Din Syamsuddin Duga Pemanggilan Anies Baswedan Bernuansa Politik

SuaraJogja.id - Neno Warisman ikut berkomentar mengenai pemanggilan Anies Baswedan atas adanya kerumunan di kawasan DKI Jakarta saat fase PSBB Transisi. Mengutip pendapat Din Syamsuddin, Neno membenarkan adanya nuansa politik dalam pemanggilan Anies oleh Polda untuk diminta klarifikasi.

Dalam videonya, Neno menceritakan jika ia juga sempat dipanggil oleh Bareskrim untuk diminta keterangan. Sebanyak 16 pertanyaan dipaparkan padanya dengan mengambil waktu beberapa jam. Diperiksa bersama dengan Rocky Gerung, Neno mengaku sebenarnya ia tidak pernah hadir dalam acara yang diprakarsai oleh sekelompok orang itu.

"Saya diminta keterangannya, dan disangka hadir. Padahal saya gak hadir, bahkan saya gak kenal dengan pembicaranya," ujar Neno.

Ia merasa prihatin mendengar hal-hal yang belakangan ini terjadi dan menimpa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mantan penyanyi ini menilai, bahwa mantan menteri pendidikan itu sudah bekerja dengan sangat keras. Bahkan ia juga bersebrangan pandangan dengan sosok pria berkacamata tersebut.

Baca Juga: Periksa Anies soal Hajatan Rizieq, Polda: Jangan Ada Sebutan Kriminalisasi

Selanjutnya, aktivis keagamaan ini juga mengatakan bahwa ia tidak rela jika sampai muncul denda sebesar Rp 5 juta. Menurutnya, saat ini masyarakat tengah berada dalam kepanikan dan kebingungan. Namun, ada satu tokoh yang menurut Neno tidak akan merasa kebingungan untuk memberikan pendapat dan pandangan.

Presidium KAMI, Din Syamsuddin menyebutkan bahwa pemanggilan Polda kepada Anies bernuansa politik dan justru menjadi bumerang untuk rezim pemerintah. Pemanggilan kepala daerah itu disebut bisa dipandang sebagai drama penegakan hukum yang irasional dan tidak wajar.

"Belum pernah terjadi Polda memanggil seorang Gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi," terang Din Syamsudin dalam tulisan yang dibacakan Neno.

Hal serupa belum pernah terjadi kecuali dalam rangka penyelidikan. Din mempertanyakan kenapa bukan Kapolda yang datang menemui Gubernur. Sebab izin dan tanggung jawab kerumunan yang melanggar protokol kesehatan dinilai Din berada pada pihak kepolisian.

Selanjutnya, Din berpendapat bahwa kejadian itu merupakan preseden buruk yang justru akan memperburuk citra Polri. Menurutnya pihak kepolisian bereaksi berlebihan dan berkesan ada diskriminasi dengan tidak melakukan hal serupa kepada kepala daerah lainnya yang didaerahnya juga terjadi kerumunan.

Baca Juga: Soal Habib Rizieq dan Anies Baswedan, Rocky Gerung: Istana Sudah Berantakan

"Tindakan ini akan jadi bumerang bagi rezim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan," lanjut Din.