SuaraJogja.id - Program Kartu Prakerja sudah masuk angkatan 21 pada tahun ini. Namun kasus joki untuk penerimaan program prakerja masih saja muncul.
Sejumlah oknum meminta KTP untuk didaftarkan program ini. Namun setelah diterima, mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan program.
"Iya muncul kasus joki, sudah bisa kita tangkap. Sudah beberapa kita laporkan ke bareskrim," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto disela diskusi persama alumni peserta Program Kartu Prakerja di Yogyakarta, Jumat (08/10/2021).
Menurut Airlangga, joki prakerja merupakan tindakan kriminal. Karenanya bila ada yang menyalahgunakan program dengan mengambil KTP dari masyarakat untuk mendaftar, maka pemerintah akan langsung menindak secara hukum.
Baca Juga: Airlangga Hartanto dan Luhut Mencuat di Kasus Pandora Papers, Pakar Minta Pemerintah Tegas
Selain tindakan hukum, pendaftaran program Kartu Prakerja juga terus ditingkatkan kualitasnya. Diantaranya melalui face recognation atau pengenal wajah saat pendaftaran.
"Karenanya siapa saja yang menyalahgunakan kartu akan langsung ketahuan," tandasnya.
Airlangga menambahkan capaian kartu prakerja di Indonesa sudah mencapai 5.910.462 penerima pada 2021 ini. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan 2020 lalu sebanyak 5.509.055 orang.
Jumlah ini dari total 75 juta pendaftar di 514 kabupaten/kota. Pemerintah menyalurkan insentif sebesar Rp 13,36 Triliun kepada pemegang kartu tersebut pada 2020. Sedangkan pada 2021 ini total insentif yang disalurkan mencapai Rp 9,42 Triliun.
Pada tahun ini, sebanyak 5.453.277 orang atau sekitr 92 persen sudah menyelesaikan pelatihan. Sedangkan 5.225.259 orang atau 88 persen diantaranya telah menerima insentif.
Baca Juga: Anak Airlangga Hartanto Dihujat Gegara ke Luar Negeri Saat PPKM: Munafik!
"Total penerima efektif sampai saat ini ada 11.419.517 orang," jelasnya.
Di DIY, total pendaftar kartu prakerja hingga saat ini mencapai 663.701 orang. Dari jumlah itu, total penerima mencapai 248.176 orang. DIY menjadi propinsi dengan penerima terbanyak kartu prakerja ke-16 secara nasional dan terbanyak ke-6 di Pulau Jawa.
Penerima terbanyak dari Sleman yang mencapai 64.527 orang. Disusul Bantul dengan 64.477 orang, Gunung Kidul
Sementara Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman mengungkapkan, program Kartu Prakerja menjadi langkah riil dari Kemenko Bidang Perekonomian bagi masyarakat. Meski pada awalnya banyak nyinyir, program tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
"Karenanya kita berharap alumi prakerja bisa getok tular (menyebarkan informasi-red) kepada yang membutuhkan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Situasi Ekonomi Kian Memburuk: Benarkah Posisi Airlangga Hartarto Kini di Ujung Tanduk?
-
Kasus Mulai Diusut Bareskrim, Bank DKI Klaim Dana dan Data Nasabah Aman Tak Bocor
-
Skandal Pemalsuan Sertifikat di Desa Kohod Mengarah ke Korupsi, Kejagung Desak Ini ke Bareskrim
-
Kasus Pagar Laut Dikembalikan ke Mabes Polri, Pakar Harapkan Aktor Kelas Kakap Ikut Dijerat Hukum
-
Digaji Puluhan Juta, Dua WNA China Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus SMS Phishing Melalui BTS Palsu
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Kabar Duka, Hotma Sitompul Meninggal Dunia
- HP Murah Oppo A5i Lolos Sertifikasi di Indonesia, Ini Bocoran Fiturnya
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
-
BREAKING NEWS! Indonesia Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
Terkini
-
Dari Batu Akik hingga Go Internasional: Kisah UMKM Perempuan Ini Dibantu BRI
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan
-
Dari Perjalanan Dinas ke Upah Harian: Yogyakarta Ubah Prioritas Anggaran untuk Berdayakan Warga Miskin