SuaraJogja.id - Awal bulan Februari yang identik dengan hari kasih sayang atau Valentine, justru kali ini diselimuti isu krusial soal kudeta.
Bukan perkara main-main, dua kudeta ramai menghiasi timeline sosial media hingga jadi headline media massa.
Kudeta yang pertama yaitu gerakan militer di Myanmar yang berusaha merebut kekuasan dari Aung San Suu Kyi.
Dipicu isu adanya kecurangan dalam pemilihan umum, Aung dan sejumlah tokoh Partai National League of Democracy ditahan pada Senin pekan lalu. Otoritas pemerintahan pun diambil alih sepenuhnya oleh militer.
Bersamaan dengan itu, kudeta nyatanya juga muncul di panggung politik tanah air. Lewat siaran pers secara langsung, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menghembuskan adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan partai berlambang bintang mercy tersebut.
Geger gedhen pun tak terelakkan. Mirip kudeta cinta yang viral lewat ucapan Vicky Prasetyo, kudeta ala AHY ini pun jadi sorotan.
Hembusan soal kudeta itu makin memanas setelah putra sulung mantan Presiden SBY itu menuding adanya campur tangan orang Istana yang ikut campur urusan dapur Partai Demokrat. Tudingan itu belakangan mengarah pada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
kata Kudeta diketahui menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perebutan kekuasaan (pemerintahan) secara paksa. Istilah kudeta secara harfiah berasal dari bahasa Prancis.
Menurut sejarawan Edward Luttwak dalam bukunya Kudeta: Teori dan Praktik Penggulingan Kekuasaan (1999), ada tiga tipe upaya perebutan kekuasaan secara paksa.
Ia menyebutnya dengan putsch, pronounciamiento serta coup atau kudeta.
Menurutnya, putsch biasanya terjadi ketika terjadi perang atau pascaperang yang biasa dilakukan satu faksi angkatan darat, lalu pronounciamiento merupakan kudeta militer ala Spanyol atau Amerika latin yang melibatkan seluruh tentara. Sedangkan coup melibatkan selain militer bisa pula orang sipil.
Kudeta membutuhkan bantuan intervensi massa atau kekuatan bersenjata yang besar. Prasyarat kudeta: a) krisis ekonomi berkepanjangan diikuti pengangguran besar-besaran, b) perang yang lama atau kekalahan besar dalam bidang militer/diplomatik, c) instabilitas kronis di bawah sistem multipartai.
Lantas jika mengacu pada prasyarat tersebut tepatkah kisruh yang menimpa Partai Demokrat bisa disebut sebagai kudeta?
Menurut pakar linguistik UGM, Suhandono, makna kata seringkali mengalami perkembangan. Begitu pula dengan makna kudeta yang dalam beberapa pekan terakhir santer dibicarakan.
"Kita meminjam kata itu lalu sekarang dipakai untuk makna yang sedkit berbeda tetapi mirip dengan makna semula seperti yang digunakan dalam kasus di Partai Demokrat," ucapnya kepada SuaraJogja.id.
Tag
Berita Terkait
-
'Cuma Omon-omon?' Refly Harun Skeptis Prabowo Bisa Lepas dari Pengaruh Jokowi
-
SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta Gelar Career Day Bersama UGM, UNY, dan UPN
-
Kerja Sama Strategis Telkom dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Kembangkan Ekosistem AI
-
AHY Dorong Optimalisasi Anggaran Infrastruktur Tanpa Abaikan Kualitas
-
Kelakar AHY Soal Indonesia Tak Lolos Piala Dunia: Menpora Hubungi Ketum PSSI!
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Mahfud MD: Biarkan Prabowo Olah Komite Reformasi Polri, KPK Lebih Baik Panggil Orang Ini Soal Whoosh
-
Terungkap di Depan Tokoh Nasional, Sultan HB X Sentil Etika Pejabat dan Masa Depan Demokrasi
-
3 Link DANA Kaget Hari Ini, Anti Gagal Klaim Saldo Gratis untuk Warga Jogja
-
Kantor Kemenkumham DIY Mau Dibangun di Mana? Paku Alam X Beri Bocoran Lokasinya
-
Mengulik Festival Angkringan Yogyakarta 2025, Dorong Transformasi Digital Pasar dan UMKM Lokal