Terdampak PPKM Tak Berujung, Sejumlah Biduan Jogja Menjerit Sepi Job

SuaraJogja.id - Perpanjangan PPKM Level 4 berdampak juga pada pekerja seni. Termasuk para biduan yang biasa mengisi acara-acara pesta.

Aksi penyampaian aspirasi para biduan itu digelar bersama pekerja pariwisata, driver ojek online, buruh pabrik dan buruh terdampak lainnya.

Seorang biduan di salah satu kelompok orkestra, Yeni menjelaskan bahwa dirinya sudah angkat tangan dengan kondisi PPKM saat ini.

"PPKM diperpanjang lagi, otomatis acara pesta atau pernikahan dibatasi lagi. Kami sampai tidak dapat panggilan karena orang takut mengundang kami. Seharusnya pemerintah buat kebijakan yang lebih ringan," keluh Yeni saat ditemui wartawan saat aksi protes bersama SBSI Korwil DIY, di Titik Nol Kilometer, Kota Jogja, Rabu (18/8/2021).

Wanita 34 tahun ini mengaku, tak adanya pemasukan dari acara pesta, dirinya sampai menjual barang berharga. Hal itu terpaksa ia lakukan untuk menghidupi keluarganya.

"Sampai barang berharga saya jual, bagaimana lagi? Ini untuk tetap menyambung hidup," ujar dia.

Hal senada disampaikan pekerja seni, Usmanto. Pria yang biasa memainkan alat musik piano saat pentas organ tunggal itu meminta PPKM dihentikan.

"Sudah hampir 2 tahun job saya sepi terus. Memang beberapa ada panggilan, tapi sangat jarang. Selain itu tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkap dia.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil DIY, Dani Eko Wiyono menjelaskan aksi bersama buruh, para pekerja seni, pekerja pariwisata dan driver ojek online ini adalah keresahan rakyat.

Baca Juga: Rakyat Kesusahan Gegara Wabah, Wakil Rakyat di Labura Malah Pesta Karaoke Bareng Biduan

"Kondisi rakyat ini sudah sangat memprihatinkan. Maka kami menolak adanya PPKM. Selain itu kami juga melawan ketidakpedulian pemerintah saat ini," terang Dani ditemui usai orasi di Titik Nol Kilometer Jogja.

Ia menilai ada tiga sektor yang berkembang di Jogja. Pertama sektor pendidikan,  pariwisata dan juga budaya. Namun perpanjangan PPKM menutup kran penghasilan para pekerja dan buruh di sektor itu.

Dani mengatakan bahwa aksi tersebut juga sebagai protes kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang tidak bisa mengambil kebijakan kreatif selain PPKM.

"Ini aksi pertama, sebelumnya kami sudah audiensi dengan pihak (anggota) dewan tapi tidak bisa memberhentikan PPKM," ujar dia.

Selain itu pihaknya mengkritisi DPRD yang tidak memberikan solusi untuk masyarakat.

"Saat ini banyak warga tertindas karena kondisi PPKM, tapi mereka diam saja. Apa kerjanya?," tegas Dani.