SuaraJogja.id - Terjeratnya dua menteri atas kasus korupsi membuktikan bahwa periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi dijalankan dengan mengabaikan keterlibatan partisipasi publik guna mendukung kebijakannya. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik UMG, Mada Sukmajati.
Padahal, kebijakan dari salah satu menteri yang tertangkap KPK tersebut sudah menuai kontroversi di masyarakat. Namun, kesannya seolah dibiarkan saja oleh Jokowi hingga akhirnya tertangkap tangan oleh KPK.
“Kesannya Pak Jokowi sudah cenderung meninggalkan energi partisipasi publik, merasa mampu berhadapan sendiri dengan partai politik atau bahkan terintegrasi dengan kekuatan politik,” kata Mada Sukmajati dalam menanggapi Evaluasi Kinerja Menteri dan Reshuffle Kabinet Jokowi di Penghujung Akhir Tahun, seperti dilansir dari laman resmi UGM, Kamis (17/12/2020).
Dua menteri yang ditangkap KPK, Edhi Prabowo dan Juliari Batubara, menurut Mada, keduanya berasal dari Partai Politik. Bahkan, pun dua menteri sebelumnya pada periode pertama, Idrus Marham dan Imam Nahrawi, juga berasal dari Partai Politik.
Baca Juga: Saat Pandemi Covid-19, UGM Berinovasi di Bidang Riset Kesehatan
Ia berpendapat, menteri yang berasal dari partai berpotensi melakukan praktik korupsi dalam pengambilan kebijakan di Kementeriannya. Sebab, menteri yang berasal dari partai sering menjadi salah satu sumber pendanaan bagi partai.
“Sudah menjadi rahasia umum, jabatan kementerian, BUMN dan lembaga, jadi sapi perah untuk sumber pemasukan partai dalam rangka menjalankan organisasi, kampanye dan meningkatkan citra di publik ,” katanya.
Rencana Jokowi melakukan pergantian posisi menteri baru untuk Kementerian Sosial dan KKP yang rencananya masih diisi dari kader partai menurutnya bisa jadi momentum bagi Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Tidak mudah bagi Presiden Jokowi lepas dari belenggu partai. Kepemimpinan beliau akan diuji direshuffle kali ini, jika tidak, maka akan melahirkan fenomena yang sama, tetap ada korupsi dari para menterinya,” katanya.
Soal kriteria calon menteri baru yang akan dipilih, ia menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan pada aspek integritas, kompetensi dan bebas dari tekanan partai politik.
Baca Juga: Sinergi 5K, Menteri-Menteri Jokowi Nitilaku Virtual di UGM
“Tidak hanya soal kinerja tapi integritas dan politik karena tidak sepenuhnya menteri bebas dari tekanan politik,” paparnya.
Disamping itu, Mada juga mengusulkan agar Jokowi melibatkan kembali partisipasi publik untuk mendukung setiap kebijakannya. Sebab, saat ini pubik beranggapan bahwa Presiden Jokowi sudah terkonsolidasi oleh oligarki partai.
“Presiden Jokowi perlu membuka diri dengan energi partisipasi publik ketika berhadapan dengan partai politik,” tukasnya.
Berita Terkait
-
KPK Menang Praperadilan, Cabup Situbondo Karna Suswandi Tetap Tersangka Korupsi Dana PEN
-
Prediksi Cak Imin: RK-Suswono dan Luthfi-Taj Yasin Kuasai Pilkada Jakarta-Jateng
-
Jadi Tersangka Korupsi, Rohidin Mersyah Tetap Bisa Maju di Pilkada Bengkulu 2024?
-
Amplop 'Serangan Fajar' Rohidin Mersyah Sebagian Sudah Didistribusikan, KPK: Mulai Rp 20 RIbu
-
Feri Amsari Ajak Masyarakat Kalahkan Paslon yang Didukung Jokowi: Agar Prabowo Pede Sebagai Presiden
Tag
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Saling Lapor Jelang Coblosan di Pilkada Sleman, Dugaan Money Politic hingga Kampanye saat Masa Tenang
-
Nasib Mary Jane: Komnas Perempuan Desak Pemerintah Perhatikan Hak-Hak Perempuan Rentan
-
3,9 Juta Penumpang Nikmati KA Subsidi, Libur Nataru Diprediksi Melonjak
-
Gelar Aksi di Gedung Dewan, Gabungan Rakyat Gunungkidul Tuntut Anggota DPRD Terlibat Video Tak Senonoh Dinonaktifkan
-
Belum Mendapat Informasi Lanjutan Soal Kepulangan Mary Jane, Keluarga Khawatirkan Hal Ini