Antisipasi Libur Nataru, Mendagri Minta DIY Waspadai Pelonggaran Kebijakan PPKM

SuaraJogja.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta DIY mewaspadai pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Kewaspadaan ini penting agar tidak kembali terjadi lonjakan kasus COVID-19 di DIY seiring meningkatnya mobilitas masyatakat, termasuk wisatawan pasca dibukanya sejumlah sektor.

"Ini perlu kita waspadai semua pihak, termasuk masyarakat sehingga ini bisa dikendalikan tanpa ada lonjakan baru [covid-19]," ujar Tito usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (01/11/2021).

Tito mencatat, DIY mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Meski kasus positif sempat tinggi, saat ini angka kasus harian COVID-19 sudah turun drastis. Bahkan positivity rate jauh di bawah standar WHO sebesar 5 persen Bed Occupancy Ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur bagi pasien positif di rumah sakit rujukan juga  menurun secara signifikan.

Bahkan capaian vaksinasi COVID-19 di DIY masuk empat besar tertinggi di Indonesia. Selain DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Bali, capaian vaksinasi di DIY sudah diatas 70 persen.

Baca Juga: Respon Dugaan Kekerasan di Lapas, Kanwil Kemenkumham DIY: Sentuh Saja Sudah Melanggar HAM

"Salah satu penyebab [kenaikan kasus covid-19] karena banyak faktor, Ini jangan sampai kita jadi euforia [karena kasus melandai]. Pelonggaran harus dilakukan secara bertahap. Jangan langsung kembali seperti biasa," tandasnya.

Tito mengapresiasai upaya DIY dalam memulihkan sektor ekonomi DIY pasca pandemi. Propinsi ini disebut mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hingga mencapai 11,8 persen pada tahun ini.

"DIY termasuk tiga daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Tadi banyak masukan dari sultan, termasuk mendorong ekspor, UMKM biaya kirim dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Terkait antisipasi libur Natal dan Tahun Baru, lanjut Tito, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skenario. Dengan demikian potensi keumunan dan penularan virus akibat libur panjang tidak akan terjadi.

Apalagi saat ini Indonesia sudah masuk zona hijau karena angka penularan COVID-19 sudah rendah. Tidak banyak negara di dunia yang saat ini sudah masuk zona hijau.

Baca Juga: Muncul Dugaan Kekerasan di Lapas Narkotika, Begini Penjelasan Kemenkumham DIY

"Untuk sekelas indonesia dengan 200 juta lebih penduduk, bisa masuk kategori low [penularan covid-19] itu luar biasa. AS aja masih high risk, inggris juga high risk. negara asia yang low hanya indonesia. Bapak presiden [memberikan] arahan, jangan sampai terjadi ledakan [kasus covid-19] karena saat ini sangat bagus sekali [penanganan covid-19]," tandasnya.