Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo
Sabtu, 23 Januari 2021 | 17:48 WIB
Sejumlah tenaga kesehatan berjalan keluar dari ruang dekontaminasi untuk melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/1/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Perlu ada grand desain untuk mengatasi pandemi agar pemerintah tidak asal mengganti kebijakan. Sebab penggantian kebijakan yang tidak menentu akan menyusahkan banyak pihak.

"Pemeerintah perlu membuat desain, ppkm berjalan sampai kapan. Kalau tidak berhasil, [ppkm] akan dilakukan berapa kali. Selama ppkm apa saja yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Sekarang ini kan berlum ada komunikasi yang jelas, semua mengalami inkonsistensi," tandasnya.

Sementara anggota DPRD DIY dari Fraksi PKS, Boedi Dewantoro mengungkapkan, Pemda DIY pun harus memikirkan dampak Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Kebijakan yang rencananya akan diperpanjang pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021 ini harus diimbangi dengan pemulihan ekonomi di DIY.

"PTKM yang diperpanjang harus dicari solusi agar ekonomi bisa terus berjalan," imbuhnya.  

Baca Juga: DPR Minta Menkes Buat Instrumen Penanganan Covid-19 yang Efektif

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Load More