SuaraJogja.id - Kementerian Kesehatan akan mulai menyuntikkan vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021 mendatang. Kegiatan tersebut akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia.
Namun, politikus PKS Mardani Ali Sera justru cenderung tidak setuju dengan langkah tersebut. Menilai penyuntikan vaksin bisa menjadi hal yang berbahaya, Mardani menyarankan, penyuntikan perlu menunggu konfirmasi dari BPOM maupun MUI.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @MardaniAliSera, dosen tetap di Universitas Mercu Buana Jakarta ini mengatakan bahwa penetapan tanggal penyuntikan vaksin merupakan hal yang berbahaya.
Menurutnya, semua pihak harus bersabar menunggu rekomendasi dan izin dari BPOM RI dan MUI guna memastikan keamanan, mutu, khasiat, dan kehalalannya.
"Ini bahaya sekali, sudah keluar tanggal. Harusnya semua sabar menunggu rekomendasi dan Izin BPOM RI dan MUI, untuk memastikan keamanan, mutu, khasiat, dan kehalalannya. BPOM dan MUI harus diberi ruang tidak boleh ada intimidasi agar lebih teliti & hasil evaluasi maksimal," tulis Mardani.
Menurutnya, BPOM dan MUI harus diberi ruang supaya lebih teliti dan memiliki hasil evaluasi yang maksimal.
Ia juga mengingatkan bahwa vaksin belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan meskipun seluruh masyarakat sudah mendapatkan vaksin.
Mardani berdoa supaya semua orang di Indonesia diberi kemudan dalam menghadapi pandemi.
"Perlu diingatkan kembali bahwa vaksin belum tentu sesuai keinginan kita, maka protokol kesehatan harus tetap diterapkan meskipun seluruh masyarakat sudah di vaksin. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menghadapi pandemi dan selalu diberikan kesehatan #vaksin," imbuh Mardani.
Baca Juga: Syarat Melakukan Vaksinasi Covid-19 dan Tempat yang Diperbolehkan
Kemenkes sendiri melakukan penyuntikan vaksin tahap pertama dalam waktu dekat bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan serta masyarakat umum dalam program vaksinasi gratis secara bertahap.
Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan menerima suntikan vaksin pertama dan disiarkan secara langsung melalui media massa agar masyarkat bisa meyakini dan percaya.
Meskipun vaksinasi massal akan segera dilakukan, tetapi pemerintah juga masih terus mengingatkan supaya penerapan protokol kesehatan dilakukan secara baik dan benar.
Kepala daerah juga diminta untuk mulai mempersiapkan data orang-orang yang akan menerima vaksin tahap pertama serta mempersiapkan fasilitas kesehatan yang ada di masing-masing wilayah.
Sejak diunggah pada Selasa (5/1/2021), cuitan Mardani mengenai vaksin yang akan diberikan pada 13 Januari 2021 mendatang sudah disukai lebih dari 80 pengguna Twitter.
Ada puluhan lainnya yang juga ikut membagikan ulang dan beberapa diantaranya dengan kutipan. Sedangkan di kolom komentar juga ada beberapa warganet yang memberikan tanggapan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Roy Suryo Desak Kejari Jaksel Tangkap Silfester Matutina: Kalau Sudah Inkrah, Harus Dieksekusi!
- Bukan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung ke AC Milan Dikontrak 1 Tahun
- 3 Klub yang Dirumorkan Rekrut Thom Haye, Berlabuh Kemana?
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
Pilihan
-
Saham Terafiliasi Suami Puan Maharani Bergerak Abnormal, Langsung Kena Sentil BEI
-
Antam Tarik Utang Rp8 Triliun dari Bank Asing
-
Dirut Food Station Tersangka Tapi Beras Oplosan Terlanjur Beredar, Pramono Serukan Penarikan
-
Gegabah Blokir Rekening, Masyarakat Panik: Duit Saya Enggak Bisa Diakses
-
Tak Larang Warga Pasang Bendera One Piece, Wali Kota Solo: Keren dan Apik!
Terkini
-
Aksi Nekat Maling Sasar SD di Sleman, Uang Puluhan Juta Lenyap! Polisi Turun Tangan
-
Borobudur Dipakai Promosi Jogja? Blunder Dinas Pariwisata Bikin Geleng-Geleng Kepala
-
Mulai Agustus 2025: Pelajar Gunungkidul Bisa Cek Kesehatan Gratis! Ini Targetnya
-
APBD Siap Mengalir: Sekolah Rakyat Sleman Gunakan Tanah Kas Desa, Ini Detailnya
-
Bupati Utamakan Kesehatan Warga, Sebagian APBD Perubahan Bantul Dialokasikan untuk Biaya BPJS