Sanksi Penolak Vaksin Covid-19 Belum Berlaku, Pemkot Jogja Beri Kesempatan

SuaraJogja.id - Program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha di Kota Yogyakarta, belum berjalan maksimal. Kendati begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak mau serta merta memberlakukan sanksi kepada masyarakat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan bahwa wacana kebijakan sanksi bagi para penolak vaksinasi Covid-19 masih dipertimbangkan pelaksanaannya. Pihaknya masih menunggu setidaknya hingga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal selesai.

"Kalau sudah enam hari dan tidak datang, ya kita lihat nanti saja. Belum tahu juga molor atau tidaknya [pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal]," ujar Heroe kepada awak media, Kamis (4/3/2021).

Diketahui sebelumnya, Pemkot Yogyakarta telah mewacanakan kebijakan sanksi bagi para penolak vaksinasi Covid-19 di wilayahnya. Sanksi atau kebijakan berupa kewajiban menjalani rapid tes antigen dalam tiga hari sekali direncanakan untuk para pedagang yang menolak vaksin.

Jika para pedagang yang tidak mau divaksin dan tidak melengkapi dirinya dengan dengan surat keterangan negatif hasil rapid tes antigen. Maka Pemkot Yogyakarta terpaksa akan melarang pedagang yang bersangkutan untuk berjualan atau berdagang.

Namun memang, Heroe sendiri masih enggan untuk menanggapi perihal implementasi sanksi penolakan vaksin ini. Menurutnya, pihaknya masih mempunyai waktu untuk pelaksanaan dan merampungkan vaksinasi massal tersebut.

"Ini [vaksinasi Covid-19] kan baru jalan. Jadi itu masih ada waktu dan kesempatan bagi yang belum datang. Jadi ya belum [sanksi] karena belum selesai kan vaksinasi itu harus dua kali. Makanya masih dalam tahap untuk memperoleh daya imunitas yang semakin naik dari masing-masing tubuh. Harapan kami semua bisa segera. Sehingga tidak ada orang yang harus swab antigen setiap tiga hari sekali," terangnya.

Heroe menyebutkan para penerima sasaran vaksinasi massal Covid-19 ini masih bisa datang untuk melakukan vaksinasi. Walaupun memang nanti jadwalnya akan berubah di belakang menyesuaikan slot yang ada.

"Ya semacam disusulkan gitu karena banyak orang di luar yang terdaftar itu justru malah ingin vaksinasi. Jadi jangan sampai orang menginginkan vaksinasi malah semakin kemudian tertunda," cetusnya.

Baca Juga: Pemkot Jogja Soal Mutasi Virus Corona: Penjagaan Pintu Masuk Wewenang Pusat

Disampaikan Heroe, saat ini pihaknya tidak hanya melakukan vaksinasi massal saja. Masih ada vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan yang belum selesai dan ditambah lagi dengan layanan vaksinasi untuk warga lansia yang sudah dimulai.

"Saya harapkan ini nanti lansia jalan [vaksinasi Covid-19], para pekerja jalan, disektor layanan publik juga khususnya yang memiliki interaksi tinggi dengan orang-orang juga jalan," ucapnya.

Menurut Heroe, sanksi tersebut tidak harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwal). Namun memang ada Perda yang sampai sekarang masih digodog terkait dengan penyakit menular.

"Tidak harus perwal. Jika satu kasus yang mempunyai potensi bahaya nanti setiap orang masih bisa memberikan kesempatan untuk itu. Kan itu policy, sifatnya kebijakan. Kalau Perda, sekarang masih digodog soal penyakit menular. Ya perda sanksi ada. Tapi belum tahu [sanksi seperti apa] karena masih dibahas," tegasnya.

Ditanya mengenai kemungkinan pemerintah untuk jemput bola kepada sasaran penerima vaksin Covid-19 itu, kata Heroe justru kemungkinannya kecil untuk dilakukan. Pasalnya program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah ini tidak bersifat memaksa.

Justru pihaknya lebih mengedepankan kesadaran masyarakat sendiri. Sehingga dapat secara suka rela menjadi bagian dari masyarakat yang memang bisa menerima vaksinasi Covid-19 ini.