Sindir Rangkap Jabatan Rektor UI, Fahri Hamzah Unggah Foto Rapat Gulingkan Rektor

SuaraJogja.id - Perbincangan mengenai rangkap jabatan Rektor UI nyatanya belum surut. Terbaru, politisi Fahri Hamzah turut memberikan komentarnya.

Perubahan Statuta UI yang beberapa waktu lalu ditandatangani oleh Presiden Jokowi membuat Rektor UI Ari Kuncoro jadi bulan-bulanan di media sosial.

Terkini, politisi Fahri Hamzah juga turut meyumbang komentar nyeleneh menyorot rangkap jabatan Rektor UI yang diberi lampu hijau tersebut.

Lewat kicauannya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut mengunggah sebuah foto rapat mahasiswa UI dengan narasi menyindir akan menggulingkan rektor. Tak lupa ia juga sempat menyertakan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga politisi Partai Gerindra Fadli Zon.

Baca Juga: Keras! Fahri Hamzah Tolak Penangkapan dr Lois: Tak Mendidik Rakyat!

"Lapor pak Menhan @prabowo Ter-identifikasi beberapa mahasiswa UI sedang mengadakan rapat. Sepertinya mau menggulingkan rektor CC @fadlizon," tulisnya.

Perubahan Statuta UI yang memperbolehkan Rektor UI rangkap jabatan semenjak beberapa hari terakhir terus mendapat sorotan. Tak sedikit yang mengkritik kebijakan tersebut yang dianggap mencederai marwah kampus.

Pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sigit Riyanto menyebut rangkap jabatan rektor tidak hanya menimbulkan konflik kepentingan saja, melainkan terutama juga sama saja dengan mengorbankan otonomi kampus.

"Yang kita lihat hanya statuta yang diubah oleh pemerintah. Ya mestinya Majelis Wali Amanat (MWA) UI yang menjelaskan. Universitas lain justru harus mempertahankan otonominya dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan. Rangkap jabatan di BUMN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengorbankan otonomi kampus," kata Sigit, Rabu kemarin.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan bahwa sudah seharusnya dalam perubahan statuta suatu universitas perlu memperhatikan berbagai hal sebagai pertimbangan.

Baca Juga: Respons dr Tirta, Fahri Hamzah Tak Setuju dr Lois Ditangkap

Pertama yakni, perlunya proses yang transparan serta melibatkan para pemangku kepentingan di dalamnya. Kedua, seharusnya tetap bisa menjaga dan memastikan otonomi dalam suatu institusi akademik yang kredibel itu sendiri.