SuaraJogja.id - Nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi jadi pilihan Presiden Jokowi untuk diajukan sebagai calon tunggal Kapolri yang baru. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan membongkar aib besar Polri yang harus segera diselesaikan.
Dalam kicauan di akun Twitter pribadinya @nazaqistsha, Novel Baswedan mengingatkan bahwa ada pekerjaan rumah yang cukup berat menanti Kapolri yang baru. Terutama menyelesaikan konflik di internal Polri.
Ia menyebutkan adanya sebuah fragmentasi di dalam tubuh Polri yang membuatnya sulit untuk melakukan reformasi.
“Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya,” tulis pesan tersebut seperti dikutip dari Hops.id, Jumat (15/12021).
Baca Juga: Harapan Novel Baswedan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit
Meski punya tantangan besar yang harus dihadapi, Novel Baswedan rupanya tak patah arang dan berharap jika Kapolri yang baru berani dan bisa tegas melakukan reformasi di tubuh Polri.
“Semoga Komjen Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri adalah pribadi yang berani dan antikorupsi. Sehingga Pak Sigit berani perbaiki Polri,” tutupnya pesan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun. Nama calon Kapolri dikirimkan ke DPR hari ini langsung oleh Mensesneg Pratikno.
Nama Komjen Sigit sebelumnya sudah masuk bursa calon Kapolri baru, dan masuk di antara 5 calon yang diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi. Saat ini ia menjabat Kabareskrim.
Menanggapi pengajuan calon Kapolri tunggal itu, pengamat intelijen dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai Komjen Sigit merupakan sosok tepat menjadi pimpinan Polri yang dibutuhkan sesuai dengan situasi kebangsaan hari ini.
Baca Juga: Wow! Calon Kapolri Listyo Disebut Dekat dengan Jawara dan Ulama Banten
Mengapa tepat? Menurut Simon, panggilan akrab Ngasiman Djoyonegoro, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika dan berdasarkan Pancasila tapi isu-isu SARA masih digunakan untuk menyerang pemerintah dan aparat penegak hukum.
Berita Terkait
-
Polri Akan Usut Kasus Ajudan Kapolri Ancam Tempeleng Jurnalis di Semarang
-
Wisata Jokowi, Rasa Cinta di Antara Suara Kritis Kita
-
Formappi Harap DPR Tak Ulang Kesalahan RUU TNI Saat Bahas RUU Polri
-
Belum Lebaran ke Megawati, Jokowi Disebut Masih Komunikasi dengan PDIP Lewat Puan
-
Dewan Pers: Perpol Polri Soal Jurnalis Asing Bertentangan dengan UU Pers dan Penyiaran
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan