SuaraJogja.id - Peristiwa Geger Gedhen atau kejadian besar terjadi pada Jumat (5/3/2021). Upaya kudeta yang sempat dilontarkan AHY nyatanya mewujud setelah digelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang. Dalam KLB tersebut Moeldoko yang belakangan santer disebut sebagai dalang kudeta, resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum partai Demokrat menggeser AHY.
Sontak saja kabar itu membuat geram sejumlah pihak. Tak hanya para loyalis AHY tetapi juga sang istri yakni Annisa Pohan.
Menantu SBY itu ternyata juga kesal dengan manuver-manuver kotor sejumlah pihak yang mencoba memecah belah partai Demokrat.
Lewat unggahan di Insta Storynya Annisa Pohan mengungkit soal keadilan dan partai politik.
“Ketika sebuah partai politik haknya diambil dengan cara paksa dan melanggar hukum lebih lagi dibiarkan oleh yang kuasa. Apalagi hak rakyat kecil? Siapa yang akan lindungi? Apakah kita akan terus diam?” Tulis Annisa di laman IG storynya seperti disitat dari Hops.id.
Unggahan Annisa menimbulkan banyak interpretasi di benak publik. Siapa yang dimaksud Annisa dengan kalimat ‘yang kuasa’?
Di kolom komentar publik ramai menilai bahwa unggahannya itu terkait dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Siapa yang dimaksud yang kuasa? Jokowi mbak?,” ujar akun @Joni22.
“Pak Jokowi, waktu dan tempat dipersilahkan,” ujar @LiesNa_
Baca Juga: Terang-terangan Kudeta AHY, Pengamat: Moeldoko Pakai Teori Machiavelli
Anggapan warganet bahwa pesan Anissa tertuju ke Jokowi dikuatkan oleh pernyataan SBY sebelumnya soal Partai politik yang dilindungi undang-undang dan disahkan Presiden.
“KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif yang ada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader partai Demokrat, alias pihak esternal partai. Mendongkel dan merebutnya dari partai demokrat yang sah. Setahun lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah. AHY sempat mengirim surat ke pak Jokowi tentang keterlibatan KSP Moeldoko terhadap penggulingan partai Demokrat,” ujar SBY di konferensi pers partai Demokrat Jumat (5/3/2021).
SBY juga menambahkan banyak tanggapan miring bahwa demokrat hanya mencari sensai dan play victim. Namun nyatanya KLB ‘ilegal’ tetap dilakukan oleh KSP Moeldoko.
“Kenapa KLB ilegal itu tetep berlangsung, tak mungkin diberikan izin dan dibuarkan pihak kepolisian. Negara tak mungkin dan seharusnya memberikan izin dan membiarkan. Tapi hari ini sejarah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Banyak yang tercengang dan tak percaya bahawa KSP Moeldoko melakukan kudeta ini. Ini tindakan ilegal dan melawan hukum,” ujar SBY.
“Saya yakin Pak Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan partai Demokrat yang sah ini. Saya percaya negara dan Pemerintah akan bertindak adil dan sepenuhnya mengakan hukum yang berlaku baik konstitusi UUD 45 dan UUD partai politik dan AD ART partai Demokrat yang mengikat,” ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
Terkini
-
Investasi Bodong di Jogja Terbongkar: 8 WNA Mengaku Miliarder, Padahal Cuma Kelola Warung Kecil
-
BRI Miliki 36 Ribu Pekerja Perempuan, Setara 43% dari Total 86 Ribu Pekerja
-
Sesuai RUPST 2026, BRI Komitmen Ciptakan Pertumbuhan Kinerja Finansial secara Berkelanjutan
-
Dorong Peran Perempuan, BRI Raih 3 Penghargaan di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
-
Harga LPG Non Subsidi Meroket di Jogja, Penjual Resah, Ancaman Migrasi ke Elpiji 3 Kg Menguat?