SuaraJogja.id - Sebanyak lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul ditunda menerima vaksin sinovac di tahap kedua.
Alasannya, kuota vaksin tak mencukupi untuk diberikan ke seluruh pegawai yang ada di OPD Pemkab Bantul.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengatakan bahwa total OPD yang ada di Bantul berjumlah 54.
Karena keterbatasan vaksin, lima di antaranya tak mendapat jatah vaksinasi di tahap kedua.
"Total OPD ada 54. Namun, ada lima OPD belum terdaftar karena keterbatasan vaksin," kata Helmi, dihubungi wartawan, Senin (8/3/2021).
Ia menjelaskan, lima OPD tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP); Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPUPKP; Kesbangpol; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru); dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Meski lima OPD belum terdaftar, Helmi memastikan, vaksinasi tetap dilakukan. Lima OPD tersebut akan menerima vaksinasi di tahap ketiga.
"Karena vaksin datangnya bertahap, sehingga yang belum [divaksin] akan didaftarkan di vaksinasi tahap ketiga. Sisanya yang sekarang ini menjadi prioritas," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala DPUPKP Bantul Bobot Ariffi'aidin mengungkapkan, pihaknya tidak ambil pusing jika jatah penerimaan vaksin mundur di tahap ketiga.
Baca Juga: Vaksinasi Seniman di PSBK Bakal Dihadiri Jokowi, Bantul Mulai Pendataan
"Tidak apa-apa, nanti menunggu giliran. Yang jelas dari kami sudah siap untuk vaksinasi, dan data sudah kami ajukan kemarin," ujar Bobot.
Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Bantul Abednego Dani Nugroho menjelaskan, ada 46.161 pelayan publik yang telah terdaftar sebagai penerima vaksin tahap dua.
Namun, vaksin diprioritaskan untuk OPD di lingkungan Pemkab Bantul, dengan jumlah 3.873 orang.
“Sisanya menyelesaikan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi,” ujar Abednego.
Ia mengungkapkan, ada 12 rumah sakit di Bantul yang direkomendasikan untuk vaksinasi para pelayan publik. Khusus pelayan publik, vaksinasi dilakukan di rumah sakit.
"Ada 12 RS yang bisa vaksinasi. Nah, untuk pelayan publik hanya di RS, sementara untuk nakes di 27 puskesmas, termasuk di 6 rumah sakit yang sudah ditunjuk," kata Abednego.
Berita Terkait
-
Ribuan Pegawai Kemendikbud Mulai Divaksin Covid-19
-
Masuk Prioritas, Ribuan Purnawirawan TNI Ikut Vaksinasi Covid-19
-
Persiapan Lansia untuk Vaksinasi Covid-19 dan 4 Berita Kesehatan Lain
-
Digitalisasi Percepat Program Vaksinasi Covid-19
-
Menlu Retno: Pengiriman Batch Pertama Vaksin Astrazeneca hingga Mei
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Kejari Sleman Bantah Klaim Sakit, Tegaskan Raudi Akmal Memenuhi Syarat Penahanan
-
Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah, Raudi Akmal: Pengadilan Sudah Nyatakan Saya Tak Terlibat
-
Penetapan Tersangka Raudi Akmal Dipertanyakan, Kuasa Hukum Singgung Putusan Pengadilan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Kades Curhat Harus Urus Kopdes hingga Program Lain Terabaikan, Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD DIY