SuaraJogja.id - Sebanyak lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul ditunda menerima vaksin sinovac di tahap kedua.
Alasannya, kuota vaksin tak mencukupi untuk diberikan ke seluruh pegawai yang ada di OPD Pemkab Bantul.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengatakan bahwa total OPD yang ada di Bantul berjumlah 54.
Karena keterbatasan vaksin, lima di antaranya tak mendapat jatah vaksinasi di tahap kedua.
"Total OPD ada 54. Namun, ada lima OPD belum terdaftar karena keterbatasan vaksin," kata Helmi, dihubungi wartawan, Senin (8/3/2021).
Ia menjelaskan, lima OPD tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP); Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPUPKP; Kesbangpol; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru); dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Meski lima OPD belum terdaftar, Helmi memastikan, vaksinasi tetap dilakukan. Lima OPD tersebut akan menerima vaksinasi di tahap ketiga.
"Karena vaksin datangnya bertahap, sehingga yang belum [divaksin] akan didaftarkan di vaksinasi tahap ketiga. Sisanya yang sekarang ini menjadi prioritas," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala DPUPKP Bantul Bobot Ariffi'aidin mengungkapkan, pihaknya tidak ambil pusing jika jatah penerimaan vaksin mundur di tahap ketiga.
Baca Juga: Vaksinasi Seniman di PSBK Bakal Dihadiri Jokowi, Bantul Mulai Pendataan
"Tidak apa-apa, nanti menunggu giliran. Yang jelas dari kami sudah siap untuk vaksinasi, dan data sudah kami ajukan kemarin," ujar Bobot.
Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Bantul Abednego Dani Nugroho menjelaskan, ada 46.161 pelayan publik yang telah terdaftar sebagai penerima vaksin tahap dua.
Namun, vaksin diprioritaskan untuk OPD di lingkungan Pemkab Bantul, dengan jumlah 3.873 orang.
“Sisanya menyelesaikan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi,” ujar Abednego.
Ia mengungkapkan, ada 12 rumah sakit di Bantul yang direkomendasikan untuk vaksinasi para pelayan publik. Khusus pelayan publik, vaksinasi dilakukan di rumah sakit.
"Ada 12 RS yang bisa vaksinasi. Nah, untuk pelayan publik hanya di RS, sementara untuk nakes di 27 puskesmas, termasuk di 6 rumah sakit yang sudah ditunjuk," kata Abednego.
Berita Terkait
-
Ribuan Pegawai Kemendikbud Mulai Divaksin Covid-19
-
Masuk Prioritas, Ribuan Purnawirawan TNI Ikut Vaksinasi Covid-19
-
Persiapan Lansia untuk Vaksinasi Covid-19 dan 4 Berita Kesehatan Lain
-
Digitalisasi Percepat Program Vaksinasi Covid-19
-
Menlu Retno: Pengiriman Batch Pertama Vaksin Astrazeneca hingga Mei
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Proyek Tol Jogja-Solo Sentuh Ring Road Kronggahan, Bagaimana Dampaknya ke Lalu Lintas?
-
Bansos Kulon Progo Bocor? Modus Judi Online Terungkap, NIK Penerima Disalahgunakan
-
Dari Irigasi Kumuh ke Jalur Rafting: Gerakan Pemuda Sleman di Selokan Mataram Ini Inspiratif
-
Sultan HB X Tak Mau Komentari Figur Menteri, Tapi Ungkap Satu Harapan Ini untuk Prabowo
-
Sri Mulyani 'Ditendang' Demi Muluskan Ambisi Prabowo? Ekonom UGM Beberkan Strategi di Balik Reshuffle Kabinet