SuaraJogja.id - Sebanyak lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul ditunda menerima vaksin sinovac di tahap kedua.
Alasannya, kuota vaksin tak mencukupi untuk diberikan ke seluruh pegawai yang ada di OPD Pemkab Bantul.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengatakan bahwa total OPD yang ada di Bantul berjumlah 54.
Karena keterbatasan vaksin, lima di antaranya tak mendapat jatah vaksinasi di tahap kedua.
"Total OPD ada 54. Namun, ada lima OPD belum terdaftar karena keterbatasan vaksin," kata Helmi, dihubungi wartawan, Senin (8/3/2021).
Ia menjelaskan, lima OPD tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP); Unit Pelayanan Terpadu (UPT) DPUPKP; Kesbangpol; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru); dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Meski lima OPD belum terdaftar, Helmi memastikan, vaksinasi tetap dilakukan. Lima OPD tersebut akan menerima vaksinasi di tahap ketiga.
"Karena vaksin datangnya bertahap, sehingga yang belum [divaksin] akan didaftarkan di vaksinasi tahap ketiga. Sisanya yang sekarang ini menjadi prioritas," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kepala DPUPKP Bantul Bobot Ariffi'aidin mengungkapkan, pihaknya tidak ambil pusing jika jatah penerimaan vaksin mundur di tahap ketiga.
Baca Juga: Vaksinasi Seniman di PSBK Bakal Dihadiri Jokowi, Bantul Mulai Pendataan
"Tidak apa-apa, nanti menunggu giliran. Yang jelas dari kami sudah siap untuk vaksinasi, dan data sudah kami ajukan kemarin," ujar Bobot.
Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Bantul Abednego Dani Nugroho menjelaskan, ada 46.161 pelayan publik yang telah terdaftar sebagai penerima vaksin tahap dua.
Namun, vaksin diprioritaskan untuk OPD di lingkungan Pemkab Bantul, dengan jumlah 3.873 orang.
“Sisanya menyelesaikan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi,” ujar Abednego.
Ia mengungkapkan, ada 12 rumah sakit di Bantul yang direkomendasikan untuk vaksinasi para pelayan publik. Khusus pelayan publik, vaksinasi dilakukan di rumah sakit.
"Ada 12 RS yang bisa vaksinasi. Nah, untuk pelayan publik hanya di RS, sementara untuk nakes di 27 puskesmas, termasuk di 6 rumah sakit yang sudah ditunjuk," kata Abednego.
Berita Terkait
-
Ribuan Pegawai Kemendikbud Mulai Divaksin Covid-19
-
Masuk Prioritas, Ribuan Purnawirawan TNI Ikut Vaksinasi Covid-19
-
Persiapan Lansia untuk Vaksinasi Covid-19 dan 4 Berita Kesehatan Lain
-
Digitalisasi Percepat Program Vaksinasi Covid-19
-
Menlu Retno: Pengiriman Batch Pertama Vaksin Astrazeneca hingga Mei
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Soroti Aktivitas Pedagang Sate di Malioboro, DPRD Kota Jogja Sebut Penindakan Masih Tak Optimal
-
BRI Optimalkan Infrastruktur Digital, Kinerja BRImo Tumbuh Signifikan Sepanjang 2025
-
5 Orang Meninggal Dunia, Status Siaga Darurat Hidrometeorologi DIY Diperpanjang
-
Harga Pangan Merangkak Naik Jelang Ramadan, Pedagang Tekan Stok dan Porsi demi Bertahan Hidup
-
Eks Sekda Sleman 'Hilang' di Kasus Hibah Wisata, MPK Desak Kajari Dicopot