SuaraJogja.id - Awal bulan Februari yang identik dengan hari kasih sayang atau Valentine, justru kali ini diselimuti isu krusial soal kudeta.
Bukan perkara main-main, dua kudeta ramai menghiasi timeline sosial media hingga jadi headline media massa.
Kudeta yang pertama yaitu gerakan militer di Myanmar yang berusaha merebut kekuasan dari Aung San Suu Kyi.
Dipicu isu adanya kecurangan dalam pemilihan umum, Aung dan sejumlah tokoh Partai National League of Democracy ditahan pada Senin pekan lalu. Otoritas pemerintahan pun diambil alih sepenuhnya oleh militer.
Bersamaan dengan itu, kudeta nyatanya juga muncul di panggung politik tanah air. Lewat siaran pers secara langsung, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menghembuskan adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan partai berlambang bintang mercy tersebut.
Geger gedhen pun tak terelakkan. Mirip kudeta cinta yang viral lewat ucapan Vicky Prasetyo, kudeta ala AHY ini pun jadi sorotan.
Hembusan soal kudeta itu makin memanas setelah putra sulung mantan Presiden SBY itu menuding adanya campur tangan orang Istana yang ikut campur urusan dapur Partai Demokrat. Tudingan itu belakangan mengarah pada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
kata Kudeta diketahui menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perebutan kekuasaan (pemerintahan) secara paksa. Istilah kudeta secara harfiah berasal dari bahasa Prancis.
Menurut sejarawan Edward Luttwak dalam bukunya Kudeta: Teori dan Praktik Penggulingan Kekuasaan (1999), ada tiga tipe upaya perebutan kekuasaan secara paksa.
Ia menyebutnya dengan putsch, pronounciamiento serta coup atau kudeta.
Menurutnya, putsch biasanya terjadi ketika terjadi perang atau pascaperang yang biasa dilakukan satu faksi angkatan darat, lalu pronounciamiento merupakan kudeta militer ala Spanyol atau Amerika latin yang melibatkan seluruh tentara. Sedangkan coup melibatkan selain militer bisa pula orang sipil.
Kudeta membutuhkan bantuan intervensi massa atau kekuatan bersenjata yang besar. Prasyarat kudeta: a) krisis ekonomi berkepanjangan diikuti pengangguran besar-besaran, b) perang yang lama atau kekalahan besar dalam bidang militer/diplomatik, c) instabilitas kronis di bawah sistem multipartai.
Lantas jika mengacu pada prasyarat tersebut tepatkah kisruh yang menimpa Partai Demokrat bisa disebut sebagai kudeta?
Menurut pakar linguistik UGM, Suhandono, makna kata seringkali mengalami perkembangan. Begitu pula dengan makna kudeta yang dalam beberapa pekan terakhir santer dibicarakan.
"Kita meminjam kata itu lalu sekarang dipakai untuk makna yang sedkit berbeda tetapi mirip dengan makna semula seperti yang digunakan dalam kasus di Partai Demokrat," ucapnya kepada SuaraJogja.id.
Tag
Berita Terkait
-
Peneliti UGM: Mundurnya Kabais TNI Indikasi Kuat Keterlibatan Institusi dalam Kasus Andrie Yunus
-
Dikabarkan Menyerah dan Merapat ke Solo, dr Tifa Beri Jawaban Menohok Lewat 'Senjata' Baru!
-
Makna Kunjungan 'Tanpa Undangan' Anies ke Cikeas: Hanya Lebaran ke SBY atau Mau CLBK dengan AHY?
-
Danantara Tunjuk Teman Seangkatan Menko AHY di SMA Taruna Nusantara jadi Bos PT Pos
-
BBM Stabil Tapi WFH Digalakkan? Pakar UGM Minta Pemerintah Jujur Soal Kebijakan Kontroversial Ini
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
Terkini
-
Wacana WFA ASN untuk Efisiensi BBM Mengemuka, Pemda DIY Pertanyakan Efektivitas Kerja
-
Pledoi Sri Purnomo: Kuasa Hukum Tegaskan Tak Ada Persekongkolan dan Keuntungan Pribadi
-
Pameran Kuliner dan Kemasan Skala Internasional Siap Digelar di Jogja, Dorong Standardisasi Mutu
-
Mulai 1992 Hingga Kini, UMKM Kuliner Ayam Panggang Bu Setu Terus Berjaya Bersama BRI
-
BRI Salurkan KPR Subsidi Rp16,79 Triliun, Perkuat Dukungan pada Program Perumahan Nasional