SuaraJogja.id - Presiden Joko Widodo baru saja melantik enam orang menteri dan lima wakil menteri baru yang akan mendampinginya di Kabinet Indonesia Maju. Dari lima wakil menteri yang baru saja dilantik, terselip cerita sosok Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang sempat ditawari posisi wakil menteri namun akhirnya menolak.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @abe_Mukti, ia menceritakan kronologi dirinya ditawari posisi wakil menteri. Awalnya, ketika Mu'ti dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim ia mengaku bersedia bergabung dalam pemerintahan jika diberikan amanah.
"Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah. Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik," cuit Mu'ti.
Sempat mengaku bersedia, Mu'ti kemudian berubah pikiran. Setelah mengukur kemampuan dirinya, Mu'ti merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang dinilai sangat berat tersebut. Menurutnya, ia bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut. Melalui berbagai pertimbangan, Mu'ti memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia berharap itu adalah keputusan yang terbaik.
"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri," imbuh Mu'ti.
Sejak diunggah Rabu (23/12/2020), cuitannya yang menolak jabatan wakil menteri tersebut sudah disukai lebih dari 3000 pengguna Twitter. Ada 600 lainnya yang membagikan ulang dan seratus di antaranya menggunakan kutipan. Dari tanggapan yang ditinggalkan warganet di kolom komentar, ada yang menyambut baik keputusan Mu'ti dan begitu juga sebaliknya.
"Karakter Muhammadiyah tidak gila jabatan, selalu jadi mitra pemerintah dalam pembangunan tapi kritis terhadap kebijakan yang merugikan umat, Jazakumullah prof," tulis akun @mr_koeneng.
"Yang utama adalah tetap menyuarakan dan melakukan kebaikan bagi kepentingan umat. Peran yang diambil bisa di dalam atau di luar. Terang-terangan atau bersembunyi. Tegas menghujam atau diplomatis bersiasat. Semoga Allah tetap menaungi dengan hidayah dan berkah-Nya. Aamiin," komentar akun @Gandawan.
"Langkah yang tepat. Orang nomor satu dan nomor dua di Muhammadiyah, prayoginipun bisa menjaga jarak dan berada di luar kekuasaan. Demi independensi dan kemandirian Muhammadiyah. Perserikatan bisa leluasa dalam bersikap dan berkiprah tanpa merasa 'ewuh' dan merasa 'terkooptasi'," tanggapan akun @109desember.
Baca Juga: Dulu Lawan Politik, Sandiaga Ungkap Alasan Bersedia jadi Pembantu Jokowi
Sementara akun @cymxio mengatakan, "Jabatan yang sekarang juga masih di lembaga pendidikan, mungkin pertimbangannya sayang meninggalkan jabatannya ya pak? Kan kalau masuk kabinet cuma 5 tahun. Tapi gak apa-apa lah pak semua manusia mempunyai hak untuk menolak tawaran yang diberikan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan