung: Sudah Bisa Diduga

SuaraJogja.id - Menyoroti Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengamat politikRocky Gerung mengatakan bahwa semua yang dilegalkan tengah malam bermakna akan adanya rencana kejahatan baru karena tidak ada saksi, matahari, dan dalam keadaan samar-samar. Dari kesamar-samaran itu, kata dia, kemudian ditemukan pasal-pasal bolong.

Ia menyebutkan pula pepatah yang berbunyi, "Bila akal tidur maka monster akan bangun." Rocky menilai bahwa pemerintah mengadopsi pepatah tersebut -- saat media tengah tertidur, mereka membangunkan monster, yakni dengan menandatangi UU Cipta Kerja.

"Kebaikan selalu menganggap malam hari orang tidak akan berbuat kejahatan karena orang tidur semua. Ternyata yang tidak tidur itu kekuasaan, dalam upaya untuk merencanakan kejahatan," tutur Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official.

Bagi Rocky tidak mengejutkan bahwa Jokowi tidak akan membatalkan UU Cipta Kerja. Menurutnya, baik buruh, mahasiswa, dan intelek pasti sudah menduga hal ini. Ia pun mengatakan, yang terjadi adalah, 1.800 lembar kejahatan diselundupkan ke dalam lembar negara.

Pria kelahiran Manado ini mengatakan, masyarakat harus benar-benar mengerti bahwa UU Cipta Kerja adalah keinginan yang sudah dicanangkan sejak Presiden Jokowi memasuki periode keduanya. Bahkan, Rocky juga menyebut presiden menjadi tawanan dalam kepentingan yang lebih besar.

Mengacu pada terbentuknya UU Cipta Kerja di tengah pandemi, Rocky menilai, ada kemungkinan munculnya UU lain yang makin tidak berpihak kepada rakyat. Sebab, seluruh peralatan pemerintah untuk mengembalikan ekonomi sudah tidak ada.

UU Cipta Kerja telah disahkan pemerintah di tengah situasi pandemi. Rocky mengungkapkan bahwa momentum merebaknya wabah corona justru dimanfaatkan untuk merampok anggaran. Ia pun membuat perumpamaan, pemerintah membiarkan masyarakat meningkatkan imunnya sendiri.

"Seluruh rumus yang dia pakai sudah tidak bekerja. Segala macam kebijakan hilang, maka dia memanfaatkan momentum covid ini untuk merampok anggaran," imbuhnya.

Sementara, lanjut dia, anggaran yang sedianya digunakan untuk meningkatkan imunitas masyarakat, yakni bantuan sosial dan sebagainya, justru diotak-atik dan dipindahkan dalam bentuk proyek relaksasi, insentif, dan berbagai macam lainnya.

Baca Juga: Akibat Hujan Deras, Belasan Makam di TPU Minomartani Amblas

Rocky Gerung menyebutkan, Omnibus Law adalah senjata pemerintah untuk merampok masyarakat karena dibentuk terlepas dari audit. Ia melanjutkan, pemerintah tengah menggunakan sisa-sisa kekuasaannya untuk membentuk rezim baru yang juga telah mereka rencanakan di 2024.

"Saya mau sebut aja ini orkestrasi kejahatan dan keadilan, tidak ada cara lain atau cara yang lebih sopan untuk menyebut," tukasnya.

Sayangnya, pemimpin dari orkestra tersebut, menurut Rocky Gerung, tidak memahami not balok, sehingga yang dihasilkan dari orkestra ini adalah sebuah kericuhan yang terjadi dalam tubuh orkestra itu sendiri. Masing-masing anggota bisa melakukan improvisasi sendiri.

Ia mengatakan pula, sejauh ini, masyarakat madani justru makin tidak memiliki kekuatan melawan pemerintah; apa pun yang diinginkan pemerintah dinilai seolah dengan mudah dilakukan. Rocky Gerung menilai, yang mati sebenarnya adalah para senior dari masyarakat madani yang sudah menjabat di istana.

Masyarakat sipil, katanya, tidak lagi diwakili oleh mahasiswa, tetapi justru siswa SMA dan STM. Ia menjelaskan bahwa tugas masyarakat sipil dalam demokrasi adalah melakukan pembangkangan sipil; jika kekuatan oposisi sudah tidak memungkinkan, maka parlemen jalanan adalah jalan yang paling masuk akal.

"Tentu ada jalan lain yang pemerintah sodorkan," imbuhnya.