Soroti Aliran Dana Formula E di Jakarta, Ferdinand Minta Anies Transparan

SuaraJogja.id - Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, gencar menyuarakan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satu yang berulang kali ia soroti adalah mengenai dana Formula E, yang dinilai hingga saat ini gelap gulita keterangannya dan tidak jelas.

Melalui cuitannya, ia mendesak Anies untuk bisa menjabarkan ke mana larinya dana tersebut dan meminta masyarakat serta jajaran pemerintah lainnya menyoroti hal itu.

Melalui akun Twitter pribadinya, @FerdinandHaean3, ia mengunggah video yang ditujukan untuk Anies. Membahas mengenai dana Formula E, Ferdinand meminta agar para pendukung Anies bisa menyaksikan video itu hingga tuntas supaya bisa memahami masalah dan substansi pertanyaannya, yang mungkin juga mewakili jutaan rakyat mengenai dana Formula E.

"Pak Gub @aniesbaswedan tolong pendukungnya disuruh nonton hingga selesai supaya paham masalah dan substansi pertanyaan saya yang mungkin mewakili jutaan rakyat tentang dana Formula E. Supaya Pak Gub juga bisa memberi keterangan secara terbuka, bukan hanya bicara dana aman tanpa bukti," tulis Ferdinand dalam cuitannya.

Dalam video berdurasi 2 menit yang ia unggah, Ferdinand mengatakan bahwa dana yang ia ungkit itu masih tidak jelas. Dikabarkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta telah membayarkan lisensi penyelenggaraan Formula E sebesar 31 juta poundsterling.

Musim 2019-2020, Pemprov membayar sebesar 20 juta poundsterling. Sedangkan acaranya sendiri disebut-sebut tidak terselenggara. Selanjutnya pada musim 2020-2021, Pemprov membayar sebagian dana senilai 11 juta poundsterling.

Faktanya, kata Ferdinand, federasi otomotif internasional telah mengeluarkan jadwal, dan Jakarta tidak masuk dalam agenda. Ferdinand mempertanyakan uang sebesar 31 juta poundsterling atau Rp560 M dilarikan ke mana.

"Nies, kau jawablah, kau transfer ke mana itu dana? Ke rekening siapa, atas nama siapa? Jelaskan," ujar Ferdinand.

Bukan hanya itu, Ferdinand juga menyoroti dana anggaran lainnya untuk menunjang penyelenggaraan ajang balapan tersebut, seperti anggaran untuk promosi, pembangunan sirkuit, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Tanyakan Dana Formula E, Ferdinand Hutahaean: Anies, Kau Transfer ke Mana?

Ia berharap, BPK bisa melakukan audit terhadap penyelenggaraan Formula E ini. Sebab sampai saat ini, belum ada pertanggungjawabannya, sedangkan APBD sudah berakhir.

Ferdinand mengaku menunggu rekomendasi dari BPK, apakah tindakan itu masuk dalam kategori yang tergolong dalam tindak pidana korupsi.

Ia juga meminta KPK untuk turun ke Jakarta menyelesaikan persoalan dana Formula E, yang disebut tidak berbentuk. Sementara saat ini, ada buzzer yang bekerja membangun opini dengan narasi konyol.

"Maka KPK sebagai pembasmi korupsi di negara ini harus turun ke Jakarta," imbuhnya.

Ia menekankan agar adanya surat dari Federasi Internasional bahwa dana tersebut dalam keadaan aman, begitu juga dengan kontrak penyelenggaraan jika memang agenda tersebut ditunda dan masih aman.

Sejak diunggah pada Kamis (21/1/2021), video tersebut sudah ditayangkan lebih dari 5.000 kali. Ada 900 lebih yang menekan tanda suka, dan 500 lainnya ikut membagikan. Beberapa juga memberikan komentar.

Baca cuitan Ferdinand DI SINI.

"Yang jadi pertanyaan. Apakah dibenarkan Lisensi dibayar mempergunakan dana APBD ??? Setau saya dibayar mempergunakan hasil penjualan Ticket seperti MXGP Semarang. Coba dilihat akte Notaris tentang perjanjiannya," tulis akun @Gempar****.

"Betul Bang duit sudah di setor ke org lain dan di LN terus bilang aman. kalau aman kenapa gak transfer saja ke koruptor kan akan aman kebiasaan orang tukang ngeles dan membuat kata-kata tanpa FAKTA dan DATA. Lalu post di media Pemprove padahal dilihat orang sebumi," komentar akun Gendo*****.

"Apa ada udang dibalik batu dan bantunya yang nutupin orang yang punya kekuatan untuk angkat dan nutupin tuh udang orabg pintar ngajar orang goblok denger. Saya denger aja deh," tanggapan akun @ebenb*****.

Sementara akun @BILLYSE***** menyampaikan, "Uber terus bang jangan kasih kendor, suka-suka dia aja make anggaran yang merupakan pajak masyarakat."