SuaraJogja.id - Serikat buruh DI Yogyakarta mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga sepekan ke depan. Perpanjangan PPKM berlaku mulai 3-9 Agustus mendatang.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil DIY Dani Eko Wiyono mengatakan jangan anggap rakyat seperti anak kecil di tengah situasi seperti ini.
"Jangan anggap rakyat seperti anak kecil, memberi PPKM seminggu. Nanti diperpanjang lagi seminggu. Jangan seperti itu. Kondisi buru saat ini juga sudah sulit," terang Dani dihubungi wartawan, Selasa (3/8/2021).
Dani melanjutkan bahwa memang pemerintah berupaya menekan angka penyebaran Covid-19. Namun mereka juga harus melihat kondisi rakyat yang sudah babak belur dengan kebijakan yang ada.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Ini Syarat Perjalanan Pakai Kendaraan Pribadi
"Baiklah, pemerintah berupaya menindas Covid-19, maksud saya mengurangi penyebaran Covid-19. Tapi bukan berarti harus ikut menindas masyarakat," ungkap dia.
Maka dari itu, sebelum pemerintah daerah (Pemda) DIY membuat instruksi atau kebijakan untuk warga Jogja, alangkah baiknya melihat kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini.
"Nah harapan kami dari buruh, tolong itu pemerintah jangan asal buat peraturan. Peraturan seharusnya dibuat dengan cara yang sejernih dan sebaik-baiknya tanpa harus mengorbankan rakyat," ujar dia.
Pemerintah, kata Dani, membuat kebijakan PPKM seperti semi-lockdown. Namun begitu, ia menilai bahwa semi-lockdown hanyalah cara mereka menutupi kewajiban negara untuk membiayai warga di tengah pandemi.
"Nah, semi-lockdown itu kan bahasa lain tidak melakukam lockdown, atau karantina wilayah. Jadi itu ya PPKM agar pemerintah tak mengeluarkan biaya besar untuk rakyatnya. Sedangkan 1 sisi banyak persoalan terjadi yang ada di level bawah," kata dia.
Baca Juga: Kesha Ratuliu Dukung PPKM Diperpanjang: Jangan Salahin Pemerintah!
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan sudah banyak buruh yang terdampak PPKM.
Berita Terkait
-
SBMI Catat 456 Kasus Buruh Migran Sepanjang 2024, Didominasi Penipuan hingga TPPO
-
Babak Akhir Sritex! Listrik Pabrik Terancam Gelap, Ribuan Buruh Histeris
-
Serikat Buruh Samsung Mogok Kerja, Tuntut Bonus Harus Adil
-
Serikat Buruh dari KSPN Bertemu Prabowo di Kertanegara, Ada Enam Poin Diutarakan
-
Tolak Besaran Kenaikan UMP, KSPI Berencana Akomodasi Mogok Kerja Nasional
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Pantang Kalah! Ini Potensi Bencana Timnas Indonesia U-17 Jika Kalah Lawan Yaman
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaik April 2025
-
Kurs Rupiah Selangkah Lagi Rp17.000 per Dolar AS, Donald Trump Biang Keroknya
-
Libur Lebaran Usai, Harga Emas Antam Merosot Rp23.000 Jadi Rp1.758.000/Gram
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
Terkini
-
Jadi Binaan BRI, UMKM Unici Songket Silungkang Mampu Tingkatkan Skala Bisnis
-
Arus Balik Lebaran 2025: BRI Hadirkan Posko BUMN di Tol dan Bandara untuk Kenyamanan Pemudik
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!