SuaraJogja.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman menyebut isolasi mandiri tidak bisa dipastikan dari segi efektivitasnya. Hal itu yang diduga mengakibatkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Bumi Sembada melonjak dalam kurun waktu seminggu terakhir.
"[Kemunculan banyak klaster Covid-19] ini yang melatarbelakangi terbitnya instruksi Bupati nomor 14 itu. Kita sudah kaji cukup lama sebetulnya, yang namanya isolasi mandiri tidak bisa dijamin efektivitasnya," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Joko Hastaryo kepada awak media, Selasa (15/6/2021).
Joko menilai, pengawasan sehebat apa pun dari pihak puskesmas tidak akan bisa menjangkau seluruh aktivitas warga, terutama bagi warga yang sudah diambil swab dan tinggal menunggu hasil antara 2-3 hari.
"Dia [orang yang menunggu hasil swab] merasa aman, dia sudah pergi kemana-mana ternyata setelah keluar hasilnya positif. Berarti ada kontak erat dengan orang lain," ujarnya.
Baca Juga: Terkonfirmasi Positif COVID 19, BCL Jalani Isolasi Mandiri
Melihat kondisi tersebut, pihaknya kembali menegaskan bakal memperketat aturan terkait isolasi mandiri. Pengetatan itu nantinya menghasilkan konsekuensi terkait keharusan menyediakan selter.
Pemkab Sleman sendiri telah menerbitkan surat instruksi agar setiap kalurahan memiliki selter Covid-19. Surat instruksi tersebut ditetapkan pada Jumat (11/6/2021) dan dinyatakan mulai berlaku pada 14 Juni 2021.
Joko menilai selter di setiap kalurahan itu memang diperlukan. Mengingat selama ini masih ada beberapa warga yang enggan dievakuasi ke Fasilitas Kesehatan Darurat Covid-19 (FKDC) dengan alasan terlalu jauh.
"Kita tahu bahwa ada kalanya warga masyarakat itu tidak mau diisolasi di selter karena tidak nyaman atau jauh, makanya didekatkan di selter kalurahan," ungkapnya.
Joko menuturkan di dalam instruksi bupati tersebut juga sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat untuk bisa melakukam isolasi mandiri. Salah satu yang paling utama adalah mempunyai kamar dengan kamar mandi yang terpisah.
Baca Juga: Top 5 SuaraJogja: Keluarga Purnawirawan TNI Tetap Lanjut Proses Hukum Penolakan Pemakaman
"Nah itu kalau dilihat semua banyak yang tidak punya kecuali kalau di perkotaan. Sehingga karena isolasi mandiri kita tekan dan perkiraan kita banyak penularan dari warga atau keluarga. Maka tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan selternya," terangnya.
Berita Terkait
-
Waspada Covid XBB: Gejala, Penyebaran dan Panduan Isolasi Mandiri
-
Dinkes Sleman Kirim Tim ke Malang untuk Bantu Pemulihan Korban Tragedi Kanjuruhan
-
Australia Hapus Aturan Isolasi Mandiri Wajib
-
Menkes Budi Terpapar Covid-19, Pihak-pihak Yang Pernah Kontak Erat Diminta Tes Swab dan Isoman
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Positif Covid-19, Langsung Isolasi Mandiri
Terpopuler
- Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
- Agama Titiek Puspa: Dulu, Sekarang, dan Perjalanan Spiritualnya
- Lisa Mariana Ngemis Tes DNA, Denise Chariesta Sebut Tak Ada Otak dan Harga Diri
- 6 Perangkat Xiaomi Siap Cicipi HyperOS 2.2, Bawa Fitur Kamera Baru dan AI Cerdas
- Kang Dedi Mulyadi Liburkan PKL di Bandung Sebulan dengan Bayaran Berlipat
Pilihan
-
Di Balik Gol Spektakuler Rayhan Hannan, Ada Rahasia Mengejutkan
-
Timnas Indonesia U-17 Siaga! Media Asing: Ada yang Janggal dari Pemain Korut
-
Profil CV Sentosa Seal Surabaya, Pabrik Diduga Tahan Ijazah Karyawan Hingga Resign
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
Terkini
-
Pemkot Yogyakarta Gelar Pemeriksaan Kesehatan Lansia Gratis Tiap Bulan, Catat Tanggal dan Lokasinya!
-
Psikolog UGM Soroti Peran Literasi Digital dan Kontrol Diri
-
Pascaefisiensi Anggaran, Puteri Keraton Yogyakarta Pertahankan Kegiatan Budaya yang Terancam Hilang
-
Komunikasi Pemerintah Disorot: Harusnya Rangkul Publik, Bukan Bikin Kontroversi
-
Sehari Dua Kecelakaan Terjadi di Sleman, Satu Pengendara Motor Meninggal Dunia