SuaraJogja.id - Terjeratnya dua menteri atas kasus korupsi membuktikan bahwa periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi dijalankan dengan mengabaikan keterlibatan partisipasi publik guna mendukung kebijakannya. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik UMG, Mada Sukmajati.
Padahal, kebijakan dari salah satu menteri yang tertangkap KPK tersebut sudah menuai kontroversi di masyarakat. Namun, kesannya seolah dibiarkan saja oleh Jokowi hingga akhirnya tertangkap tangan oleh KPK.
“Kesannya Pak Jokowi sudah cenderung meninggalkan energi partisipasi publik, merasa mampu berhadapan sendiri dengan partai politik atau bahkan terintegrasi dengan kekuatan politik,” kata Mada Sukmajati dalam menanggapi Evaluasi Kinerja Menteri dan Reshuffle Kabinet Jokowi di Penghujung Akhir Tahun, seperti dilansir dari laman resmi UGM, Kamis (17/12/2020).
Dua menteri yang ditangkap KPK, Edhi Prabowo dan Juliari Batubara, menurut Mada, keduanya berasal dari Partai Politik. Bahkan, pun dua menteri sebelumnya pada periode pertama, Idrus Marham dan Imam Nahrawi, juga berasal dari Partai Politik.
Baca Juga: Saat Pandemi Covid-19, UGM Berinovasi di Bidang Riset Kesehatan
Ia berpendapat, menteri yang berasal dari partai berpotensi melakukan praktik korupsi dalam pengambilan kebijakan di Kementeriannya. Sebab, menteri yang berasal dari partai sering menjadi salah satu sumber pendanaan bagi partai.
“Sudah menjadi rahasia umum, jabatan kementerian, BUMN dan lembaga, jadi sapi perah untuk sumber pemasukan partai dalam rangka menjalankan organisasi, kampanye dan meningkatkan citra di publik ,” katanya.
Rencana Jokowi melakukan pergantian posisi menteri baru untuk Kementerian Sosial dan KKP yang rencananya masih diisi dari kader partai menurutnya bisa jadi momentum bagi Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Tidak mudah bagi Presiden Jokowi lepas dari belenggu partai. Kepemimpinan beliau akan diuji direshuffle kali ini, jika tidak, maka akan melahirkan fenomena yang sama, tetap ada korupsi dari para menterinya,” katanya.
Soal kriteria calon menteri baru yang akan dipilih, ia menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan pada aspek integritas, kompetensi dan bebas dari tekanan partai politik.
Baca Juga: Sinergi 5K, Menteri-Menteri Jokowi Nitilaku Virtual di UGM
“Tidak hanya soal kinerja tapi integritas dan politik karena tidak sepenuhnya menteri bebas dari tekanan politik,” paparnya.
Disamping itu, Mada juga mengusulkan agar Jokowi melibatkan kembali partisipasi publik untuk mendukung setiap kebijakannya. Sebab, saat ini pubik beranggapan bahwa Presiden Jokowi sudah terkonsolidasi oleh oligarki partai.
“Presiden Jokowi perlu membuka diri dengan energi partisipasi publik ketika berhadapan dengan partai politik,” tukasnya.
Berita Terkait
-
Jenguk Cucu Naik Pesawat Komersil, Iriana Jokowi Tenteng Tas Chanel Harganya Selangit
-
Bahlil Jawab Kabar Jokowi OTW Jakarta Lalu Gabung Golkar: Nanti Dilihat Saja Lah
-
Mantan Bos Timah Ungkap Tak Pernah Lihat Laporan Dokumen Kerugian Negara Rp300 Triliun
-
Thomas Lembong Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula, Mahfud MD Ungkap Unsur Pidananya
-
Pilkada Jateng Rasa Pilpres: Pertarungan Politik Lanjutan Megawati dan Jokowi?
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Jordi Onsu Terang-terangan Ngaku Temukan Ketenangan dalam Islam
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
-
Review DADOO: Nostalgia Game Ular Tangga yang Bisa Main Multiplayer Secara Online
Terkini
-
AI Ancam Lapangan Kerja?, Layanan Customer Experience justru Buat Peluang Baru
-
Dampak Kemenangan Donald Trump bagi Indonesia: Ancaman Ekonomi dan Tantangan Diplomasi
-
Pengawasan Miras di DIY sangat Lemah, Sosiolog UGM Tawarkan Solusi Ini
-
Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
-
Ini Perbedaan Alergi Susu dan Intoleransi Laktosa pada Anak